RSS

Arsip Tag: bayar pajak

Kementerian Transportasi Jerman ngurusin 3 bidang, Kemenhub ngurusin satu bidang aja kok gak beres ya?

Berdasarkan berita yang ditulis dapurpacu disini, German Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development  membiayai pengembangan Skuter elektrik yang didesain untuk digunakan di dalam perkotaan.

Konsep motor yang diberi nama BMW E-Scooter ini dipamerkan di BMW Motorrad Innovation Day 2011.

Yang jadi pikiran adalah German Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development  yang menurut Wikipedia (disini ) merupakan sebuah kementrian di jerman yang tidak hanya ngurusi pengembangan transportasi, tetapi juga mengurusi 3 hal sekaligus (Transport, Building and Urban, silakan terjemahkan sendiri). Dan dalam rangka mengurusi pengembangan transportasi, institusi ini membantu pengembangan sebuah produk motor.

Nah, gimana dengan di Indonesia tercinta kita?

Kementerian Perhubungan yang hanya ngurusi satu bidang transportasi aja udah gak beres, apalagi berharap ada pengembangan motor dari dana pemerintah. Wong kereta api saja masih tabrakan, kendaraan umum aja gak dijamin ada di dan ke semua wilayah Indonesia, penerbangan aja masih banyak wilayah RI yang gak kejangkau, apalagi harus mikirin pengembangan produk motor?

Lha wong jalan di Jakarta yang merupakan ibukota negara aja masih ancur-ancuran, macet aja dah lama gak bisa terselesaikan.

moda transportasi yang macet...

Padahal hasil pajak (baik pajak pusat maupun daerah) dari dunia otomotip itu sangat besar lho, sayangnya infrastruktur transportasi belum jadi fokus utama pemerintahan saat ini…

Yah, memang sih pajak itu kontribusi yang tidak langsung dirasakan manfaatnya, tapi apa iya gak ada sedikit saja timbal balik penggunaan dana pajak kepada sumbernya. Maksudnya uang pajak motor ya dipakelah untuk keperluan jalan dan infrastruktur yang digunakan kendaraan bermotor…

Saya bayar pajak, bahkan saya juga mungut pajak, apa saya juga yang harus mengawasi penggunaan dana pajak? Mbok ya yang lainnya juga ikut andil….

awas...lobang di tengah jalan...disuruh minggir ya!

Itu saja!

NB: Ganang ikut andil, demo kalo ada kebijakan Pemerintah yang gak pro rakyat, dan tenang aja demonya selalu damai kok….

Iklan
 
12 Komentar

Ditulis oleh pada 27 Juli 2011 in otomotif, Umum

 

Tag: , , ,

PPN, PKB dan BBNKB Sepeda Motor (Hitungan Ganang Harga CBR 150R Salah!)

Melihat itung-itungan Ganang yang nitip dipost diartikel sebelumnya, ternyata saya menemukan kejanggalan. Tapi maklumlah, Ganang kan cuma tahu tarifnya saja, ngitungnya dia masih bingung….

Saya pun sebenarnya tidak terlalu yakin dengan hitungan saya nanti, tapi ya lumayanlah, biar lebih mendekati saja. Lha wong bebrapa informasi cuma saya analisis dari data harga jual motor dipasar aja kok…

Honda_CBR150R_FI

Langsung saja. Gini….

Dalam STNK motor istri saya yang dibeli Januari 2011 kemarin, yaitu Supra X 125 SW, tercantum besarnya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) BBNKB sebesar 1.845.000 dan besarnya BBNKB PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar 184.500. Berdasarkan data ini, maka harga jual yang dijadikan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) oleh Samsat adalah sebesar 12.150.000, karena motor tersebut terdaftar di Jawa Timur dimana PKBnya sebesar 15$ dan BBNKB sebesar 1,5%.

dengan harga jual sebesar 14,365.000 di Jabodetabek yang PKBnya 10%, maka hitung2annya seharusnya dengan harga off the road sebesar Rp. 12.150.000.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Gubernur DKI nomor 140 tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2010, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor, yaitu Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road).

Jadi, dari sini hitung-hitungan Ganang salah, Seharusnya untuk menghitung PKB dan BBNKB, dasarnya adalah harga off the road sebesar Rp.12150.000, bukan harga on the road sebesar 14.365.000

Lalu bagaimana dengan PPN-nya?

sesuai dengan UU, yang menjadi DPP PPN adalah harga jual, harga penggantian dll. Intinya, Untuk menghitung PPN sepeda motor baru, tarif 10% dikalikan dengan harga jual. Lalu harga jual yang mana?

