RSS

Arsip Tag: remunerasi

Benarkah remunerasi Depkeu dari utang Bank Dunia?

Sampeyan mungkin sering mendengar bahwa remunerasi yang diterima PNS, khususnya PNS Kemenkeu, BPK dan MA adalah berasal dari hutang kepada Bank Dunia. Bahkan seorang angghota Badan Anggaran DPR pun mengatakan demikian. tapi benarkah demikian? apa benar sistem keuangan di Indonesia memperbolehkan hutang/pinjaman untuk bayar gaji pegawai?

Dari sini, reformasi yang dilakukan Depertemen/Kementerian keuangan disalahkan, padahal mereka menyalahkan Kemenkeu tanpa dasar pengetahuan, karena sejatinya reformasi birokrasi di Depkeu bukan dimulai pada 2007, tetapi sejak 2002. begini ceritanya….

Sebelum tahun 2000 DJP telah mencanangkan pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 100 pembayar pajak terbesar di setiap KPP, dan sejak tahun 2001 Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kantor unit vertikal DJP untuk menguasai permasalahan Wajib Pajak yang diadministrasikannya. Program ini dikenal dengan nama Knowing Your Taxpayers yang merupakan salah satu program cetak biru (blue print) DJP. Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan Knowing Your Taxpayers tersebut, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi Account Representative di KPP Wajib Pajak Besar yang berdiri pada tahun 2002.

Maka sejak 27 Februari 2002 dibentuklah Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar diubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.
Adapun tujuan dari pembentukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah :

  1. modernisasi administrasi perpajakan
  2. meningkatkan pelayanan
  3. meningkatkan pengawasan secara individual
  4. meningkatkan citra DJP
  5. mencegah penyalahgunaan wewenang

Konsep pembentukan Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar adalah mengkonsentrasikan sejumlah Wajib Pajak besar dengan cara pelayanan dan pengawasan modern dalam suatu wadah yang terkendali (controlled environment). Ciri-ciri:

  1. Organisasi Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar disusun berdasarkan fungsi, yang meliputi fungsi penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
  2. Seorang staf DJP (account representative) akan bertanggungjawab melayani dan mengawasi seluruh hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu sehingga Wajib Pajak akan mendapat kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya;
  3. Fungsi keberatan dan penyidikan Wajib Pajak berada di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sementara fungsi penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan Wajib Pajak berada di KPP Wajib Pajak Besar.

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, DJP memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi DJP, Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi Wajib Pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, SIP dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.

Dengan dinilai berhasilnya reformasi birokrasi dengan sistem LTO (large tax office) tersebut maka departemen keuangan ingin meningkatkan reformasi birokrasi ke seluruh unit di Depkeu, dengan melihat keberhasilan Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar. sistem itu akan diduplikasi untuk seluruh unit di Indonesia. dan dimulailah reformasi birokrasi menyeluruh sejak 2007.

Jadi bisa dianggap pembentukan Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar (LTO=Large Tax Office) adalah sebagai Percontohan. Dan bukan hanya DJP saja yang telah melakukan percontohan ini, tetapi begitu juga dengan DJBC (sejak 2002) dan DJPb yang telah melakukan percontohan. Dengan reformasi birokrasi yang menyeluruh diharapkan segala kemajuan dan perbaikan yang ada di proyek percontohan itu dapat dirasakan kepada seluruh WP di Indonesia. termasuk juga dengan sistem reward and punishment yang beralku di proyek percontohan juga berlaku di seluruh unit Depkeu se Indonesia.

oke, demikian mengenai reformasi birokrasi. bagaimana dengan dana yang digunakan untuk remunerasi?

remunerasi yang diberikan pada pegawai Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar sejak 2002 adalah dari dana APBN dengan pengalihan Bagian Anggaran lain. Karena selain menguasai Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 15, yang memproses Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ke Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Depkeu juga mempunyai BA lain. Salah satunya, Bagian Anggaran Pembiayaan & Perhitungan, atau yang dikenal sebagai BA-16, kemudian dipecah menjadi beberapa BA, antara lain BA 62, BA 69, BA 71 dan lain-lain. Dari sinilah sebelum Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, TKPKN dan remunerasi di  Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar sejak 2002 sudah mulai dijalankan.

lalu bagaimana dengan dana remunerasi 2007?

