RSS

Arsip Tag: PPN

Usaha kecil macam bengkel juga harus bayar pajak lho!

Sebelumnya, yang saya maksud pajak disini ya PPh/Pajak Penghasilan, dan yang khusus usaha ya nantinya akan termasuk juga PPNnya meski untuk sementara ya PPhnya dulu lah.

Sudah jelas bahwa senua karyawan diwajibkan untuk bayar pajak. Tentu untuk karyawan yang gajinya udah diatas PTKP (15,84juta setahun). Gaji yang diterimanya sudah include dengan pajak yang harus dibayar, yang sudah dipotong oleh si pemberi kerja secara langsung tiap gajian.

Yang jadi persoalan ternyata hanya karyawan lah yang selama ini benar-benar membayar pajak, karena keterpaksaan dari dipotong langsungnya gajinya oleh perusahaan tempat dia bekerja. Sedangkan usaha-usaha yang ada di luaran ternyata gak bayar pajak. Padahal hasilnya tentunya lebih besar dari usaha-usaha itu daripada gaji karyawan, ya tho?

Lalu kenapa mereka dikecualikan?

Oke, kita bicara dulu usaha apa yang saya maksud. Disini saya bicara tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bukan usaha dalam kapasitas perusahaan besar, karena perusahaan besar tentunya sudah jelaslah itungannya.

Seperti di ketahui bahwa PDB (Produk Domestik Bruto, yang jadi ukuran pertumbuhan ekonomi suatu bangsa) Indonesia pada tahun 2010 lebih dari 6000 trilyun (US $700milyar) yang lebih dari separuhnya disumbang dari sector UMKM. Berarti sekitar 3000trilyunan lah ya!

Namun, dengan hasil 3000trilyun tersebut berapa persen yang bayar pajak? Ternyata tidak sampe dengan 10%, dan bahkan hasil penerimaannyanya pun masih dibawah 5% dari Total Penerimaan Pajak. Sedangkan hasil dari pajak karyawan sudah sangat besar, jauh diatasnya lah (lupa persentasenya, diatas 20% rasanya).

Nah, kalo sudah gini adilkah pengenaan pajak ini?

Oke, sebagian besar karyawan akan menyalahkan Pemerintah karena ketidakadilan tersebut, tapi eits tunggu dulu…

Pemerintah sudah berusaha keras, segala aturan sudah diterapkan kepada semua WNI tanpa kecuali, tak ada yang boleh luput dari hokum pajak…

Tapi semua kembali pada individu masing-masing, seperti juga polisi yang berusaha menertibkan para pengendara motor dan mobil di jalan. Berapapun polisi yang jaga, tetap banyak pula pengendara yang melanggar aturan. Sepertinya memang bakal selalu begitu di negara ini….

Di pajak pun demikian, pegawai pajak terlalu sedikit untuk mengurusi semua usaha orang. Masih banyak orang yang punya usaha tapi tidak punya NPWP, padahal karyawan bergaji 1,5juta perbulan aja punya NPWP lho, wajib lagi.

Jujur, Pemerintah kewalahan ngurusin semuanya. Lagian, pajak kan harus ngitung sendiri kemudian mbayar ke bank dan melaporkannya sendiri. Jadi susah kan melototin satu-satu usaha setiap orang. Hanya usaha besar dengan banyak karyawan yang secara langsung bisa dipaksa untuk membayar dan memotong gaji karyawannya.

Untuk itu diperlukan kesadaran segenap bangsa untuk mau punya NPWP, mau mbayar ke bank dan mau melaporkan pajak yang telah dibayarkannya…

Di beberapa negara (lupa negara mana aja), terjadi protes bin demo yang dilakukan para karyawan bin serikat buruh akan ketidakadilan ini, Mereka menuntut agar semua elemen usaha, khususnya UMKM juga dikenakan pajak. Lha wong sama-sama punya penghasilan kok gak diperlakukan sama.

Nah, berdasar itulah maka seharusnya para usahawan sebaiknya juga mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan menghitung menyetor dan melaporkan pajak yang dibayarnya…

Ke depan juga ada niatan Pemerintah untuk meringankan pajak bagi UMKM ini, baik cara ngitung, setor maupun lapornya, termasuk juga tarifnya bakal direndahin. intinya gak bakal menyusahkan lah bagi usaha kecil yang bahkan hanya dikelola seorang diri sekalipun kayak bengkel-bengkel kecil juga bakal bisa.

