RSS

Arsip Kategori: pajak

Perubahan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah diubah menjadi sebesar 5% (lima persen).

Ketentuan ini berlaku khusus untuk BBM bersubsidi alias Premium.

Dan apa artinya?

tentunya jelas, dengan PP ini, harga Premium di beberapa daerah sempat naik gara-gara Pemda-nya nerapin PBBKB diatas 5%, so harus diturunin kembali lah…

Yang harusnya 4500 ya balik ke 4500 lah!

Bagi Pemda yang Perdanya dah ngatur PBBKB diatas 5% ya harus diralat lagi khusus untuk BBM bersubsidi…

Hmmmm…kira-kira sebarapa besar ya penurunan penerimaan daerah akibat PP ini?

Itu saja!

NB: kata ganang, PP itu mah gak ngaruh, wong di pelosok sono harga Premium diatas harga Pertamax je….

Iklan
 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 26 Juli 2011 in otomotif, pajak

 

Tag: , ,

Usaha kecil macam bengkel juga harus bayar pajak lho!

Sebelumnya, yang saya maksud pajak disini ya PPh/Pajak Penghasilan, dan yang khusus usaha ya nantinya akan termasuk juga PPNnya meski untuk sementara ya PPhnya dulu lah.

Sudah jelas bahwa senua karyawan diwajibkan untuk bayar pajak. Tentu untuk karyawan yang gajinya udah diatas PTKP (15,84juta setahun). Gaji yang diterimanya sudah include dengan pajak yang harus dibayar, yang sudah dipotong oleh si pemberi kerja secara langsung tiap gajian.

Yang jadi persoalan ternyata hanya karyawan lah yang selama ini benar-benar membayar pajak, karena keterpaksaan dari dipotong langsungnya gajinya oleh perusahaan tempat dia bekerja. Sedangkan usaha-usaha yang ada di luaran ternyata gak bayar pajak. Padahal hasilnya tentunya lebih besar dari usaha-usaha itu daripada gaji karyawan, ya tho?

Lalu kenapa mereka dikecualikan?

Oke, kita bicara dulu usaha apa yang saya maksud. Disini saya bicara tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bukan usaha dalam kapasitas perusahaan besar, karena perusahaan besar tentunya sudah jelaslah itungannya.

Seperti di ketahui bahwa PDB (Produk Domestik Bruto, yang jadi ukuran pertumbuhan ekonomi suatu bangsa) Indonesia pada tahun 2010 lebih dari 6000 trilyun (US $700milyar) yang lebih dari separuhnya disumbang dari sector UMKM. Berarti sekitar 3000trilyunan lah ya!

Namun, dengan hasil 3000trilyun tersebut berapa persen yang bayar pajak? Ternyata tidak sampe dengan 10%, dan bahkan hasil penerimaannyanya pun masih dibawah 5% dari Total Penerimaan Pajak. Sedangkan hasil dari pajak karyawan sudah sangat besar, jauh diatasnya lah (lupa persentasenya, diatas 20% rasanya).

Nah, kalo sudah gini adilkah pengenaan pajak ini?

Oke, sebagian besar karyawan akan menyalahkan Pemerintah karena ketidakadilan tersebut, tapi eits tunggu dulu…

Pemerintah sudah berusaha keras, segala aturan sudah diterapkan kepada semua WNI tanpa kecuali, tak ada yang boleh luput dari hokum pajak…

Tapi semua kembali pada individu masing-masing, seperti juga polisi yang berusaha menertibkan para pengendara motor dan mobil di jalan. Berapapun polisi yang jaga, tetap banyak pula pengendara yang melanggar aturan. Sepertinya memang bakal selalu begitu di negara ini….

Di pajak pun demikian, pegawai pajak terlalu sedikit untuk mengurusi semua usaha orang. Masih banyak orang yang punya usaha tapi tidak punya NPWP, padahal karyawan bergaji 1,5juta perbulan aja punya NPWP lho, wajib lagi.

