RSS

Arsip Kategori: pajak

Perubahan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah diubah menjadi sebesar 5% (lima persen).

Ketentuan ini berlaku khusus untuk BBM bersubsidi alias Premium.

Dan apa artinya?

tentunya jelas, dengan PP ini, harga Premium di beberapa daerah sempat naik gara-gara Pemda-nya nerapin PBBKB diatas 5%, so harus diturunin kembali lah…

Yang harusnya 4500 ya balik ke 4500 lah!

Bagi Pemda yang Perdanya dah ngatur PBBKB diatas 5% ya harus diralat lagi khusus untuk BBM bersubsidi…

Hmmmm…kira-kira sebarapa besar ya penurunan penerimaan daerah akibat PP ini?

Itu saja!

NB: kata ganang, PP itu mah gak ngaruh, wong di pelosok sono harga Premium diatas harga Pertamax je….

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 26 Juli 2011 inci otomotif, pajak

 

Tag: , ,

Usaha kecil macam bengkel juga harus bayar pajak lho!

Sebelumnya, yang saya maksud pajak disini ya PPh/Pajak Penghasilan, dan yang khusus usaha ya nantinya akan termasuk juga PPNnya meski untuk sementara ya PPhnya dulu lah.

Sudah jelas bahwa senua karyawan diwajibkan untuk bayar pajak. Tentu untuk karyawan yang gajinya udah diatas PTKP (15,84juta setahun). Gaji yang diterimanya sudah include dengan pajak yang harus dibayar, yang sudah dipotong oleh si pemberi kerja secara langsung tiap gajian.

Yang jadi persoalan ternyata hanya karyawan lah yang selama ini benar-benar membayar pajak, karena keterpaksaan dari dipotong langsungnya gajinya oleh perusahaan tempat dia bekerja. Sedangkan usaha-usaha yang ada di luaran ternyata gak bayar pajak. Padahal hasilnya tentunya lebih besar dari usaha-usaha itu daripada gaji karyawan, ya tho?

Lalu kenapa mereka dikecualikan?

Oke, kita bicara dulu usaha apa yang saya maksud. Disini saya bicara tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bukan usaha dalam kapasitas perusahaan besar, karena perusahaan besar tentunya sudah jelaslah itungannya.

Seperti di ketahui bahwa PDB (Produk Domestik Bruto, yang jadi ukuran pertumbuhan ekonomi suatu bangsa) Indonesia pada tahun 2010 lebih dari 6000 trilyun (US $700milyar) yang lebih dari separuhnya disumbang dari sector UMKM. Berarti sekitar 3000trilyunan lah ya!

Namun, dengan hasil 3000trilyun tersebut berapa persen yang bayar pajak? Ternyata tidak sampe dengan 10%, dan bahkan hasil penerimaannyanya pun masih dibawah 5% dari Total Penerimaan Pajak. Sedangkan hasil dari pajak karyawan sudah sangat besar, jauh diatasnya lah (lupa persentasenya, diatas 20% rasanya).

Nah, kalo sudah gini adilkah pengenaan pajak ini?

Oke, sebagian besar karyawan akan menyalahkan Pemerintah karena ketidakadilan tersebut, tapi eits tunggu dulu…

Pemerintah sudah berusaha keras, segala aturan sudah diterapkan kepada semua WNI tanpa kecuali, tak ada yang boleh luput dari hokum pajak…

Tapi semua kembali pada individu masing-masing, seperti juga polisi yang berusaha menertibkan para pengendara motor dan mobil di jalan. Berapapun polisi yang jaga, tetap banyak pula pengendara yang melanggar aturan. Sepertinya memang bakal selalu begitu di negara ini….

Di pajak pun demikian, pegawai pajak terlalu sedikit untuk mengurusi semua usaha orang. Masih banyak orang yang punya usaha tapi tidak punya NPWP, padahal karyawan bergaji 1,5juta perbulan aja punya NPWP lho, wajib lagi.

Jujur, Pemerintah kewalahan ngurusin semuanya. Lagian, pajak kan harus ngitung sendiri kemudian mbayar ke bank dan melaporkannya sendiri. Jadi susah kan melototin satu-satu usaha setiap orang. Hanya usaha besar dengan banyak karyawan yang secara langsung bisa dipaksa untuk membayar dan memotong gaji karyawannya.

Untuk itu diperlukan kesadaran segenap bangsa untuk mau punya NPWP, mau mbayar ke bank dan mau melaporkan pajak yang telah dibayarkannya…

Di beberapa negara (lupa negara mana aja), terjadi protes bin demo yang dilakukan para karyawan bin serikat buruh akan ketidakadilan ini, Mereka menuntut agar semua elemen usaha, khususnya UMKM juga dikenakan pajak. Lha wong sama-sama punya penghasilan kok gak diperlakukan sama.

Nah, berdasar itulah maka seharusnya para usahawan sebaiknya juga mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan menghitung menyetor dan melaporkan pajak yang dibayarnya…

Ke depan juga ada niatan Pemerintah untuk meringankan pajak bagi UMKM ini, baik cara ngitung, setor maupun lapornya, termasuk juga tarifnya bakal direndahin. intinya gak bakal menyusahkan lah bagi usaha kecil yang bahkan hanya dikelola seorang diri sekalipun kayak bengkel-bengkel kecil juga bakal bisa.

Makanya buruan daftarkan usaha Anda, jangan mau kalah dengan karyawan yang dipotong gajinya untuk sumbangsih bagi negara…

Masak usaha dengan omzet ratusan juta kalah sama karyawan bergaji 1,5juta sih?

