Pyuhh….Ternyata Premium juga kena PBBKB

Setelah kemarin bakar2an, sekarang balik lagi mbahas pajak, tentunya masih terkait para biker, yaitu pajaknya bensin bahan bakare mongtor (PBBKB = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).

Selidik punya selidik terkait tulisan sebelumnya bahwa BBM kena PBBKB, saya pun penasaran apakah untuk jenis Premium juga kena pajak ni… so kemarin pagi saya berhasil menemukan sesuatu yang alhamdulillah bukan rahasia sehingga bisa saya bocorkan disini terkait pengenaan PBBKB pada premium alias BBM bersubsidi…

Hasil temuan tersebut berbentuk 2 macem PerMen, bukan sejenis makanan ya, tapi maksudnya ya Peraturan Menteri, …. oke ini sedikit cuplikannya….

Ketentuan Peraturan Menteri keuangan Nomor PMK-25/PMK.02/2007, menyatakan bahwa subsidi BBM jenis tertentu dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran setelah dikurangi PPN dan PBBKB dengan harga patokan berdasarkan Permen ESDM Nomor 1720/K/12/MEM/2007 tanggal 27 April 2007. PerMen ESDM ini menyebutkan bahwa harga patokan ditetapkan MOPS + 14,1% (mean of Platt’s singapore + Alpha(biaya distribusi dan margin))

Harga pasar/liter (MOPS +Alpha) – harga eceran/liter (sesuai Perpres) = Subsidi/(laba minyak bersih)

Nah, dari yang tertulis diatas ini, yang penting sebenarnya adalah bahwa harga jual eceran yang kita beli sudah termasuk PPN dan PBBKB. Nah loh, terus siapa yang mbayar 2 macem pajak ituh?

setelah saya cari2 dan baca2, ternyata untuk PPN ditanggung Pemerintah (PPN DTP), sedanghkan untuk PBBKBnya saya tidak berhasil menemukan aturannya…. mungkin terkaitsudah disatukan di nilai subsidi BBMnya……CMIIW

Namun yang jelas, harga premium yang kita beli saat ini sudah termasuk pajak daerah berupa PBBKB sebesar 5% (sesuai ketentuan UU lama), so jika dengan Peraturan Daerah, Pemerintah daerah Provinsi menaikkan pajak ini maka selisih dari tarif Pemerintah Pusat yang 5% dengan tarif Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tentulah harus dibayar konsumen.

Sebagai contoh:

Pemerintah Pusat menetapkan bahwa harga BBM bersubsidi (premium) adalah 4500 rupiah, sudah termasuk PPN 10% dan PBBKB 5%, maka untuk Provinsi yang sudah menaikkan tarif PBBKBnya menjadi 7,5%, harga premium akan naik sebesar 225 rupiah per liter…

Untuk daerah2 yang sudah menaikkan tarif PBBKBnya yang saya ketahui secara pasti adalah Kaltim, Kalbar, Kalteng (sepertinya seluruh provinsi di kalimantan, termasuk juga Provinsi di Sulawesi). namun, sepertinya untuk tahun ini  atas desakan pemerintah pusat, beberapa provinsi belum menaikkan besarnya tarif PBBKB, tapi sya tidak tahu kenyataannya di lapangan apa harga premium 9yang dari SPBU Pertamina tentunya) sudah naik apa belum untuk provinsi2 di atas….

Sekian. Itu saja.

NB: wah, ganang sudah susah jualan premium eceran katanya, dah mulai banyakan yang pake pertamax….

 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Oke, salah satu pajak daerah yang juga secara tidak langsung berpengaruh bagi apara biker adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), karena pajak daerah ini dikenakan atas bahan bakar. Jadi, biker sebagai pengguna motor pasti terpengaruh, apalagi kalo motornya yang boros bahan bakar.

Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. dan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai UU adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Jadi, bukan semata BBM yang dibeli dari SPBU, tapi juga BBG dan sejenisnya yang dibeli dari SPBG.

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia melalui SPBU/SPBG terhadap orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penyedia Bahan Bakar disini maksudnya adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. So, Pertamina, Shell, Petronas harus mungut PBBKB dan nyetorin hasilnya ke rekening Dispenda provinsi karena PBBKB kan pajaknya provinsi.

OKe, untuk ngitung PBBKB, perlu diketahui dulu Dasar pengenaan Pajak (DPP)-nya. DPP PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kenyataannya, nilai yang kita bayar terhadap BBM yang kita pakai di motor sudah termasuk PBBKB maupun PPN. Jadi, itung2anna biar Pertamina dkk yang nguruslah…

Yang perlu kita tahu adalah tentang besaran tarif PBBKB, yang dalam UU ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam kenyataannya yang terjadi selama ini, PBBKB serempak ditetapkan sebesar 5% sesuai UU lama. So, dengan berlakunya UU baru ini, setiap daerah bisa menentukan tarif yang berbeda, sesuai kemampuan Pemprov masing2, yang pengan dapet pajak gedhe ya tarifnya dinaikin.

Namun, tahun 2011 ini Pemerintah Pusat pingin supaya tarifnya tetep 5% biar masyarakat gak kaget, kok harga BBM naik terus padahal harga minyak dunia aja sudah naik, apalagi kalo ditambah naiknya PBBKB ini. Dan kenyataannya beberapa daerah membandel, dalam Peraturan Daerahnya ada beberapa provinsi menaikkan tarif pajak ini. Untungnya, selama Pemerintah Pusat belum mengijinkan ya belum bisa berlaku Peraturan Daerah tersebut. Namun, biker di beberapa daerah yang tarif PBBKBnya dah naik sesuai Perda, siap2 ajalah kalo tahun depan atau malah beberapa bulan kedepan harga BBmnya lebih mahal dari daerah lain.

Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. Hal ini untuk membantu masyarakat kurang mampu yang masih naik angkutan umum.

Oya, alasan Pemerintah Pusat mengubah tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah antara lain adalah”
a.     terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi
harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun berjalan; atau
b.     diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

Nah, karena tahun ini dianggap kenaikan harga minyak dunia lebih dari 130%, maka Pemerintah menetapkan besarnya tarif PBBKB sebesar 5%, Sayangnya, hal ini baru disampaikan secara lisan saja oleh Menko Perekomian, belum ada Peraturan Presidennya, padahal ketetapan tersebut harusnya pake Peraturan Presiden lho…. Semoga Pemerintah Provinsi tetep dengerin kata2 Menteri

Oke, intinya waspada saja, jangan keburu2 demo kalo harga BBM naik, karena bisa saja itu sudah diatur di Peraturan daerah provinsi sampeyan. Dan sebagai info saja beberapa daerah dengan Perdanya memang sudah menaikkan tarif PBBKB ini menjadi 7,5% hingga 10%.

So, sebagai konsumen, ya hanya bisa menerima saja…

Itu saja.

NB: ganang gak make BBM kok, wong kemana2 masih ngayuh sepeda je,,,biar sehat katanya.