Jujur, Pemerintah kewalahan ngurusin semuanya. Lagian, pajak kan harus ngitung sendiri kemudian mbayar ke bank dan melaporkannya sendiri. Jadi susah kan melototin satu-satu usaha setiap orang. Hanya usaha besar dengan banyak karyawan yang secara langsung bisa dipaksa untuk membayar dan memotong gaji karyawannya.

Untuk itu diperlukan kesadaran segenap bangsa untuk mau punya NPWP, mau mbayar ke bank dan mau melaporkan pajak yang telah dibayarkannya…

Di beberapa negara (lupa negara mana aja), terjadi protes bin demo yang dilakukan para karyawan bin serikat buruh akan ketidakadilan ini, Mereka menuntut agar semua elemen usaha, khususnya UMKM juga dikenakan pajak. Lha wong sama-sama punya penghasilan kok gak diperlakukan sama.

Nah, berdasar itulah maka seharusnya para usahawan sebaiknya juga mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan menghitung menyetor dan melaporkan pajak yang dibayarnya…

Ke depan juga ada niatan Pemerintah untuk meringankan pajak bagi UMKM ini, baik cara ngitung, setor maupun lapornya, termasuk juga tarifnya bakal direndahin. intinya gak bakal menyusahkan lah bagi usaha kecil yang bahkan hanya dikelola seorang diri sekalipun kayak bengkel-bengkel kecil juga bakal bisa.

Makanya buruan daftarkan usaha Anda, jangan mau kalah dengan karyawan yang dipotong gajinya untuk sumbangsih bagi negara…

Masak usaha dengan omzet ratusan juta kalah sama karyawan bergaji 1,5juta sih?

 

Itu ssaja.

NB: seingat saya, UMKM itu dibatasi sampai omzet/peredaran usaha hingga 50milyar [dan tariff pajaknya (PPh) juga sudah 50% lebih rendah untuk peredaran bruto sampai 4,8M].

 
8 Komentar

Ditulis oleh pada 7 Juli 2011 in pajak

 

Tag: , ,

2 manfaat rokok?

Dalam sebuah sesi pengajaran yang saya lakukan dari Senin hingga Jumat kemarin, sang pengajar mengatakan sebuah hal tentang merokok yang sebenarnya sudah sering saya dengar, tapi tetep saja temen2 saya yang juga dengar gak mnghentikan kebiasaannya merokok.

Sang pengajar mengatakan tentang dua hal keuntungan seseorang merokok, yaitu:

1. rumahnya gak bakal kemalingan, kenapa coba? lha wong si perokok batuk-batuk mulu, jadinya malingnya ngira kalo si penghuni rumah belum tidur, so gak berani maling ke rumah itu…

2. awet muda, kalo ini katanya dah berdasarkan riset bahwa perokok itu awet muda alias gak pernah tua, lha wong belum tua dah koit….

Soal kata-kata pengajar itu pun sebenarnya saya setuju apalagi kalo mengingat pengalaman saya ngerokok dulu…

Namun, sekarang sebagai seorang pengumpul uang bagi negara, manfaat merokok juga ada yang lain, yaitu menambah penerimaan negara. Sudah jelas bahwa pajak dan cukai rokok sangat besar dalam menyumbang penerimaan negara.

Nah, tinggal sampeyan semua gimana? mo nambah penerimaan negara dengan merusak paru-paru gak?

Itu saja!

NB: ganang bisa ngerokok 2 bungkus tiap harinya, tapi makannya cuma nasi ma sambel doang….

 
21 Komentar

Ditulis oleh pada 25 Juni 2011 in pajak, Umum

 

Tag: ,

Pyuhh….Ternyata Premium juga kena PBBKB

Setelah kemarin bakar2an, sekarang balik lagi mbahas pajak, tentunya masih terkait para biker, yaitu pajaknya bensin bahan bakare mongtor (PBBKB = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).

Selidik punya selidik terkait tulisan sebelumnya bahwa BBM kena PBBKB, saya pun penasaran apakah untuk jenis Premium juga kena pajak ni… so kemarin pagi saya berhasil menemukan sesuatu yang alhamdulillah bukan rahasia sehingga bisa saya bocorkan disini terkait pengenaan PBBKB pada premium alias BBM bersubsidi…

Hasil temuan tersebut berbentuk 2 macem PerMen, bukan sejenis makanan ya, tapi maksudnya ya Peraturan Menteri, …. oke ini sedikit cuplikannya….