Makanya buruan daftarkan usaha Anda, jangan mau kalah dengan karyawan yang dipotong gajinya untuk sumbangsih bagi negara…

Masak usaha dengan omzet ratusan juta kalah sama karyawan bergaji 1,5juta sih?

 

Itu ssaja.

NB: seingat saya, UMKM itu dibatasi sampai omzet/peredaran usaha hingga 50milyar [dan tariff pajaknya (PPh) juga sudah 50% lebih rendah untuk peredaran bruto sampai 4,8M].

Iklan
 
8 Komentar

Ditulis oleh pada 7 Juli 2011 in pajak

 

Tag: , ,

Mahalnya Motor Impor 2: Import Tax

Seperti telah saya sebutkan sebelumnya, dalam rangka impor motor, selain dikenai bea masuk juga dikenai pajak impor(import tax). Pajak impor di Indonesia berlaku 2 macam, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan PPN Impor.

diimpor CBU, makin mahal..........

Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut oleh badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta (bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) berkenaan dengan kegiatan di bidang impor.

Tarif PPh Pasal 22 impor adalah:
a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
c. yang tidak dikuasai(Barang Impor yang dilelang DJBC), 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

API adalah Angka Pengenal Importir, yaitu tanda pengenal sebagai importir. API terdiri atas API Umum (API-U); dan API Produsen (API-P).

API-U diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain. Sedangkan API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

API-P dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan. Jadi Importir Umum (IU) harus memiliki API-U kalo mo ngimpor kendaraan bermotor, yang  harus pula dalam bentuk CBU karena setiap importir hanya boleh memiliki satu buah API.

Lha bagaimana dengan pabrikan/ATPM? Nah, kalo yang ini saya juga kurang tahu, tentunya mereka pasti punya API-P untuk mendukung proses produksinya, tapi gimana kalo mereka impor motor CBU saya kurang tahu, belum pernah meriksa ATPM soalnyah, mungkin mereka men-sub importkannya ke anak perusahaannya atau lainnya….

Oke, selanjutnya PPN Impor.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Oleh karena itu, atas barang impor dari produsen di luar negeri hingga nantinya akan dikonsumsi oleh produsen dalam negeri juga dikenakan PPN.

Pembahasan mengenai PPN bisa sangat luas, jadi kita langsung saja. Tarif PPN berlaku tunggal yaitu 10%, sehingga tarif PPN impor adalah 10% dari nilai impor.

diimpor CBU, tapi masih murah, kenapa ya?

Nilai impor dalam menghitung PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor adalah sama yaitu nilai CIF dan Import Duty. Maka formulanya menjadi sebagai berikut :

PPN Import = 10% x [ CIF + ID]

dan

PPh Pasal 22 Impor(API) = 2,5% x [ CIF + ID]

Dimana :
CIF = Cost (FOB) + Insurance + Freight
ID = Import Duty (Bea Masuk)

Dan dalam hal impor motor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan PPN impor dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan dari si Importir

CBR 150, moga aja diCKD-in....

Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Dengan contoh kasus seperti tulisan sebelumnya, dimana sebuah motor yang diimpor dari India dalam bentuk CBU, dengan harga barang 10 juta, biaya asuransi 1 juta dan biaya angkut 2 juta, maka bea masuknya adalah 20% x 13 juta = 2,6 juta, hitungan pajak impornya adalah:

PPN impor = 10% x (13 + 2,6) = 1,56 juta

PPh Pasal 22 Impor(asumsi importir punya API) = 2,5% x (13 + 2,6) = 390ribu

Selanjutnya importir harus membayar Import Duty dan Impor Tax kepada pemungut yang ditunjuk dengan mengunakan SSPCP, yaitu Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Selain Import Duty dan Import Tax, mahalnya motor impor juga dipengaruhi dari pungutan pemerintah yang lain, misalnya pajak atas karyawan si importir (PPh Pasal 21), pajak penghasilan pasal 25-nya dan tentunya juga tingkat keuntungan yang diambil oleh si importir sendiri.

intinya, yang membedakan antara motor impor dengan yang diproduksi dalam negeri terkait pungutan pemerintah hanyalah menyangkut import duty dan import taxnya, tentu saja selain surat-surat dan dokumen-dokumen yang harus diurus (yang saya kurang tahu, yang saya tahu hanya kalo mo impor ya harus ngurus API dulu ke Kementerian Perdagangan).