Karena program Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar dinilai berhasil dan telah meningkatkan penerimaan negara dari Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar yang pada 2006 meningkat hingga 3 kali lipat daripada 2002 (Penerimaan kanwil WP besar pada 2003 sebesar 44 T dan meningkat menjadi 75T pada 2006) begitu juga dengan peningkatan penerimaan pajak secara nasional yang mengalami kenaikan dari 210,9 T pada 2002 menjadi 425,1 T pada 2006, maka Depkeu meminta sebagian dana dari peningkatan itu untuk remunerasi seluruh jajaran Depkeu.

Kepada para wakil rakyat di DPR periode 2004-2009, Menkeu Sri Mulyani menjanjikan bahwa semua Dirjennya akan menciptakan budaya kerja yang kompetitif agar perbaikan dapat berlangsung lebih cepat. Sri Mulyani merinci, anggaran gaji baru untuk 62.000 pegawai Depkeu tahun 2007 sebesar Rp 3,496 triliun. Untuk tahun 2007, dalam pos anggaran belanja pegawai dan lain-lain dalam negeri terdapat dana sebesar Rp 1,999 triliun. Dengan demikian, ada kekurangan dana Rp 1,497 triliun untuk memenuhi kebutuhan remunerasi.untuk menutupi kekurangan anggaran itu, Sri Mulyani meminta izin Panitia Anggaran untuk menggunakan dana dari pos anggaran lain. Yakni pos anggaran belanja pegawai transito, yang kemudian dimasukkan ke pos anggaran belanja pegawai lain-lain dalam negeri.

Jadi, program penambahan penghasilan pegawai tidak memerlukan tambahan dana. Depkeu hanya memindahkan dana dari pos anggaran lain ke pos anggaran belanja pegawai.

terus bagaimana dengan peningkatan hutang kepada bank Dunia?

Seperti telah diketahui bahwa Bank Dunia hanya memberikan pinjaman kepada negara apabila negara tersebut mempunyai suatu program yang dinilai telah berhasil. Sebagai contohnya proyek PNPM Mandiri yang dimulai sejak 2007 itu didapatkan dari dana pinjaman dari Bank Dunia karena keberhasilan program reformasi birokrasi di Depkeu (waktu itu, sekarang Kemenkeu) yang sudah mulai berjalan di LTO (large tax office) sejak 2002 tersebut.

Dan karena keberhasilan reformasi birokrasi tersebut Tahun 2008, Bank Dunia kembali menggelontorkan dana PNPM Mandiri USD 400 juta. Utang ini harus dikembalikan pada 2030, seperti yang tercantum dalam Loan Agreement Nomor 7504-ID yang ditandatangani 6 Juni 2008 . World Bank juga mendanai program BOS senilai USD 600 juta, yang harus dibayar hingga 2033.

Jadi, dana remunerasi (dan reformasi birokrasi) Kemenkeu bukanlah berasal hutang kepada Bank Dunia, justru karena keberhasilan reformasi birokrasi di Depkeulah Pemerintah memperoleh pinjaman untuk Program PNPM dan BOS.

salam.

pondokaren, 20 mei 2010

Iklan
 
3 Komentar

Ditulis oleh pada 20 Mei 2010 in pajak

 

Tag: , , , , ,

Pajak di Athena dan Remunerasi di Indonesia

Seperti yang telah diketahui bersama, sejarah pajak berasal dari Mesir, dengan mengenakan pajak atas minyak goreng. terdapat audit yang dilakukan kepada rumah tangga-rumah tangga untuk memastikan dipungutnya pajak minyak goreng tersebut.