Ketentuan Peraturan Menteri keuangan Nomor PMK-25/PMK.02/2007, menyatakan bahwa subsidi BBM jenis tertentu dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran setelah dikurangi PPN dan PBBKB dengan harga patokan berdasarkan Permen ESDM Nomor 1720/K/12/MEM/2007 tanggal 27 April 2007. PerMen ESDM ini menyebutkan bahwa harga patokan ditetapkan MOPS + 14,1% (mean of Platt’s singapore + Alpha(biaya distribusi dan margin))

Harga pasar/liter (MOPS +Alpha) – harga eceran/liter (sesuai Perpres) = Subsidi/(laba minyak bersih)

Nah, dari yang tertulis diatas ini, yang penting sebenarnya adalah bahwa harga jual eceran yang kita beli sudah termasuk PPN dan PBBKB. Nah loh, terus siapa yang mbayar 2 macem pajak ituh?

setelah saya cari2 dan baca2, ternyata untuk PPN ditanggung Pemerintah (PPN DTP), sedanghkan untuk PBBKBnya saya tidak berhasil menemukan aturannya…. mungkin terkaitsudah disatukan di nilai subsidi BBMnya……CMIIW

Namun yang jelas, harga premium yang kita beli saat ini sudah termasuk pajak daerah berupa PBBKB sebesar 5% (sesuai ketentuan UU lama), so jika dengan Peraturan Daerah, Pemerintah daerah Provinsi menaikkan pajak ini maka selisih dari tarif Pemerintah Pusat yang 5% dengan tarif Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tentulah harus dibayar konsumen.

Sebagai contoh:

Pemerintah Pusat menetapkan bahwa harga BBM bersubsidi (premium) adalah 4500 rupiah, sudah termasuk PPN 10% dan PBBKB 5%, maka untuk Provinsi yang sudah menaikkan tarif PBBKBnya menjadi 7,5%, harga premium akan naik sebesar 225 rupiah per liter…

Untuk daerah2 yang sudah menaikkan tarif PBBKBnya yang saya ketahui secara pasti adalah Kaltim, Kalbar, Kalteng (sepertinya seluruh provinsi di kalimantan, termasuk juga Provinsi di Sulawesi). namun, sepertinya untuk tahun ini  atas desakan pemerintah pusat, beberapa provinsi belum menaikkan besarnya tarif PBBKB, tapi sya tidak tahu kenyataannya di lapangan apa harga premium 9yang dari SPBU Pertamina tentunya) sudah naik apa belum untuk provinsi2 di atas….

Sekian. Itu saja.

NB: wah, ganang sudah susah jualan premium eceran katanya, dah mulai banyakan yang pake pertamax….

 
15 Komentar

Ditulis oleh pada 14 Mei 2011 in otomotif, pajak

 

Tag: , , , ,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Oke, salah satu pajak daerah yang juga secara tidak langsung berpengaruh bagi apara biker adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), karena pajak daerah ini dikenakan atas bahan bakar. Jadi, biker sebagai pengguna motor pasti terpengaruh, apalagi kalo motornya yang boros bahan bakar.

Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. dan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai UU adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Jadi, bukan semata BBM yang dibeli dari SPBU, tapi juga BBG dan sejenisnya yang dibeli dari SPBG.

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia melalui SPBU/SPBG terhadap orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penyedia Bahan Bakar disini maksudnya adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. So, Pertamina, Shell, Petronas harus mungut PBBKB dan nyetorin hasilnya ke rekening Dispenda provinsi karena PBBKB kan pajaknya provinsi.

OKe, untuk ngitung PBBKB, perlu diketahui dulu Dasar pengenaan Pajak (DPP)-nya. DPP PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kenyataannya, nilai yang kita bayar terhadap BBM yang kita pakai di motor sudah termasuk PBBKB maupun PPN. Jadi, itung2anna biar Pertamina dkk yang nguruslah…

Yang perlu kita tahu adalah tentang besaran tarif PBBKB, yang dalam UU ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam kenyataannya yang terjadi selama ini, PBBKB serempak ditetapkan sebesar 5% sesuai UU lama. So, dengan berlakunya UU baru ini, setiap daerah bisa menentukan tarif yang berbeda, sesuai kemampuan Pemprov masing2, yang pengan dapet pajak gedhe ya tarifnya dinaikin.

