RSS

Arsip Tag: pajak

Usaha kecil macam bengkel juga harus bayar pajak lho!

Sebelumnya, yang saya maksud pajak disini ya PPh/Pajak Penghasilan, dan yang khusus usaha ya nantinya akan termasuk juga PPNnya meski untuk sementara ya PPhnya dulu lah.

Sudah jelas bahwa senua karyawan diwajibkan untuk bayar pajak. Tentu untuk karyawan yang gajinya udah diatas PTKP (15,84juta setahun). Gaji yang diterimanya sudah include dengan pajak yang harus dibayar, yang sudah dipotong oleh si pemberi kerja secara langsung tiap gajian.

Yang jadi persoalan ternyata hanya karyawan lah yang selama ini benar-benar membayar pajak, karena keterpaksaan dari dipotong langsungnya gajinya oleh perusahaan tempat dia bekerja. Sedangkan usaha-usaha yang ada di luaran ternyata gak bayar pajak. Padahal hasilnya tentunya lebih besar dari usaha-usaha itu daripada gaji karyawan, ya tho?

Lalu kenapa mereka dikecualikan?

Oke, kita bicara dulu usaha apa yang saya maksud. Disini saya bicara tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bukan usaha dalam kapasitas perusahaan besar, karena perusahaan besar tentunya sudah jelaslah itungannya.

Seperti di ketahui bahwa PDB (Produk Domestik Bruto, yang jadi ukuran pertumbuhan ekonomi suatu bangsa) Indonesia pada tahun 2010 lebih dari 6000 trilyun (US $700milyar) yang lebih dari separuhnya disumbang dari sector UMKM. Berarti sekitar 3000trilyunan lah ya!

Namun, dengan hasil 3000trilyun tersebut berapa persen yang bayar pajak? Ternyata tidak sampe dengan 10%, dan bahkan hasil penerimaannyanya pun masih dibawah 5% dari Total Penerimaan Pajak. Sedangkan hasil dari pajak karyawan sudah sangat besar, jauh diatasnya lah (lupa persentasenya, diatas 20% rasanya).

Nah, kalo sudah gini adilkah pengenaan pajak ini?

Oke, sebagian besar karyawan akan menyalahkan Pemerintah karena ketidakadilan tersebut, tapi eits tunggu dulu…

Pemerintah sudah berusaha keras, segala aturan sudah diterapkan kepada semua WNI tanpa kecuali, tak ada yang boleh luput dari hokum pajak…

Tapi semua kembali pada individu masing-masing, seperti juga polisi yang berusaha menertibkan para pengendara motor dan mobil di jalan. Berapapun polisi yang jaga, tetap banyak pula pengendara yang melanggar aturan. Sepertinya memang bakal selalu begitu di negara ini….

Di pajak pun demikian, pegawai pajak terlalu sedikit untuk mengurusi semua usaha orang. Masih banyak orang yang punya usaha tapi tidak punya NPWP, padahal karyawan bergaji 1,5juta perbulan aja punya NPWP lho, wajib lagi.

Jujur, Pemerintah kewalahan ngurusin semuanya. Lagian, pajak kan harus ngitung sendiri kemudian mbayar ke bank dan melaporkannya sendiri. Jadi susah kan melototin satu-satu usaha setiap orang. Hanya usaha besar dengan banyak karyawan yang secara langsung bisa dipaksa untuk membayar dan memotong gaji karyawannya.

Untuk itu diperlukan kesadaran segenap bangsa untuk mau punya NPWP, mau mbayar ke bank dan mau melaporkan pajak yang telah dibayarkannya…

Di beberapa negara (lupa negara mana aja), terjadi protes bin demo yang dilakukan para karyawan bin serikat buruh akan ketidakadilan ini, Mereka menuntut agar semua elemen usaha, khususnya UMKM juga dikenakan pajak. Lha wong sama-sama punya penghasilan kok gak diperlakukan sama.

Nah, berdasar itulah maka seharusnya para usahawan sebaiknya juga mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan menghitung menyetor dan melaporkan pajak yang dibayarnya…

Ke depan juga ada niatan Pemerintah untuk meringankan pajak bagi UMKM ini, baik cara ngitung, setor maupun lapornya, termasuk juga tarifnya bakal direndahin. intinya gak bakal menyusahkan lah bagi usaha kecil yang bahkan hanya dikelola seorang diri sekalipun kayak bengkel-bengkel kecil juga bakal bisa.

