RSS

Arsip Tag: pajak progresif

PKB 3: Infrastruktur Transportasi di Jakarta

Sejumlah daerah mulai menerapkan pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun ini (2011). Salah satunya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di DKI Jakarta dilakukan mulai 3 Januari 2011. Lalu bagaimana implikasi penerapan pajak progresif tersebut bagi infrastruktur transportasi di Jakarta?

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah mengamanatkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) paling sedikit 10 persen untuk penyelenggaraan infrastruktur. Pasal 8 ayat (5) UU tersebut menyebutkan “Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.”

moda transportasi yang macet...

Secara nasional, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memproyeksikan penjualan mobil di Indonesia mencapai 800 ribu sampai 850 ribu unit pada tahun 2011 atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 764.710 unit. Sedangkan di sector roda dua, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Shinduwinata mengungkapkan bahwa prediksi penjualan motor ditahun 2011 ini bisa mencapai 8,4 juta unit. Sebagai catatan, ditahun 2010 lalu, AISI merilis total penjualan sepeda motor di Indonesia yang mencapai angka 7.398.644 unit, dengan komposisi bebek sebanyak 3.503.298 unit dan skutik sebanyak 3.376.546 unit, sedangkan sisanya, motor sport sebanyak 518.810 unit.

Mengenai jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI sendiri, menurut data yang dihimpum oleh Polda Metro Jaya setiap hari lebih dari 890 sepeda motor baru terdaftar di wilayah hukum Polda Metro Jaya(termasuk tangerang dan bekasi). Total jumlah kendaraan bermotor hingga akhir tahun lalu (2010) tercatat jumlah kendaraan yang ada di jalan Jakarta, telah mencapai 11.362.396 unit kendaraan Terdiri dari 8.244.346 unit kendaraan roda dua dan 3.118.050 unit kendaraan roda empat. Jumlah ini telah melebihi jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 8.523.157 orang (Febuari 2010)
Sesuai tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, maka pada 2011 tidak kurang dari 12.062.396 kendaraan akan memadati jalan di Jakarta.

Dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor tentunya akan memberikan dampak pada besarnya penerimaan daerah. Bagi DKI sendiri penerimaan dari pajak kendaraan mencapai 75% pendapatan aslinya, atau sekitar Rp5 triliun, dan sebesar 3, 06 triliun berasal dari PKB(mobil dan motor pada 2010).

Diprediksi kenaikan ini juga bisa meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) di tahun 2011 sekitar 5-7 persen. Apabila target pencapaian PKB tahun 2011 disamakan dengan target PKB 2010 yaitu sebesar Rp 3,06 triliun, maka diprediksikan kenaikan pajak bisa mencapai Rp 153 miliar hingga Rp 210 miliar per tahunnya.

Gubernur DKI Fauzi Bowo sendiri menyatakan bahwa penerapan pajak progresif diyakini akan mendongkrak penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan hingga 20%. Lha malah makin besar prediksinya kan?

Padahal, dengan asumsi peningkatan penjualan motor dan mobil secara nasional hingga 8,2 juta unit dan 800ribuan unit, lebih tinggi dari tahun 2010 sebanyak 7,3 juta unit dan 740 ribuan unit, tentunya akan juga meningkatkan besarnya PKB secara nasional termasuk juga di Jakarta yang menyerap hampir 1 juta kendaraan. Terus ditambah lagi dengan penerapan pajak progresif atas PKB, berapa lagi PKB yang akan diterima DKI Jakarta? Tentu sangat meningkat bukan.

Dan bagaimana pengaruhnya bagi infrastruktur transportasi di DKI Jakarta? Akankah masih banyak jalan berlubang? Akankah hilang kemacetan di setiap sudut Jakarta? Atau PKB hanya akan hilang tanpa bekas?

awas...lobang di tengah jalan...disuruh minggir ya!

Tahun kemarin Gubernur DKI Fauzi Bowo mengungkapkan bahwa dari pencapaian PKB itu, sebanyak 10 persen dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi massal. Dan bahkan berita terakhir DKI Jakarta juga meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta.

JIka penerimaan 2011 dianggap sama dengan 2010 saja yaitu senilai 3,06 triliun saja maka dana yang bisa dialokasikan dari APBD DKI adalah sekitar 300an miliar. Ini belum ditambah bantuan Pemerintah Pusat. Dana sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun lebih dari 300 km jalan baru (menurut Kementerian Pekerjaan Umum, dana untuk bikin jalan baru di Indonesia sekitar 1 miliar per km, dengan lebar sekitar 10 m, ini dianggap ideal untuk jalan yang bisa tahan hingga 3-5 tahun).