 

Itu ssaja.

NB: seingat saya, UMKM itu dibatasi sampai omzet/peredaran usaha hingga 50milyar [dan tariff pajaknya (PPh) juga sudah 50% lebih rendah untuk peredaran bruto sampai 4,8M].

 
8 Komentar

Ditulis oleh pada 7 Juli 2011 inci pajak

 

Tag: , ,

2 manfaat rokok?

Dalam sebuah sesi pengajaran yang saya lakukan dari Senin hingga Jumat kemarin, sang pengajar mengatakan sebuah hal tentang merokok yang sebenarnya sudah sering saya dengar, tapi tetep saja temen2 saya yang juga dengar gak mnghentikan kebiasaannya merokok.

Sang pengajar mengatakan tentang dua hal keuntungan seseorang merokok, yaitu:

1. rumahnya gak bakal kemalingan, kenapa coba? lha wong si perokok batuk-batuk mulu, jadinya malingnya ngira kalo si penghuni rumah belum tidur, so gak berani maling ke rumah itu…

2. awet muda, kalo ini katanya dah berdasarkan riset bahwa perokok itu awet muda alias gak pernah tua, lha wong belum tua dah koit….

Soal kata-kata pengajar itu pun sebenarnya saya setuju apalagi kalo mengingat pengalaman saya ngerokok dulu…

Namun, sekarang sebagai seorang pengumpul uang bagi negara, manfaat merokok juga ada yang lain, yaitu menambah penerimaan negara. Sudah jelas bahwa pajak dan cukai rokok sangat besar dalam menyumbang penerimaan negara.

Nah, tinggal sampeyan semua gimana? mo nambah penerimaan negara dengan merusak paru-paru gak?

Itu saja!

NB: ganang bisa ngerokok 2 bungkus tiap harinya, tapi makannya cuma nasi ma sambel doang….

 
21 Komentar

Ditulis oleh pada 25 Juni 2011 inci pajak, Umum

 

Tag: ,

Pyuhh….Ternyata Premium juga kena PBBKB

Setelah kemarin bakar2an, sekarang balik lagi mbahas pajak, tentunya masih terkait para biker, yaitu pajaknya bensin bahan bakare mongtor (PBBKB = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).

Selidik punya selidik terkait tulisan sebelumnya bahwa BBM kena PBBKB, saya pun penasaran apakah untuk jenis Premium juga kena pajak ni… so kemarin pagi saya berhasil menemukan sesuatu yang alhamdulillah bukan rahasia sehingga bisa saya bocorkan disini terkait pengenaan PBBKB pada premium alias BBM bersubsidi…

Hasil temuan tersebut berbentuk 2 macem PerMen, bukan sejenis makanan ya, tapi maksudnya ya Peraturan Menteri, …. oke ini sedikit cuplikannya….

Ketentuan Peraturan Menteri keuangan Nomor PMK-25/PMK.02/2007, menyatakan bahwa subsidi BBM jenis tertentu dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran setelah dikurangi PPN dan PBBKB dengan harga patokan berdasarkan Permen ESDM Nomor 1720/K/12/MEM/2007 tanggal 27 April 2007. PerMen ESDM ini menyebutkan bahwa harga patokan ditetapkan MOPS + 14,1% (mean of Platt’s singapore + Alpha(biaya distribusi dan margin))

Harga pasar/liter (MOPS +Alpha) – harga eceran/liter (sesuai Perpres) = Subsidi/(laba minyak bersih)

Nah, dari yang tertulis diatas ini, yang penting sebenarnya adalah bahwa harga jual eceran yang kita beli sudah termasuk PPN dan PBBKB. Nah loh, terus siapa yang mbayar 2 macem pajak ituh?

setelah saya cari2 dan baca2, ternyata untuk PPN ditanggung Pemerintah (PPN DTP), sedanghkan untuk PBBKBnya saya tidak berhasil menemukan aturannya…. mungkin terkaitsudah disatukan di nilai subsidi BBMnya……CMIIW

Namun yang jelas, harga premium yang kita beli saat ini sudah termasuk pajak daerah berupa PBBKB sebesar 5% (sesuai ketentuan UU lama), so jika dengan Peraturan Daerah, Pemerintah daerah Provinsi menaikkan pajak ini maka selisih dari tarif Pemerintah Pusat yang 5% dengan tarif Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tentulah harus dibayar konsumen.

Sebagai contoh:

Pemerintah Pusat menetapkan bahwa harga BBM bersubsidi (premium) adalah 4500 rupiah, sudah termasuk PPN 10% dan PBBKB 5%, maka untuk Provinsi yang sudah menaikkan tarif PBBKBnya menjadi 7,5%, harga premium akan naik sebesar 225 rupiah per liter…

Untuk daerah2 yang sudah menaikkan tarif PBBKBnya yang saya ketahui secara pasti adalah Kaltim, Kalbar, Kalteng (sepertinya seluruh provinsi di kalimantan, termasuk juga Provinsi di Sulawesi). namun, sepertinya untuk tahun ini  atas desakan pemerintah pusat, beberapa provinsi belum menaikkan besarnya tarif PBBKB, tapi sya tidak tahu kenyataannya di lapangan apa harga premium 9yang dari SPBU Pertamina tentunya) sudah naik apa belum untuk provinsi2 di atas….

Sekian. Itu saja.

NB: wah, ganang sudah susah jualan premium eceran katanya, dah mulai banyakan yang pake pertamax….

 
15 Komentar

Ditulis oleh pada 14 Mei 2011 inci otomotif, pajak

 

Tag: , , , ,