Sejak saat itu, pajak juga diikuti oleh negara lain. salah satu yang pertama adalah Yunani, yaitu dengan mengenakan pajak Eisphora untuk digunakan membiayai perang. Eisphora sebenarnya adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, yang jumlahnya meningkat saat terjadi perang. Tak ada seorangpun yang tidak dinenai pajak ini. pengembalian pajak (restitusi) diberikan pada saat perang usai, yang dananya dicari fiskus dari sumber tambahan lain. tetapi belum jelas bagaimana perang diakhiri dengan kekalahan Athena, apakah ada restitusi tersebut atau tidak. Selain itu, terdapat juga Pajak Suara atau toll tax setiap bulan yang dikenal dengan nama Metoikion. Pajak ini  dikenakan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri yang tinggal di Athena, yaitu mereka yang ibu dan bapaknya bukan orang Athena, besarnya satu Drachma (mata uang mereka) untuk laki-laki dan setengah Drachma untuk wanita. Selain itu, Yunani juga mengenakanpajak-pajak lain seperti pajak rumah, budak, ternak dan hasil pertanian.

dan sekarang, di 2010 ini, Yunani mengalami masalah di bidang perpajakannya. Pemerintah Yunani mengeluarkan kebijakan pemotongan uang belanja pegawai negeri (termasuk pensiunan) serta kenaikan pajak yang dirancang guna mengatasi krisis keuangan negara. Dan ini telah disetujui parlemen. Kenaikan pajak ini mencapai 12%. Pajak yang dinaikkan terutama pada pajak konsumen, misalnya kenaikan pajak atas mobil dari 150 euro hingga 1000 euro untuk mobil mewah per tahunnya. Harga minuman keras dan rokok naik sebesar 20% (penduduk Yunani merupakan perokok berat).

kebijakan tersebut mendapat protes dari berbagai pihak, khususnya dari pada pegawai negeri, termasuk dari para pegawai pajak, dan bahkan hingga ada kantor pajak yang terpaksa harus tutup karena ada demonstrasi menentang kenaikan pajak tersebut. bahkan polisi yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut malah bergabung dengan para demonstran. akibat demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan tersebut, 3 orang tewas (5/5), dan kantor pajak rusak akibat bom.

selain demonstrasi, serikat pekerja di Athena juga melakukan mogok kerja.  lebih dari satu juta pekerja publik dan swasta diimbau oleh dua kelompok serikat pekerja di Yunani untuk bergabung dalam aksi mogok ini.

Bahkan Serikat Pekerja Yunani meningkatkan aksinya menjadi mogok kerja nasional, termasuk menutup kantor pelayanan publik, sekolah, kantor bea cukai dan kantor pajak serta menghentikan sementara transportasi umum dan lalu lintas penerbangan selama 24 jam. Di kantor kementrian, layanan publik, bank dan sekolah ditutup selama mogok kerja ini, sedangkan rumah sakit beroperasi dengan staf yang amat terbatas.

penerbangan dari dan menuju Yunani mengalami pembatalan pada hari Kamis 11 Maret 2010. Kondisi ini diperparah karena serikat pekerja pengatur lalu lintas bandara  turut serta dalam protes ini. transportasi laut dan kereta api juga terganggu akibat aksi mogok ini. Para pekerja di dua bidang transportasi tersebut juga turut serta dalam aksi mogok di negeri para dewa tersebut.

Krisis di Yunani ini terjadi karena Pemerintahan Yunani yang dipimpin oleh partai sosialis saat ini mendasarkan sistem perekonomiannya pada kapitalisme. Kondisi pengangguran  semakin meningkat,  banyak orang Yunani asli yang hilang pekerjaan akibat krisis. Di pihak lain, semakin banyak pendatang yang masuk ke Yunani untuk mencari pekerjaan sejak diberlakukannya bebas visa bagi penduduk Bulgaria, Rumania dan Polandia yang telah resmi menjadi anggota Uni Eropa. Para pendatang dari negara tersebut  bergabung dengan pendatang Albania, Pakistan, Bangladesh, India yang rata-rata merupakan pendatang illegal.