Untuk dapat memungut PPN dari konsumen, Wajib Pajak harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan dalam memungut PPN, PKP harus membuat Faktur Pajak(FP). Dana dalam FP tercantum besarnya harga jual sebagai DPP, besarnya PPN yang dipungut, dan besarnya harga yang dibayar konsumen(Harga On the road).

Jadi, Harga On The Road = Harga Jual + PPN

Untuk kasus Supra X 125 SW, besarnya PPN adalah – 10% X 12.150.000 – 1.215.000

Kalo Ketiga jumlah pajak tersebut dijumlah,

Tapi lho kok, harga jual konsumennya lebih besar dari harga nyatanya sebesar 14.365.000? Hal ini sebenarnya demi keuntungan AHM sendiri, karena dia tidak boleh menjual lebih dari 14.762.250 dan demi pricing strategi, maka harganya dikurangi menjadi harga realnya sebesar 14.365.000….

Selain itu, harga realnya sengaja diperkecil(bukan berarti rugi, karena tentunya kalkulasi keuntungannya lebih besar) agar setiap saat dapat dinaikkan secara sah tidak melanggar aturan pajak. Mau dinaikkan atau diturunkannya harga real yang dibayar konsumen dengan harga jual sebelium pajaknya bersifat kebijakan manajemen, jadi ya dalam hal ini terserah AHM.

Oke, lalu bagaimana dampaknya bagi itung-itungan Ganang di artikel sebelumnya?

Oke, saya membuat sebuah hitung-hitungan versi saya sebagai berikut:

Prosentase keuntungan AHM berubah, pada hitungan ganang hanya 30%, tapi disini terlihat keuntungannya menjadi 48%. Lha kok gedhe banget? yup, semua orang akan merasa kalo keuntungan ini terlihat terlalu besar, tapi senyatanya ini lebih mendekati kenyataan daripada keuntungan yang 30% versi ganang. kenapa?

Coba liat saja penjualan sepeda motor beberapa tahun ke belakang yang selalu meningkat penjualannya, sehingga banyak pabrikan yang mencoba masuk. kan perlu ditanya kenapa mereka mencoba masuk, ya tentunya karna keuntungannya sangat besar. selain itu, keuntungan ini kan juga harus dikompensasikan dengan riset mesin yang butuh biaya besar, pajak korporasinya dan setoran buat prinsipalnya di negara asal (untuk Honda ya buat Honda Jepang). Jadi wajar kalo keuntungannya mencapai 48%.

Oya, nilai HPP saya samakan dengan nilai dalam hitung-hitungan Ganang, yaitu sesuai informasi sekitar 7,6 hingga 7,9 juta. Selanjutnya…jika keuntungan dari hitungan diatas dimasukkan dalam perbandingan harga CBU dan CKD, maka…prosentase CKD/CBU lebih rendah dari hitungan ganang yang 84%, yaitu 82%

Selanjutnyah…

Untuk hitung2an yang ini cukup banyak perbedaannya, nanti akan saya jelaskan dibawah

Penjelasan:

1. Saya menghitung Nilai Impor CBU dengan perbandingan pada tabel sebelumnya agar bisa menghiotung PPN Impornya, sehingga bisa digunakan untuk menghitung PPN di bawah… Perbandingan yang saya pakai adalah perbandingan keuntungan karna sebenarnya ditingkat ini keuntungan negara eksportirnya susah diestimasi, toh disini belum include biaya rakitnya, jadi ya biar sekalian include biaya rakitnya lah….

2.Prosentase keuntungan yang dihilangkan oleh Produsen di Thailand diubah menjadi 24% (setengah dari keuntungan 48%) agar tetap memberikan keuntungan buat Honda Thailand

3. Pada tabel diatas Nomor 26 seharusnya tertulis “laba AHM (21-19)” dan nomor 27 seharusnya tertulis “% laba AHM/Harga Thai (26:3)” dan harga satuan real untuk CBR 150 baik yang CBU maupun yang CKD seharusnya saya tulis 0 atau belum jelas. updated: tabel sudah diperbaiki.