Ini pun kalo DKI mau bikin jalan baru, lha kalo Cuma mo tambal sulam aspal tentunya dana yang digunakan bisa jauh lebih kecil, trus sisanya buat apa? Buat Busway, Monorail atau apa? Bukankah si pembayar pajak dalam hal ini pengendara mobil dan motor lebih berhak dapat privilege ya?

Atau bukan begini cara pikir Pemda DKI?

Entahlah,

Itu saja,

Nb: ganang gak ngerti itung-itungan, jadinya pusing dia

 
7 Komentar

Ditulis oleh pada 31 Maret 2011 in motor, otomotif, pajak

 

Tag: , , , , ,

PKB 2 :Pajak Progresif

Menyambung tulisan sebelumnya tentang pajak kendaraan bermotor(pkb),saya ingin melanjutkan masalah tarif pkb terkait pemberlakuan pajak progresif dibeberapa daerah.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a.            untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

b.            untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Dari ayat inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengenakan pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor, termasuk para pemilik motor. Dalam ayat (2)  disebutkan bahwa Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Nah, ini bisa menjadi masalah tersendiri, bagaiamana Pemprov akan mengidentifikasi bahwa si pemilik motor Z adalah sama dengan si pemilik motor X?hanya berdasarkan nama? tentu saja susah karena di Indonesia banyak sekali nama-nama pasaran. berdasarkan alamat? KTP saya cuma nyebutin Dukuh Modran Rt.001/Rw.012, tanpa nomor rumah, apa saya dan tetangga2 saya se-Rt akan kena pajak progresif?

Trus, bagaimana dengan motor2 yang kita punya dulu tapi sudah dijual tapi sama si pembeli belum di balik nama? apa penjualnya akan kena pajak progresif juga?

Untuk menjawab itu semua, tentunya setiap daerah harus mempersiapkan mekanismenya dengan baik. Daerah yang telah melaksanakan pajak progresif diantaranya adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

DKI Jakarta

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta yang Ditetapkan oleh KEPMENDAGRI Nomor 25 tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB serta pergub Nomor 140 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Tarif pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan Pribadi :kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau Alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif Sebesar: Kendaraan pertama 1,5 %  }  ( 1,5 % x NJKB ), Kendaraan kedua 2 %   }  ( 2 % x NJKB ), Kendaraan ketiga 2,5 %  }  ( 2,5 % x NJKB ), serta Kendaraan keempat Dan Seterusnya 4 %  }  ( 4 % x NJKB).

Untuk memudahkan mekanisme pengenaan pajak progresif atas kendaraan bermotor, DKI Jakarta berusaha memperbaiki masalah identitas kependudukannya. Hal tersebut dilaksanakan dengan mulai 2011 DKI sudah menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem nomor identitas tunggal atau single identity number (SIN). Dengan adanya sistem ini diharapkan tidak akan ada lagi penyalahgunaan alamat atau kepemilikan ganda untuk menghindari pajak progresif.

Saya belum tahu benar bagaimana DKI Jakarta membenahi datanya(yang ada di Samsat) mengenai kepemilikan KB pada tahun pertama penerapan pajak progresif ini, apa langsung tembak saja dikenakan pada setiap orang yang bayar pkb atau nungguin perubahan data agar sesuai kondisi riil di masyarakat, karena tentunya masih  banyak kendaraan yang diatasnamakan pemilik terdahulu.

Jawa Timur

Pemberlakuan pajak progresif bagi PKB ini merupakan amanat dari Peraturan Daerah Jawa Timur No 09 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pemilik mobil di Jawa Timur mulai Senin (3/1) kemarin juga dikenakan pajak kendaraann bermotor (PKB) progresif.  Besaran tarif PKB progresif ini sebesar 1,5 persen untuk kendaraan kesatu, kemudian kendaraan kedua sebesar 2 persen, kendaraan ke-tiga 2,5 persen dan kendaraan ke-empat dan seterusnya 3,5 persen.

Disini terlihat perbedaan pengenaan pajak progresif anatara DKI dan Jatim, di DKI untuk kendaraan ke-empat dan seterusnya dikenakan 4%, sedang di Jatim hanya 3,5 persen, karena wewenangnya memang diatur di setiap provinsi.

Pajak di Jatim pun khusus untuk roda empat keatas semisal jip, sedan, station wagon, minibus, doble cabin serta motor gede yang berkapasitas diatas 250 cc. Jadi untuk para biker, hanya ngaruh pada pemilik motor gede saja, dan apakah mekanismenya akan diakumulasi dengan motor yang berkapasitas kecil(kurang dari 250cc) atau tidak, saya kurang tahu.