Sebenarnya krisis ini bisa diatasi dengan melakukan pinjaman dari lembaga internasional, tetapi Pemerintah tidak mau melakukannya, karena pinjaman ini dianggap lebih berisiko daripada melakukan pemotongan belanja dan kenaikan pajak ini.

Kondisi ini memang tidak ada hubungannya dengan Indonesia, dan bahkan dikabarkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Euro meningkat tajam, meskipun peningkatan signifikan tetap terjadi pada dolar AS.

Akan tetapi, dengan melihat keaadaan diatas, mungkinkah akan terjadi kondisi sedemikian rupa jika remunerasi di DJP, atau Kemenkeu dicabut dan mungkin juga pembatalan remunerasi di K/L yang lain? Apakah para PNS Indonesia juga akan melakukan mogok kerja dan bahkan mungkin demonstrasi hingga kerusuhan?

Hmmmm…………

Pondokaren, 15 mei 2010

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 15 Mei 2010 in goblog, pajak

 

Tag: , , , , , ,

Kasus Gayus: Pegawai Pajak Overprotektif (sebuah pembicaraan tentang cinta)

saya masih ingin menulis tentang kasus Gayus saat ini, entah kenapa sebabnya, mungkin memang sekadar ingin saja. dalam berbagai tulisan yang ditulis oleh Pegawa i pajak dalam rangka mengomentari kasus Gayus seringkali dituliskan beberapa hal sebagai berikut:

  1. bahwa pegawai pajak tak seluruhnya seperti Gayus. pegawai pajak tak seluruhnya koruptor.
  2. bahwa jika remunerasi dicabut akan ada kemungkinan bahwa pegawai pajak /atau kondisi DJP secara umum akan seperti DJP pada saat sebelum adanya modernisasi. maksudnya kondisi DJP akan kembali menjadi tidak efektif, tidak melakukan pelayanan prima, dan MUNGKIN akan banyak pegawai DJP yang kembali (bagi yang pernah) dan akan menuju ke arah (bagi yang belum pernah) mencari penghasilan dengan merugikan penerimaan negara.
  3. bahwa adanya grup boikot pajak di facebook akan menimbulkan turunnya penerimaan negara yang berarti pembangunan di Indonesia akan terhenti atau tak maksimal lagi.

dan menurut saya atas beberapa hal di atas, saya menyimpulkan bahwa para penulis yang notabene Pegawai Pajak itu telah overprotektif, terlalu protektif dan terlalu reaktif atas pendapat masyarakat, khususnya jika melihat ini hanya disebabkan seorang Gayus saja. memangnya dia tu seberkuasa apa sih?

beberapa alasan kenapa saya menyebut pegawai pajak overprotektif antara lain:

  1. bahwa pegawai pajak tak seluruhnya seperti Gayus tentu 100% benar, semua orang pasti tahu dan menyadarinya. jika masih ada yang beranggapan demikian maka sudah jelas tidak perlu didengarkan. jika orang Amerika bilang kalo Islam itu teroris apa kita juga percaya, tentu tidak bukan dan setiap orang tentu tahu bahwa tak semua orang Islam itu teroris. hal ini pun bisa dipersamakan dengannya. jadi, jika kita masih merasa perlu mengatakan bahwa tidak semua pegawai pajak adalah koruptor, maka kita akan terdengar overprotektif. paling tidak begitulah menurut saya, karena dalam teori Barat pun dikenal hukum Pareto, bukan? (jika belum ngerti cari di om Wiki) tinggal tentukan mana yang lebih besar, yang koruptor atau yang melawan koruptor!
  2. bahwa jika remunerasi dicabut akan ada kemungkinan bahwa pegawai pajak /atau kondisi DJP secara umum akan seperti DJP pada saat sebelum adanya modernisasi hanyalah sebuah pikiran pesimis saja, dan sepertinya tak ada yang berharap demikian. saya yakin jika pun remunerasi dicabut takkan sampai berakibat demikian. modernisasi di DJP bukanlah soal remunerasi saja, tapi soal banyak hal. dari sebuah tulisan seorang kawan disebutkan bahwa modernisasi dan reformasi birokrasi adalah tentang perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, sumber daya manusia, tingkat remunerasi, pengawasan kepatuhan internal,yang semuanya mengarah kepada perubahan paradigma atas institusi Ditjen Pajak. nah, jika memang demikian, maka takperlulah mengancam(maaf, kalo kasar) masyarakat dengan menyatakan bahwa kalo remunerasi dicabut maka DJP akan menjadi seperti sebelum modernisasi. itu tidak mungkin, saya yakin komitmen telah tertanam di hati sebagian besar pegawai DJP yang dengan senang hati menerima proses reformasi birokrasi tersebut. ancaman tadi tentunya akan terdengar sangat overprotektif  jika hanya karena alasan dicabutnya remunerasi. namun, jika memang pengaruh pencabutan remunerasi akan sangat mempengaruhi kemampuan daya hidup, maka solusi seperti yang saya sebutkan di tulisan sebelumnya dapat diterapkan untuk masing-masing pegawai DJP yang merasa kesulitan, atau malah bisa memikirkan solusi lain yang lebih baik. intinya, tak sepantasnyalah kita overprotektif hanya karena remunerasi dicabut, apalagi ini juga belum tentu terjadi.
  3. bahwa adanya grup boikot pajak di facebook akan menimbulkan turunnya penerimaan negara yang berarti pembangunan di Indonesia akan terhenti atau tak maksimal lagi adalah tidak mungkin terjadi. kenapa? karena Indonesia adalah negara hukum. tanpa melihat siapa yang melanggar hukum, maka setiap pelanggar hukum akan ditindak, begitu yang terjadi seharusnya di negara hukum. dan pajak, adalah salah satu instrumen hukum, dimana diatur segala aspeknya berdasarkan konsep hukum, sehingga setiap orang yang melanggar hukum pajak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggungnya. dalam hukum pajak juga dikenal bebrapa sanksi hukum terkait pemenuhan kewajiban pajak dari Wajib Pajak, ada denda keterlambatan, ada mekanisme pemeriksaan, penyidikan, penyegelan, penyitaan dan bahwa hingga gijzeling (paksa badan). kita percayakan saya penegakan hukum pajak pada mekanisme tersebut. mungkin dengan adanya grup boikot pajak itu maka pegawai pajak akan harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara. dan memang itulah tugas kita. jadi, tak perlulah kita, pegawai pajak overprotektif dengan mengatasnamakan penerimaan negara dan pembangunan, karena itu memang sudah tugas kita untuk memenuhi penerimaan negara dari pajak. jangan hanya karena kita tidak mau bekerja lebih keras akibat adanya grup boikot pajak tsb, kita melempem dalam memenuhi target penerimaan negara yang telah dibebankan pada kita dan telah kita sepakati itu. tunjukkan integritas kita seperti saat pertama kali kita menerima PNS DJP sebagai titel dan sekaligus tanggungjawab kita.

saya tahu (dan hampir semua orang) bahwa sesungguhnya sikap overprotektif yang dilakukan oleh para pegawai pajak ini terjadi karena dilandasi kecintaan mereka terhadap negeri ini. kecintaan yang diwujudkan dengan berusaha memberi keyakinan bahwa yang apa yang dilakukan adalah dilakukan dengan tulus. bahwa prasangka yang disematkan masyarakat adalah tidak benar. bahwa pegawai pajak itu cinta pada DJP, cinta pada tugas mereka untuk memenuhi penerimaan negara. karena kecintaanlah yang mampu membawa seseoerang melakukan apapun demi yang dicintainya, hingga orang akan menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah over, melebihi dari yang sewajarnya. menunjukkan cinta memang dapat dilakukan dengan berbagai cara. seseorang yang mencintai pasangannya akan rela bersusahpayah bahkan rela mati jika memang itu cara yang harus dilakukannya demi pasangannya.