Makanya buruan daftarkan usaha Anda, jangan mau kalah dengan karyawan yang dipotong gajinya untuk sumbangsih bagi negara…

Masak usaha dengan omzet ratusan juta kalah sama karyawan bergaji 1,5juta sih?

 

Itu ssaja.

NB: seingat saya, UMKM itu dibatasi sampai omzet/peredaran usaha hingga 50milyar [dan tariff pajaknya (PPh) juga sudah 50% lebih rendah untuk peredaran bruto sampai 4,8M].

Iklan
 
8 Komentar

Ditulis oleh pada 7 Juli 2011 in pajak

 

Tag: , ,

2 manfaat rokok?

Dalam sebuah sesi pengajaran yang saya lakukan dari Senin hingga Jumat kemarin, sang pengajar mengatakan sebuah hal tentang merokok yang sebenarnya sudah sering saya dengar, tapi tetep saja temen2 saya yang juga dengar gak mnghentikan kebiasaannya merokok.

Sang pengajar mengatakan tentang dua hal keuntungan seseorang merokok, yaitu:

1. rumahnya gak bakal kemalingan, kenapa coba? lha wong si perokok batuk-batuk mulu, jadinya malingnya ngira kalo si penghuni rumah belum tidur, so gak berani maling ke rumah itu…

2. awet muda, kalo ini katanya dah berdasarkan riset bahwa perokok itu awet muda alias gak pernah tua, lha wong belum tua dah koit….

Soal kata-kata pengajar itu pun sebenarnya saya setuju apalagi kalo mengingat pengalaman saya ngerokok dulu…

Namun, sekarang sebagai seorang pengumpul uang bagi negara, manfaat merokok juga ada yang lain, yaitu menambah penerimaan negara. Sudah jelas bahwa pajak dan cukai rokok sangat besar dalam menyumbang penerimaan negara.

Nah, tinggal sampeyan semua gimana? mo nambah penerimaan negara dengan merusak paru-paru gak?

Itu saja!

NB: ganang bisa ngerokok 2 bungkus tiap harinya, tapi makannya cuma nasi ma sambel doang….

 
21 Komentar

Ditulis oleh pada 25 Juni 2011 in pajak, Umum

 

Tag: ,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Oke, salah satu pajak daerah yang juga secara tidak langsung berpengaruh bagi apara biker adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), karena pajak daerah ini dikenakan atas bahan bakar. Jadi, biker sebagai pengguna motor pasti terpengaruh, apalagi kalo motornya yang boros bahan bakar.

Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. dan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai UU adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Jadi, bukan semata BBM yang dibeli dari SPBU, tapi juga BBG dan sejenisnya yang dibeli dari SPBG.

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia melalui SPBU/SPBG terhadap orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penyedia Bahan Bakar disini maksudnya adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. So, Pertamina, Shell, Petronas harus mungut PBBKB dan nyetorin hasilnya ke rekening Dispenda provinsi karena PBBKB kan pajaknya provinsi.

OKe, untuk ngitung PBBKB, perlu diketahui dulu Dasar pengenaan Pajak (DPP)-nya. DPP PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kenyataannya, nilai yang kita bayar terhadap BBM yang kita pakai di motor sudah termasuk PBBKB maupun PPN. Jadi, itung2anna biar Pertamina dkk yang nguruslah…

Yang perlu kita tahu adalah tentang besaran tarif PBBKB, yang dalam UU ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam kenyataannya yang terjadi selama ini, PBBKB serempak ditetapkan sebesar 5% sesuai UU lama. So, dengan berlakunya UU baru ini, setiap daerah bisa menentukan tarif yang berbeda, sesuai kemampuan Pemprov masing2, yang pengan dapet pajak gedhe ya tarifnya dinaikin.

Namun, tahun 2011 ini Pemerintah Pusat pingin supaya tarifnya tetep 5% biar masyarakat gak kaget, kok harga BBM naik terus padahal harga minyak dunia aja sudah naik, apalagi kalo ditambah naiknya PBBKB ini. Dan kenyataannya beberapa daerah membandel, dalam Peraturan Daerahnya ada beberapa provinsi menaikkan tarif pajak ini. Untungnya, selama Pemerintah Pusat belum mengijinkan ya belum bisa berlaku Peraturan Daerah tersebut. Namun, biker di beberapa daerah yang tarif PBBKBnya dah naik sesuai Perda, siap2 ajalah kalo tahun depan atau malah beberapa bulan kedepan harga BBmnya lebih mahal dari daerah lain.

Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. Hal ini untuk membantu masyarakat kurang mampu yang masih naik angkutan umum.

Oya, alasan Pemerintah Pusat mengubah tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah antara lain adalah”
a.     terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi
harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun berjalan; atau
b.     diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

Nah, karena tahun ini dianggap kenaikan harga minyak dunia lebih dari 130%, maka Pemerintah menetapkan besarnya tarif PBBKB sebesar 5%, Sayangnya, hal ini baru disampaikan secara lisan saja oleh Menko Perekomian, belum ada Peraturan Presidennya, padahal ketetapan tersebut harusnya pake Peraturan Presiden lho…. Semoga Pemerintah Provinsi tetep dengerin kata2 Menteri

Oke, intinya waspada saja, jangan keburu2 demo kalo harga BBM naik, karena bisa saja itu sudah diatur di Peraturan daerah provinsi sampeyan. Dan sebagai info saja beberapa daerah dengan Perdanya memang sudah menaikkan tarif PBBKB ini menjadi 7,5% hingga 10%.

So, sebagai konsumen, ya hanya bisa menerima saja…

Itu saja.

NB: ganang gak make BBM kok, wong kemana2 masih ngayuh sepeda je,,,biar sehat katanya.

 
20 Komentar

Ditulis oleh pada 3 Mei 2011 in otomotif, pajak

 

Tag: , , , , , , ,

Mahalnya Motor Impor 2: Import Tax

Seperti telah saya sebutkan sebelumnya, dalam rangka impor motor, selain dikenai bea masuk juga dikenai pajak impor(import tax). Pajak impor di Indonesia berlaku 2 macam, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan PPN Impor.

diimpor CBU, makin mahal..........

Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut oleh badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta (bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) berkenaan dengan kegiatan di bidang impor.

Tarif PPh Pasal 22 impor adalah:
a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
c. yang tidak dikuasai(Barang Impor yang dilelang DJBC), 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

API adalah Angka Pengenal Importir, yaitu tanda pengenal sebagai importir. API terdiri atas API Umum (API-U); dan API Produsen (API-P).

API-U diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain. Sedangkan API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

API-P dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan. Jadi Importir Umum (IU) harus memiliki API-U kalo mo ngimpor kendaraan bermotor, yang  harus pula dalam bentuk CBU karena setiap importir hanya boleh memiliki satu buah API.

Lha bagaimana dengan pabrikan/ATPM? Nah, kalo yang ini saya juga kurang tahu, tentunya mereka pasti punya API-P untuk mendukung proses produksinya, tapi gimana kalo mereka impor motor CBU saya kurang tahu, belum pernah meriksa ATPM soalnyah, mungkin mereka men-sub importkannya ke anak perusahaannya atau lainnya….

Oke, selanjutnya PPN Impor.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu, atas barang impor dari produsen di luar negeri hingga nantinya akan dikonsumsi oleh produsen dalam negeri juga dikenakan PPN.

Pembahasan mengenai PPN bisa sangat luas, jadi kita langsung saja. Tarif PPN berlaku tunggal yaitu 10%, sehingga tarif PPN impor adalah 10% dari nilai impor.

diimpor CBU, tapi masih murah, kenapa ya?

Nilai impor dalam menghitung PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor adalah sama yaitu nilai CIF dan Import Duty. Maka formulanya menjadi sebagai berikut :

PPN Import = 10% x [ CIF + ID]

dan

PPh Pasal 22 Impor(API) = 2,5% x [ CIF + ID]

Dimana :
CIF = Cost (FOB) + Insurance + Freight
ID = Import Duty (Bea Masuk)

Dan dalam hal impor motor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan PPN impor dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan dari si Importir

CBR 150, moga aja diCKD-in....

Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Dengan contoh kasus seperti tulisan sebelumnya, dimana sebuah motor yang diimpor dari India dalam bentuk CBU, dengan harga barang 10 juta, biaya asuransi 1 juta dan biaya angkut 2 juta, maka bea masuknya adalah 20% x 13 juta = 2,6 juta, hitungan pajak impornya adalah:

PPN impor = 10% x (13 + 2,6) = 1,56 juta

PPh Pasal 22 Impor(asumsi importir punya API) = 2,5% x (13 + 2,6) = 390ribu

Selanjutnya importir harus membayar Import Duty dan Impor Tax kepada pemungut yang ditunjuk dengan mengunakan SSPCP, yaitu Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Selain Import Duty dan Import Tax, mahalnya motor impor juga dipengaruhi dari pungutan pemerintah yang lain, misalnya pajak atas karyawan si importir (PPh Pasal 21), pajak penghasilan pasal 25-nya dan tentunya juga tingkat keuntungan yang diambil oleh si importir sendiri.

intinya, yang membedakan antara motor impor dengan yang diproduksi dalam negeri terkait pungutan pemerintah hanyalah menyangkut import duty dan import taxnya, tentu saja selain surat-surat dan dokumen-dokumen yang harus diurus (yang saya kurang tahu, yang saya tahu hanya kalo mo impor ya harus ngurus API dulu ke Kementerian Perdagangan).

Itu saja.

 
8 Komentar

Ditulis oleh pada 9 April 2011 in motor, otomotif, pajak

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Bayar Pajak itu Tidak Harus, Yang Penting Lapor Pajak!

Oke, seiring sibuknya saya di  kantor, dimana saya diikutkan dalam ngurusin Drop Box SPT Tahunan, maka blog agak terbengkalai. So, sekarang berusaha nulis lagi, meskipun masih terkait kerjaan.

Bagi para blogger pemilik NPWP, silakan laporkan SPT Tahunan 2010 sampeyan ke kantor pajak terdekat sebelum 31 Maret 2011. Sampeyan bisa laporkan SPT Tahunan sampeyan ke kantor pajak mana saja, gak perlu sesuai kantor pajak sesuai NPWP sampeyan. Cari saja kantor pajak terdekat, dan laporkan disitu.

Kalo masih ngerasa jauh kalo harus ke kantor pajak, so DJP juga ngasih tempat lain buat nyampein SPT Tahunan, yaitu di Drop Box yang ada di beberapa tempat umum, misalnya di mall, gedung perkantoran, dll.

Oke, untuk yang diwilayah Kuningan Timur dan Karet. Jakarta Selatan, sampeyan bisa sampein SPT tahunan sampeyan ke Drop Box yang ada di Menara DEA, Menara Karya, menara Mulia dan gedung Sampoerna…(lengkapnya lupa) atau bisa dateng langsung di KPPnya di Jl. Pasar Mingggu No.11.

Untuk blogger karyawan yang ada digedung-gedung tadi silakan saja sampaikan SPT Tahunan sampeyan pada jam 11.00 s.d. 14.00. kalau yang ke KPP silakan datang jam berapa saja selama masih jam kantor akan dilayani(bahkan untuk hari terakhir tgl.31 bisa sampai pukul 20.00)

Selain itu, khusus untuk sampeyan-sampeyan yang karyawan dan gak punya penghasilan lain, laporkan saja SPT Tahunan sampeyan, gak usah bayar pajak (PPH pasal 29) lagi karena pajak sampeyan telah dipotong oleh perusahaan tempat sampeyan bekerja. Sampeyan cuma butuh minta bukti potong (1721 A1 untuk karyawan swasta dan 1721 A2 untuk PNS) ke bagian gaji, lalu salin ke formulir SPT Tahunan, lalu laporin. Jadi, bagi karyawan Bayar Pajak itu Tidak Harus, Yang Penting Lapor Pajak!

Jika belum bisa ngisi formulirnya, bisa ditanyaken pada petugas yang ada di KPP atau di tempat Drop Box. Petugas siap membantu.

Begitu saja.

NB: ganang udah lapor tadi pagi, pake formulir 1770 SS, karena penghasilannya kurang dari 60 juta setahun….ketemu saya katanya, tapi saya gak ngeh.

 
10 Komentar

Ditulis oleh pada 29 Maret 2011 in goblog, pajak, Umum

 

Tag: , , , ,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satu faktor dalam harga kendaraan bermotor adalah adanya BBNKB. dan yang akan saya bahas ya cuma yang berhubungan dengan kendaraan yang saya punya, yaitu motor(belum punya mobil).

BBNKB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, kecuali yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen);dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah(Perda provinsi)

Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.dan yang wajib melaporkan secara tertulis jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan adalah pihak yang menyerahkan (menjual). jadi pihak penjual yang harus lapor ke samsat….