Itu saja.

 
8 Komentar

Ditulis oleh pada 9 April 2011 in motor, otomotif, pajak

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Pajak atas Motor Sampeyan

sudah bebrapa minggu ini saya mengamati dunia otomotif, khususnya roda dua(motor) karena ada niatan saya untuk mengganti motor saya. tetapi sampai hari ini saya belum memutuskan motor apa yang akan saya beli karena teralalu banyaknya pilihan dan kurang jelasnya spesifikasi motor yang saya inginkan. bahkan hari ini ada niatan saya untuk tidak mengganti si Michael(panggilan kesayangan motor saya).

yang ingin saya tulis disini bukan tentang pilihan motor yang saya inginkan, karena seiring waktu saya baca-baca tentang m otor, yang saya pikirkan adalah hubungan motor dengan pekerjaan saya sebagai pegawai pajak.

diambil dari TMCblog

Oke, langsung saja. secara peraturan yang berlaku di negeri kita tercinta ini, pajak-pajak yang disumbangkan dunia otomotif (baik mobil maupun motor) adalah berupa:

  1. Pajak penghasilan (PPh), yang dikenakan kepada pihak-pihak yang diuntungkan atas motor yang sampeyan-sampeyan beli. Sehingga pengenaan pajak ini tidak langsung berpengaruh pada harga motor, tetapi berpengaruh pada produsen, penjual motor, bengkel dan toko sparepart. Pajak ini bisa terdiri dari beberapa macam dan cakupannya bisa sangat luas, yang mungkin akan saya jelaskan di lain waktu.
  2. Bea Masuk. atas motor ataupun komponen motor yang diimpor langsung dari luar negeri (CBU maupun CKD) dikenakan bea masuk di pelabuhan-pelabuhan. bea masuk ditarik oleh DJBC ketika barang telah di daerah pabean.
  3. PPN dan PPnBM. Setiap barang yang dikonsumsi oleh konsumen dikenakan PPN(kecuali beberapa barang tertentu).  Atas barang tersebut termasuk juga motor dan komponen motor dikenakan PPN(pajak pertambahan nilai) yang tarifnya sebesar 10%. Sedangkan PPnBM (Pajak atas Penjualan Barang Mewah) dikenakan kepada barang-barang yang tergolong mewah. dan sampeyan tentunya sudah tahu bahwa atas motor dengan cc diatas 250 terkena PPnBM.
  4. BBNKB dan PKB. Ketiga pajak diatas dikenakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk bea balik nama kendaraan bermotor(BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor(PKB) dikenakan oleh Pemerintah Provinsi. Untuk BBNKB dan PKB tentunya sampeyan sudah pada tahu. BBNKB dikenakan ketika kita membeli motor baik baru maupun bekas, dan PKB dikenakan setiap tahun atas kepemilikan motor.
  5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang pajak ini, karena memang pajak ini belum dipungut. ketentuan mengenai pajak ini memang baru tertuang dalam UU 28 tahun 2009 tentang PDRD yang pelaksanaannya pun akan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi karena menjadi wewenang Pemprov. Selama belum ada Perda berarti harga BBM masih seperti ketentuan Pemerintah Pusat. Pajak inilah yang nantinya akan mebedakan harga BBM di setiap provinsi.
  6. Pajak Parkir. Pajak parkir dan Pajak Kendaraan Bermotor mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap harga motor, tetapi sedikit banyak juga berpengaruh kepada para biker. inti pajak parkir adalah siapa saja yang menyelenggarakan parkir(termasuk jasa penitipan kendaraan bermotor) akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Kota/Kabupaten(kecuali untuk DKI dikenakan oleh Pemprov).

Oke, mungkin sebegitu saja dulu.

Itu saja.

 

NB: ganang sebagai tukang parkir gak merasa pernah tu mbayar atau ditagih pajak parkir.

 
7 Komentar

Ditulis oleh pada 14 Maret 2011 in motor, otomotif, pajak, Umum

 

Tag: , , , , , , , , , ,