4. JIka menggunakan cara ngitung seperti ganang maka keuntungan CBR250R hanyalah sekitar 26%, lebih rendah dari Supra X 125 SW dan ketika dihitung harga jualnya pun menjadi lebih rendah dari pada kenyataannya (Harga Satuan Prediksi 1 lebih rendah dari harga jual Real).

5. Maka saya pun menggunakan prosentase keuntungan Supra X sebesar 48% dalam perhitungan, dan hasilnya pada harga jual prediksi 2 menunjukkan bahwa harga CBR 250R-ABS dan yang non ABS mendekati harga jual realnya, hanya untuk harga jual prediksi 2 Honda PCX saja yang lebih rendah, ini membuktikan bahwa AHM mendapatkan untung yang lebih besar dari PCX.

6. Dengan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga jual prediksi 2 yang lebih mendekati kenyataan. Dari sini dapat dilihat bahwa harga CBR 150R CBU berada dikisaran 30,7 juta, dan yang CKD ada pada 25,3 juta. Jadi hasil akhirnya sebenranya mendekati hitung2an ganang, hanya terletak pada hitung2annya saja yang salah menurut saya.

7. Oya, dalam menghitung PPN terdapat perbedaan antara hitung2an saya dengan hitung2an ganang, yaitu pada hitungan saya PPN dikenakan 10% tetapi dikurangi besarnya PPN Impor karena mekanisme PK dan PM. SEbenarnya penghitungannya gak terlalu benar masalah yang ini tapi intinya untuk menghindari suatu produk dikenai PPN 2 kali/berganda, itu saja. hal ini karena pada dasarnya PPN yang dibayar oleh konsumen adalah sebesar 10% dari harga jual, yaitu untuk CBR 250R ABS besarnya PPN yang dibayar konsumen (dipungut pabrikan) adalah sebesar Rp4,046,383 dalam hitung2an diatas (prediksi 2).

Itu saja!

NB: ganang bilang yang penting hasul akhir prediksinya hampir sama, toh prediksi ini. Yang jelas kalau harganya lebih besar dari Harga Jual Prediksi 2 brarti prosentase keuntungan AHM dari CBR 150R akan lebih besar dari prosentase keuntungan AHM dari CBR 250R

 
28 Komentar

Ditulis oleh pada 22 April 2011 in goblog, motor, otomotif, pajak, Umum

 

Tag: , , , , , , , , , , , ,

Bayar Pajak itu Tidak Harus, Yang Penting Lapor Pajak!

Oke, seiring sibuknya saya di  kantor, dimana saya diikutkan dalam ngurusin Drop Box SPT Tahunan, maka blog agak terbengkalai. So, sekarang berusaha nulis lagi, meskipun masih terkait kerjaan.

Bagi para blogger pemilik NPWP, silakan laporkan SPT Tahunan 2010 sampeyan ke kantor pajak terdekat sebelum 31 Maret 2011. Sampeyan bisa laporkan SPT Tahunan sampeyan ke kantor pajak mana saja, gak perlu sesuai kantor pajak sesuai NPWP sampeyan. Cari saja kantor pajak terdekat, dan laporkan disitu.

Kalo masih ngerasa jauh kalo harus ke kantor pajak, so DJP juga ngasih tempat lain buat nyampein SPT Tahunan, yaitu di Drop Box yang ada di beberapa tempat umum, misalnya di mall, gedung perkantoran, dll.

Oke, untuk yang diwilayah Kuningan Timur dan Karet. Jakarta Selatan, sampeyan bisa sampein SPT tahunan sampeyan ke Drop Box yang ada di Menara DEA, Menara Karya, menara Mulia dan gedung Sampoerna…(lengkapnya lupa) atau bisa dateng langsung di KPPnya di Jl. Pasar Mingggu No.11.

Untuk blogger karyawan yang ada digedung-gedung tadi silakan saja sampaikan SPT Tahunan sampeyan pada jam 11.00 s.d. 14.00. kalau yang ke KPP silakan datang jam berapa saja selama masih jam kantor akan dilayani(bahkan untuk hari terakhir tgl.31 bisa sampai pukul 20.00)

Selain itu, khusus untuk sampeyan-sampeyan yang karyawan dan gak punya penghasilan lain, laporkan saja SPT Tahunan sampeyan, gak usah bayar pajak (PPH pasal 29) lagi karena pajak sampeyan telah dipotong oleh perusahaan tempat sampeyan bekerja. Sampeyan cuma butuh minta bukti potong (1721 A1 untuk karyawan swasta dan 1721 A2 untuk PNS) ke bagian gaji, lalu salin ke formulir SPT Tahunan, lalu laporin. Jadi, bagi karyawan Bayar Pajak itu Tidak Harus, Yang Penting Lapor Pajak!