begitu juga dengan pegawai pajak. saking cintanya dengan tugas dan tanggungjawabnya, banyak yang bersikap berlebih, bahkan overprotektif karena melihat apa yang dilakukan kearah yang lebih baik telah dinilai buruk oleh orang yang hanya bisa melihatnya dari luar. jadi, sikap overprotektif yang dilakukan oleh pegawai pajak seperti saya sebutkan diatas, meski sayapun sedikit memberi alasan tidak perlunya sikap tersbut, secara jelas dapat dibenarkan karena memang dilakukan semata demi cinta. Demi cinta, apakah sikap overprotektif mampu terlihat salah? saya rasa, tidak.

sekian dan itu saja!

nb: ganang penasaran pajak yang dia titipkan sama konsultan pajaknya dibayarkan ke rekening pemerintah apa tidak ya? kok SSPnya meragukan…


 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 25 April 2010 in goblog, pajak

 

Tag: , , , , , , , ,

Dampak Kasus Gayus terhadap Saya (2)

oke. setelah kemarin kita membahas dampak kasus Gayus terhadap saya yang bersifat pasti, maka sekarang saya akan menuliskan dampak yang tidak pasti terhadap saya. dampak tidak pasti disini adalah dampak yang akan terjadi jika isu-isu yang muncul akibat adanya kasus Gayus tersebut terjadi. dampak yang akan saya tuliskan hanya masalah penghasilan saja, karena isu yang berkembang memang mengakibatkan kerawanan mengingat hal ini menyangkut harkat hidup saya, termasuk keberlangsungan rumah kreditan saya.

1. jika remunerasi dihapuskan/dibatalkan/ditarik

seperti kita ketahui, sejak ada kasus Gayus itu, berhembuslah isu atau usulan entah dari siapa mungkin dari anggota DPR yang merasa terhormat itu untuk menarik/menghapuskan/membatalkan remunerasi di DJP, bahkan di Kementerian Keuangan. dan jika kedepannya memang terjadi demikian, maka dampaknya terhadap saya akan sangat tergantung remunerasi DJP atau Kemenkeu yang dicabut.

a. jika remunerasi DJP saja yang dicabut, dalam artian take home pegawai DJP menjadi sama dengan pegawai dilingkungan eselon I Kemenkeu yang lain, maka dampaknya bagi saya takkan terlalu banyak, karena toh kondisi saya saat ini tidak beda dengan kondisi tersebut.

b. jika remunerasi Kemenkeu secara keseluruhan dicabut, dalam artian take home pay kembali seperti sebelum ada reformasi birokrasi, maka dampaknya

1). saya takkan bilang kalau pegawai DJP termasuk saya akan kembali atau malah menuju ke jaman jahiliyah dimana korupsi bukanlah permainan 1-2 orang, tetapi hampir seluruh orang.

2). saya juga tidak akan mencerca siapapun yang mencabut remunerasi tersebut.

3). saya mempertimbangkan untuk kembali menjual rumah kreditan saya, karena tentu dengan gaji itu, saya dan istri takkan mampu membayarnya jika tetap bekerja di Kemenkeu.

4). saya memikirkan alternatif tidak menjual rumah kreditan saya, tetapi akan berusaha mencari tambahan penghasilan lain dengan entah bagaimana. akan tetapi melihat sifat saya dan istri sepertinya ini kemungkinannya kecil. kemungkinan terbesar yang akan saya lakukan adalah pindah instansi dimana penghasilan tidak akan mengalami penurunan yang drastis, misalnya ke Pemda Jakarta, mumpung akan ada pengalihan PBB ke Pemda, jadi bisa dijadikan alasan untuk bantuin Pemda Jakarta.

5). pindah ke Pemda kampung halaman saya atau istri, menjual rumah kreditan dan kembali kredit di sana.