Namun, tahun 2011 ini Pemerintah Pusat pingin supaya tarifnya tetep 5% biar masyarakat gak kaget, kok harga BBM naik terus padahal harga minyak dunia aja sudah naik, apalagi kalo ditambah naiknya PBBKB ini. Dan kenyataannya beberapa daerah membandel, dalam Peraturan Daerahnya ada beberapa provinsi menaikkan tarif pajak ini. Untungnya, selama Pemerintah Pusat belum mengijinkan ya belum bisa berlaku Peraturan Daerah tersebut. Namun, biker di beberapa daerah yang tarif PBBKBnya dah naik sesuai Perda, siap2 ajalah kalo tahun depan atau malah beberapa bulan kedepan harga BBmnya lebih mahal dari daerah lain.

Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. Hal ini untuk membantu masyarakat kurang mampu yang masih naik angkutan umum.

Oya, alasan Pemerintah Pusat mengubah tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah antara lain adalah”
a.     terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi
harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun berjalan; atau
b.     diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

Nah, karena tahun ini dianggap kenaikan harga minyak dunia lebih dari 130%, maka Pemerintah menetapkan besarnya tarif PBBKB sebesar 5%, Sayangnya, hal ini baru disampaikan secara lisan saja oleh Menko Perekomian, belum ada Peraturan Presidennya, padahal ketetapan tersebut harusnya pake Peraturan Presiden lho…. Semoga Pemerintah Provinsi tetep dengerin kata2 Menteri

Oke, intinya waspada saja, jangan keburu2 demo kalo harga BBM naik, karena bisa saja itu sudah diatur di Peraturan daerah provinsi sampeyan. Dan sebagai info saja beberapa daerah dengan Perdanya memang sudah menaikkan tarif PBBKB ini menjadi 7,5% hingga 10%.

So, sebagai konsumen, ya hanya bisa menerima saja…

Itu saja.

NB: ganang gak make BBM kok, wong kemana2 masih ngayuh sepeda je,,,biar sehat katanya.

 
20 Komentar

Ditulis oleh pada 3 Mei 2011 in otomotif, pajak

 

Tag: , , , , , , ,

PPN, PKB dan BBNKB Sepeda Motor (Hitungan Ganang Harga CBR 150R Salah!)

Melihat itung-itungan Ganang yang nitip dipost diartikel sebelumnya, ternyata saya menemukan kejanggalan. Tapi maklumlah, Ganang kan cuma tahu tarifnya saja, ngitungnya dia masih bingung….

Saya pun sebenarnya tidak terlalu yakin dengan hitungan saya nanti, tapi ya lumayanlah, biar lebih mendekati saja. Lha wong bebrapa informasi cuma saya analisis dari data harga jual motor dipasar aja kok…

Honda_CBR150R_FI

Langsung saja. Gini….

Dalam STNK motor istri saya yang dibeli Januari 2011 kemarin, yaitu Supra X 125 SW, tercantum besarnya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) BBNKB sebesar 1.845.000 dan besarnya BBNKB PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar 184.500. Berdasarkan data ini, maka harga jual yang dijadikan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) oleh Samsat adalah sebesar 12.150.000, karena motor tersebut terdaftar di Jawa Timur dimana PKBnya sebesar 15$ dan BBNKB sebesar 1,5%.

dengan harga jual sebesar 14,365.000 di Jabodetabek yang PKBnya 10%, maka hitung2annya seharusnya dengan harga off the road sebesar Rp. 12.150.000.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Gubernur DKI nomor 140 tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2010, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor, yaitu Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (off the road) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (on the road).