Untuk menarik pajak progresif, Dinas Pendapatan Jatim akan melihat alamat yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Jika dalam satu keluarga misalnya terdapat empat mobil, meskipun atas nama yang berbeda, maka secara otomatis akan dikenakan pajak baru ini.

lha kalau kayak kasus saya tadi, seRT alamatnya sama?

Dinas pendapatan Jatim melalui Samsat juga akan melakukan proses update jumlah kendaraan. Kalau dulu punya empat mobil dan sekarang tinggal satu, si pemilik harus segera melapor. Di seluruh loket pembayaran akan diterjunkan personel untuk bagian update jumlah kendaraan. mekanisme pembuktian bahwa laporannya bener juga harus diatur, apa dicek satu-satu ke lapangan atau gimana saya juga kurang tahu, atau semua laporan dipercaya?

Untuk mengimbangi kenaikan pajak baru ini, pemerintah Jatim memberikan diskon sebesar 50 persen bagi PKB kendaraan yang berumur 25 tahun ke atas atau buatan tahun 1985. Tak hanya itu, akan diberlakukan pemutihan segala denda pajak hingga 30 Juni 2011 mendatang. Bea Balik Nama kendaraan bekas juga dibebaskan alias gratis.

Jawa Tengah

Sampai informasi terakhir yang saya denger, Pemprov Jateng masih pikir2 apa mau kenain pajak progresif atau tidak. Untuk menaikkan penerimaan daerah, kayaknya Pemrov lebih suka kalo naikin BBNKB aja, naiknya kan bisa lumayan gedhe….

Update: dari sini saya jadi tahu bahwa pajak progresif motor berlaku hanya untuk motor dengan kubikasi diatas 200cc, dan mobil tentunya….

DI Yogyakarta

penerapan pajak progresif di DIY juga belum saya tahu. setahu saya ada pembebasan BBNKB untuk kendaraan bermotor bekas(motor juga kalo gak salah) yang berasal dari luar DIY, sejak Juni 2010 sampai 31 Mei 2011.

Jawa Barat dan Banten

Jabar dan Banten juga belum jelas kabarnya. Setahu saya, DKI ngajakin Bodetabek untuk juga nerapin pajak progresif biar pemilik kendaraan gak cuma poindah nama ke Bodetabek saja. Tapi kan PKB hanya boleh diatur oleh Pemprov, so jika memang DKI ngajakin Bodetabek maka harus berurursan dengan Pemprov Jabar dan Pemprov Banten dong. Kabar lainnya mungkin ada yang tahu?

Luar Jawa, maaf gak ngerti.

Oya, sekedar tambahan.

Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor mobil dan motor diterapkan pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Pajak Progresif diterapkan untuk motor ke motor, dan mobil ke mobil. Bukan dari motor ke mobil, atau sebaliknya.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini berlaku pada kendaraan bermotor bekas maupun baru yang terhitung sebagai kendaraan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Misalnya, kalau saya punya mobil satu, lalu membeli mobil bekas lagi, maka mobil bekas itu dihitung sebagai kendaraan kedua.

Itu saja!

NB: KTP ganang ada dua, di Jateng dan di Jatim, tempat lahirnya juga beda, trus gimana nentuin bahwa ganang kena pajak progresif ya?….tapi sayang, meskipun bisa menghindari pajak progresif, ganang gak punya motor, lha wong motor yang dipakenya masih atas nama bapaknya je….

 
33 Komentar

Ditulis oleh pada 25 Maret 2011 in goblog, motor, otomotif, pajak, Umum

 

Tag: , , , ,

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1

Oke, kalau kemarin saya menulis tentang BBNKB, sekarang saya kembali tuliskan tentang Pajak Kendaraan Bermotor(PKB). dan tentunya saya hanya membatasi masalh PKB motor.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ayau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot ini dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai, koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor :
a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor hanyalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (melalui Samsat) bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor yang dibayar sekaligus di muka.

lalu berapa tarifnya?

PKB merupakan pajak provinsi, jadi tarifnya pun akan ditentukan oleh Peraturan daerah. Namun, pemerintah Pusat telah memberikan batasan atas maupun bawahnya. berapa batasnya?

karena mengenai tarif PKB ini terkait pelaksanaan pajak progresif yang mulei berlaku tahun ini di bebrapa daerah, maka akan dibahas kemudian…

Itu saja dulu.

NB: ganang nanya gimana Samsat nyari harga jual motor warisan mbahnya yang diproduksi entah tahun berapa waktu Indonesia masih dijajah Belanda…dan saya pun gak tahu jawabnya.

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 18 Maret 2011 in goblog, motor, otomotif, pajak

 

Tag: , , ,