2. jika DJP dibubarkan dan menjadi Badan Penerimaan Negara yang bersifat independen layaknya KPK atau BI, maka dampaknya saya akan sangat bersyukur, karena….saya takkan bicara efektivitas dan efisiensi badan independen tersebut yang tentunya akan lebih baik….tapi saya hanya akan bicara bahwa atas usulan ini pun(sebenarnya dah pernah dibahas entah berapa tahun lalu dimana hasilnya Menkeu gak mau melepas DJP) masih ada 2 kemungkinan berdasarkan usulan anggota DPR Saudara BS, yaitu

a. pegawai Badan independen tersebut tetap PNS, maka sepertinya tidak akan menjadi independen lagi, sehingga kemungkinan ini sepertinya tidak mungkin, jadi memang cuma ada satu kemungkinan yaitu

b. pegawai Badan tersebut bukan PNS, dan ini berarti ada tiga kemungkinan

1). semua pegawai DJP menjadi pegawai badan independen tersebut, maka dampaknya bakal ada pengaturan gaji tersendiri, dan melihat apa yang terjadi pada KPK dan BI maka saya yakin gaji malah akan lebih tinggi. dan untuk ini saya bersyukur. jika pun tidak llebih tinggi, saya yakin tidak akan lebih rendah. jikapun terpaksa lebih rendah ya kita liat saja….belum saya pikirkan!

2). diadakan penerimaan pegawai baru, dimana tentunya saya akan mendaftar, dan jika saya lolos maka dengan pengandaian gaji seperti nomer 1) saya akan bersyukur. jika saya tidak lolos dan di Kemenkeu remunerasinya dicabut maka alternatif jika remunerasi Kemenkeu secara keseluruhan dicabut seperti diatas akan saya pilih salah satu, tetapi jika di Kemenkeu remunerasi tidak dicabut, maka saya harus pindah instansi dan tentunya saya akan memilih instansi yang hanya ada di jakarta (misalnya Setjen atau BKF)

3). pegawai DJP sebagian dipakai, sebagian ditinggal, maka saya berharap saya akan ikut dipakai di badan independen tersebut dan dengan pengandaian uyang sama saya akan bersyukur. dan jika saya termasuk yang ditinggal maka alternatif diatas (no. 2)) akan saya terapkan.

3. isu adanya potensi pajak sebesar 1800 T membuat saya pengen muntah meliat orang-orang aneh berotak busuk yang mengatakannya, dan kalaupun itu benar dan DJP harus bisa mendapatkan pajak sebesar itu, maka saya akan minta kenaikan gaji. karena dengan kenaikan penerimaan pajak 3 kali lipat masa pegawainya digaji tetap sih?

sebenarnya untuk isu pencabutan remunerasi masih ada dampak secara makroekonomi, tetapi karena yang sya sebutkan diatas adalah dampak terhadap saya, maka dampak makroekonomi ini saya pisahkan saja. saya tidak akan membicarakan kemungkinannya para pegawai DJP/Kemenkeu mengkorupsi penerimaan negara, tetapi saya hanya akan membicarakan dampak yang tidak ditimbulkan adanya korupsi saja.

  • dengan ditariknya remunerasi berati banyak pegawai DJP dan Kemenkeu yang akan menggagalkan kredit/pinjamannya ke bank. dan jika menggunakan hukum pareto saja dimana 20% pegawai DJP/Kemenkeu sekarang memiliki kredit di bank, maka akan banyak kredit macet(sekitar 6000), dan tentunya akan mengganggu kinerja perbankan secara nasional.
  • akan banyak pegawai pajak/Kemenkeu yang tidak mampu lagi membeli barang-barang, yang berarti mengurangi daya beli masyarakat, maka penerimaan PPN juga akan turun, yang akan mengakibatkan penerimaan di APBN juga akan lebih rendah.
  • akan banyak pegawai DJP/Kemenkeu yang akan pindah instansi atau malah menjadi wiraswasta karena adanya tekanan ekonomi yang sulit diatasi.
  • dan mungkin masih ada dampak lain lagi yang belum sempat saya pikirkan.

sekian. terimakasih dan itu saja!

pondok aren, 23 april 2010

nb: ganang sih gak ngerasain dampak apa-apa wong sekarang aja lagi ngorok di bawah pohon mangga. lagian jualan kaos parpolnya laris manis.

 
14 Komentar

Ditulis oleh pada 23 April 2010 in goblog, pajak

 

Tag: , , , , ,