Jadi, dari sini hitung-hitungan Ganang salah, Seharusnya untuk menghitung PKB dan BBNKB, dasarnya adalah harga off the road sebesar Rp.12150.000, bukan harga on the road sebesar 14.365.000

Lalu bagaimana dengan PPN-nya?

sesuai dengan UU, yang menjadi DPP PPN adalah harga jual, harga penggantian dll. Intinya, Untuk menghitung PPN sepeda motor baru, tarif 10% dikalikan dengan harga jual. Lalu harga jual yang mana?

Untuk dapat memungut PPN dari konsumen, Wajib Pajak harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan dalam memungut PPN, PKP harus membuat Faktur Pajak(FP). Dana dalam FP tercantum besarnya harga jual sebagai DPP, besarnya PPN yang dipungut, dan besarnya harga yang dibayar konsumen(Harga On the road).

Jadi, Harga On The Road = Harga Jual + PPN

Untuk kasus Supra X 125 SW, besarnya PPN adalah – 10% X 12.150.000 – 1.215.000

Kalo Ketiga jumlah pajak tersebut dijumlah,

Tapi lho kok, harga jual konsumennya lebih besar dari harga nyatanya sebesar 14.365.000? Hal ini sebenarnya demi keuntungan AHM sendiri, karena dia tidak boleh menjual lebih dari 14.762.250 dan demi pricing strategi, maka harganya dikurangi menjadi harga realnya sebesar 14.365.000….

Selain itu, harga realnya sengaja diperkecil(bukan berarti rugi, karena tentunya kalkulasi keuntungannya lebih besar) agar setiap saat dapat dinaikkan secara sah tidak melanggar aturan pajak. Mau dinaikkan atau diturunkannya harga real yang dibayar konsumen dengan harga jual sebelium pajaknya bersifat kebijakan manajemen, jadi ya dalam hal ini terserah AHM.

Oke, lalu bagaimana dampaknya bagi itung-itungan Ganang di artikel sebelumnya?

Oke, saya membuat sebuah hitung-hitungan versi saya sebagai berikut:

Prosentase keuntungan AHM berubah, pada hitungan ganang hanya 30%, tapi disini terlihat keuntungannya menjadi 48%. Lha kok gedhe banget? yup, semua orang akan merasa kalo keuntungan ini terlihat terlalu besar, tapi senyatanya ini lebih mendekati kenyataan daripada keuntungan yang 30% versi ganang. kenapa?

Coba liat saja penjualan sepeda motor beberapa tahun ke belakang yang selalu meningkat penjualannya, sehingga banyak pabrikan yang mencoba masuk. kan perlu ditanya kenapa mereka mencoba masuk, ya tentunya karna keuntungannya sangat besar. selain itu, keuntungan ini kan juga harus dikompensasikan dengan riset mesin yang butuh biaya besar, pajak korporasinya dan setoran buat prinsipalnya di negara asal (untuk Honda ya buat Honda Jepang). Jadi wajar kalo keuntungannya mencapai 48%.

Oya, nilai HPP saya samakan dengan nilai dalam hitung-hitungan Ganang, yaitu sesuai informasi sekitar 7,6 hingga 7,9 juta. Selanjutnya…jika keuntungan dari hitungan diatas dimasukkan dalam perbandingan harga CBU dan CKD, maka…prosentase CKD/CBU lebih rendah dari hitungan ganang yang 84%, yaitu 82%

Selanjutnyah…

Untuk hitung2an yang ini cukup banyak perbedaannya, nanti akan saya jelaskan dibawah

Penjelasan:

1. Saya menghitung Nilai Impor CBU dengan perbandingan pada tabel sebelumnya agar bisa menghiotung PPN Impornya, sehingga bisa digunakan untuk menghitung PPN di bawah… Perbandingan yang saya pakai adalah perbandingan keuntungan karna sebenarnya ditingkat ini keuntungan negara eksportirnya susah diestimasi, toh disini belum include biaya rakitnya, jadi ya biar sekalian include biaya rakitnya lah….