Jika belum bisa ngisi formulirnya, bisa ditanyaken pada petugas yang ada di KPP atau di tempat Drop Box. Petugas siap membantu.

Begitu saja.

NB: ganang udah lapor tadi pagi, pake formulir 1770 SS, karena penghasilannya kurang dari 60 juta setahun….ketemu saya katanya, tapi saya gak ngeh.

 
10 Komentar

Ditulis oleh pada 29 Maret 2011 in goblog, pajak, Umum

 

Tag: , , , ,

Pajak atas Bengkel Motor

Setiap orang Indonesia adalah subyek pajak, setiap subyek pajak yang mempunyai penghasilan diatas PTKP(Rp. 1.320.000,- per bulan) atau menjadi pemotong/pemungut pajak adalah Wajib Pajak, dan setiap  Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan setiap orang yang memiliki NPWP harus melaporkan SPT Tahunan PPh(Pajak Penghasilan).

Lalu bagaimana dengan bengkel motor kecil-kecilan? apa perlu punya NPWP dan lapor SPT juga?

Pada dasarnya semua WNI yang berpenghasilan wajib mempunyai NPWP, dan keharusan memiliki NPWP ditekankan pada subyek pajak yang penghasilannya lebih dari PTKP (penghasilan Tidak Kena pajak), yaitu Rp.1.320.000,- per bulan atau Rp15.840.000,- per tahun. selain itu, untuk keperluan peminjaman uang di bank senilai paling sedikit 50 juta juga harus punya NPWP dan bebrapa keperluan lain.

Maka sudah seharusnya bengkel(pemilik) memiliki NPWP dan lapor SPT Tahunan PPh.

terus apa yang harus dilaporkan? dan berapa bayar pajaknya?

kalao yang harus dilaporkan ya penghasilannya dong! makanya biar tahu berapa penghasilannya, semua penerimaannya harus dibukukan atau bisa dicatat saja (untuk yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 M).

bagi bengkel kecil yang penerimaannya kurang dari 4,8 M tersebut maka penerimaannya harus dicatat semua (sebagai peredaran bruto).
tenang saja, pajak yang terutang bukan dihitung langsung dari peredaran bruto ini kok. tapi dihitung dulu peredaran nettonya pake norma penghitungan, yang besarnya
20 % untuk 10 daerah(jakarta, bandung, semarang, medan, pekanbaru, pontianak, makassar, manado, denpasar, sama ambon kalo gak salah inget)
18,5% untuk ibu kota propinsi yang lain, dan
17,5% untuk daerah lain

jadi misalnya peredaran brutonya 1 M, maka peredaran nettonya cuma 175juta (misalnya di jogja)
setelah itu, nilai itu masih harus dikurangi dengan PTKP senilai Rp15.840.000,- (ini untuk yang masih single, bisa ditambah sesuai status dan tanggungan), jadi penghasilan kena pajaknya adalah 175-15,84 = 159,16juta.

dan pajak yang terutang dihitung dari nilai itu, dengan tarif:
5% x 50.000.000 = 2.500.000,-
15% x 109.160.000 = 16.370.000,-

jadi dari peredaran bruto sebesar 1 milyar, pajak yang harus dibayar hanya sebesar Rp. 18.870.000,-. dan inipun masih dikurangi dengan kredit pajak (pajak yang telah dibayar selama setahun)

dan bayarnya pun ke bank, bukan ke kantor pajak! so, mudah kan? oya, ni juga hanya berlaku kalo tu bengkel cuma jual jasa reparasi doang, kalo sambil jual spare part ya beda lagi ngitungnya….
itu saja!

Nb:bengkelnya ganang cuma bengkel tambal ban, jadi paling sehari cuma dapet Rp.10.000,-, gak cukup buat beli susu anaknya katanya….

 
5 Komentar

Ditulis oleh pada 15 Maret 2011 in motor, otomotif, pajak, Umum

 

Tag: , , , , ,