BBNKB bisa berbedea di setiap Provinsi, tergantung perda masing-masing, misalnya di DKI jakarta, BBNKB ditetapkan Penyerahan Pertama Sebesar 10 % dan Penyerahan Kedua dan Seterusanya sebesar 1 %.
Namun pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) menurunkan tarif BBNKB. Bahkan Pemprov DI Yogyakarta menerapkan kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor mulai 1 Juni 2010 hingga 31 Mei 2011 yang berlaku untuk kendaraan dari luar DIY. Selain itu, denda juga dihapus bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.

Mulai Januari 2011 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menaikkan tarif BBN dari 10 persen menjadi 15 persen. Namun, Pemerintah juga memberikan diskon sebesar 50 persen bagi PKB kendaraan yang berumur 25 tahun ke atas atau buatan tahun 1985 dan sebelumnya.

hmmm…sepertinya itu saja!

NB: ganang bilang kemarin di kampungnya di jateng dia dapet pemutihan atas motor secondnya yang dibeli dari jakarta.

 
29 Komentar

Ditulis oleh pada 17 Maret 2011 in goblog, motor, otomotif, pajak, Umum

 

Tag: , ,

Pajak atas Bengkel Motor

Setiap orang Indonesia adalah subyek pajak, setiap subyek pajak yang mempunyai penghasilan diatas PTKP(Rp. 1.320.000,- per bulan) atau menjadi pemotong/pemungut pajak adalah Wajib Pajak, dan setiap  Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan setiap orang yang memiliki NPWP harus melaporkan SPT Tahunan PPh(Pajak Penghasilan).

Lalu bagaimana dengan bengkel motor kecil-kecilan? apa perlu punya NPWP dan lapor SPT juga?

Pada dasarnya semua WNI yang berpenghasilan wajib mempunyai NPWP, dan keharusan memiliki NPWP ditekankan pada subyek pajak yang penghasilannya lebih dari PTKP (penghasilan Tidak Kena pajak), yaitu Rp.1.320.000,- per bulan atau Rp15.840.000,- per tahun. selain itu, untuk keperluan peminjaman uang di bank senilai paling sedikit 50 juta juga harus punya NPWP dan bebrapa keperluan lain.

Maka sudah seharusnya bengkel(pemilik) memiliki NPWP dan lapor SPT Tahunan PPh.

terus apa yang harus dilaporkan? dan berapa bayar pajaknya?

kalao yang harus dilaporkan ya penghasilannya dong! makanya biar tahu berapa penghasilannya, semua penerimaannya harus dibukukan atau bisa dicatat saja (untuk yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 M).

bagi bengkel kecil yang penerimaannya kurang dari 4,8 M tersebut maka penerimaannya harus dicatat semua (sebagai peredaran bruto).
tenang saja, pajak yang terutang bukan dihitung langsung dari peredaran bruto ini kok. tapi dihitung dulu peredaran nettonya pake norma penghitungan, yang besarnya
20 % untuk 10 daerah(jakarta, bandung, semarang, medan, pekanbaru, pontianak, makassar, manado, denpasar, sama ambon kalo gak salah inget)
18,5% untuk ibu kota propinsi yang lain, dan
17,5% untuk daerah lain

jadi misalnya peredaran brutonya 1 M, maka peredaran nettonya cuma 175juta (misalnya di jogja)
setelah itu, nilai itu masih harus dikurangi dengan PTKP senilai Rp15.840.000,- (ini untuk yang masih single, bisa ditambah sesuai status dan tanggungan), jadi penghasilan kena pajaknya adalah 175-15,84 = 159,16juta.

dan pajak yang terutang dihitung dari nilai itu, dengan tarif:
5% x 50.000.000 = 2.500.000,-
15% x 109.160.000 = 16.370.000,-

jadi dari peredaran bruto sebesar 1 milyar, pajak yang harus dibayar hanya sebesar Rp. 18.870.000,-. dan inipun masih dikurangi dengan kredit pajak (pajak yang telah dibayar selama setahun)

dan bayarnya pun ke bank, bukan ke kantor pajak! so, mudah kan? oya, ni juga hanya berlaku kalo tu bengkel cuma jual jasa reparasi doang, kalo sambil jual spare part ya beda lagi ngitungnya….
itu saja!

Nb:bengkelnya ganang cuma bengkel tambal ban, jadi paling sehari cuma dapet Rp.10.000,-, gak cukup buat beli susu anaknya katanya….

 
5 Komentar

Ditulis oleh pada 15 Maret 2011 in motor, otomotif, pajak, Umum

 

Tag: , , , , ,