2.Prosentase keuntungan yang dihilangkan oleh Produsen di Thailand diubah menjadi 24% (setengah dari keuntungan 48%) agar tetap memberikan keuntungan buat Honda Thailand

3. Pada tabel diatas Nomor 26 seharusnya tertulis “laba AHM (21-19)” dan nomor 27 seharusnya tertulis “% laba AHM/Harga Thai (26:3)” dan harga satuan real untuk CBR 150 baik yang CBU maupun yang CKD seharusnya saya tulis 0 atau belum jelas. updated: tabel sudah diperbaiki.

4. JIka menggunakan cara ngitung seperti ganang maka keuntungan CBR250R hanyalah sekitar 26%, lebih rendah dari Supra X 125 SW dan ketika dihitung harga jualnya pun menjadi lebih rendah dari pada kenyataannya (Harga Satuan Prediksi 1 lebih rendah dari harga jual Real).

5. Maka saya pun menggunakan prosentase keuntungan Supra X sebesar 48% dalam perhitungan, dan hasilnya pada harga jual prediksi 2 menunjukkan bahwa harga CBR 250R-ABS dan yang non ABS mendekati harga jual realnya, hanya untuk harga jual prediksi 2 Honda PCX saja yang lebih rendah, ini membuktikan bahwa AHM mendapatkan untung yang lebih besar dari PCX.

6. Dengan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga jual prediksi 2 yang lebih mendekati kenyataan. Dari sini dapat dilihat bahwa harga CBR 150R CBU berada dikisaran 30,7 juta, dan yang CKD ada pada 25,3 juta. Jadi hasil akhirnya sebenranya mendekati hitung2an ganang, hanya terletak pada hitung2annya saja yang salah menurut saya.

7. Oya, dalam menghitung PPN terdapat perbedaan antara hitung2an saya dengan hitung2an ganang, yaitu pada hitungan saya PPN dikenakan 10% tetapi dikurangi besarnya PPN Impor karena mekanisme PK dan PM. SEbenarnya penghitungannya gak terlalu benar masalah yang ini tapi intinya untuk menghindari suatu produk dikenai PPN 2 kali/berganda, itu saja. hal ini karena pada dasarnya PPN yang dibayar oleh konsumen adalah sebesar 10% dari harga jual, yaitu untuk CBR 250R ABS besarnya PPN yang dibayar konsumen (dipungut pabrikan) adalah sebesar Rp4,046,383 dalam hitung2an diatas (prediksi 2).

Itu saja!

NB: ganang bilang yang penting hasul akhir prediksinya hampir sama, toh prediksi ini. Yang jelas kalau harganya lebih besar dari Harga Jual Prediksi 2 brarti prosentase keuntungan AHM dari CBR 150R akan lebih besar dari prosentase keuntungan AHM dari CBR 250R

 
28 Komentar

Ditulis oleh pada 22 April 2011 in goblog, motor, otomotif, pajak, Umum

 

Tag: , , , , , , , , , , , ,

Ganang Ngitung-itung Harga CBR 150 R

Oke. Sebelumnya saya mau bilang bahwa ini adalah itung-itungannya ganang, bukan saya. Saya cuma diminta untuk ngepos tulisan berikut:

#####

Honda_CBR150R_FI

Yang pertama kita harus ngitung dulu pada dasarnya AHM itu ngambil untung dari setiap motor itu berapa persen sih? Untuk itu diperlukan data HPP (harga pokok penjualan) dari salah satu produknya. Dan menurut info yang saya peroleh, HPP Supra X 125 SW adalah sekitar 7,6 juta hingga 7,9 juta. oke, kalo begitu kita mulai. Dengan dasar harga jual Supra X 125 SW sebesar 14,365.000, maka diperoleh keuntungan AHM sekitar 30%, berikut itung-itungannya

Dari sini kita mencoba menghitung berapa perbandingan harga jual motor yang diimpor AHM dari Thailand dalam bentuk CKD dan CBU. Ini untuk mengetahui harga CBR 150 R jika diimpor dalam bentuk CKD maupun jika diimpor dalam bentuk CBU. Dalam menghitung, saya memakai beberapa asumsi, diantaranya

HPP saya asumsikan sebesar 9,2 untuk yang CBU dan sebesar 7 untuk yang CKD( ditambah biaya rakit sebesar 2,2 yang dikeluarkan di Indonesia), biaya angkut dan asuransi juga saya asumsikan sebsar 1% karena saya tidak tahu kenyataannya.

Dan itung-itungannya jika memakai tingkat keuntungan sebesar 30% adalah sbb:

Dapat dilihat bahwa percentase harga jual(sebelum pajak) antara motor impor CKD dengan CBU adalah sebesar 84,12%. Tapi ini semua sebelum pajak, jika sudah dihitung pajaknya, prosentase akan dapat berubah karena pajak dikenakan atas harga jual ke konsumen bukan atas harga jual sebelum pajak.

Oke, selanjutnya kita ngitung harga jual CBR 150 R yang diimpor CBU dengan dasar harga Thailand dan dengan memakai prosentase keuntungan dari kakaknya, Yaitu CBR 250 R ABS. Memakai harga CBR 250 R ABS dan bukan yang non-ABS adlah agar hasil hitungannya dapat dijadikan patokan harga jual maksimum di Indonesia.

Dalam menghitung ini, asumsi-asumsi tetap digunakan, diantaranya

  • kurs sebesar Rp300/bath,
  • atas ekspor yang dilakukan dithailand dikenai VAT (PPN) sebsar 10% lebih rendah (seperti yang berlaku di Indonesia, tarif PPN 10% dan tarif PPN ekspor 0%)
  • Honda Thailand mengurangi keuntungannya sebsar 20% karena motor dijual kepada sesama HOnda (Honda Thailand tentu mempunyai harga khusus jika jual motor dengan Honda Indonesia/AHM)
  • Kuantitas impor saya pakai 1 agar memudahkan itungan
  • biaya angkut dan asuransi sebesar 1%
  • biaya administrasi dan penjualan di Indonesia juga sebesar 1%

Dari hasil hitung-hitungan diperoleh prosentase laba/keuntungan AHM atas CBR 250R ABS adalah sebesar 22,72 % dari harga jualnya di Thailand(yang telah dirupiahkan),  sebesar 21,26% untuk CBR 250R non-ABS dan sebesar 37,33% untuk PCX 125.

Dengan memakai prosentase 22,72% didapat laba AHM sebesar Rp 5.179.754,- sehingga harga jual sebelum pajak sebesar Rp24.018.961 (5.179.754 + 18.839.207 hasil itungan HPP di Indonesia setelah diimpor). Dan setelah diitung pajaknya, diperoleh harga jual konsumen sebesar Rp30.597.403,- Inilah harga perkiraan maksimal saya jika CBR 150 R diimpor dalam bentuk CBU. Bagaimana jika diimpor dalam bentuk CKD?

Berdasarkan itung-itungan sebelumnya, didapat persentase harga jual(sebelum pajak) antara motor impor CKD dengan CBU adalah sebesar 84,12%. Dari sini dapat diperoleh harga jual sebelum pajak motor impor CKD, yaitu Rp 20.225.237,-. Dan setelah diperhitungkan dengan pajak, harganya menjadi Rp.25.764.748,- Nah ini dia perkiraan harga maksimal CBR 150 R jika diimpor dalam bentuk CKD.

Yang perlu ditanyakan sekarang adalah akankah CBR 150 R diimpor secara CKD? sepertinya tidak. Sinyalemen yang ada sekarang menunjukkan bahwa CBR 150 R akan diimpor dalam bentuk CBU, so bagi yang pengen beli siapkan saja uang 30 juta, dan saya yakin uang itu sudah cukup untuk menebusnya.

####

Nah, begitu lah tulisan yang dibuat oleh ganang. mengenai benar tidaknya sebaiknya tanyakan kepada ganang saja, semoga dia mau menjawab. Wong saya saja nanya belum dijawab kok. Padahal pertanyaan sya cuma simpel, lha kok diitung-itungan diatas satu motor bisa kena PPN 2kali? pas impor ma pas jual, apa memang benar demikian….saya baru mo crosschek ke Subdit Peraturan PPN besok kalo inget.

NB: belum ada.

 
37 Komentar

Ditulis oleh pada 16 April 2011 in goblog, motor, otomotif, pajak

 

Tag: , , , , , , , , , , , , ,