RSS

Arsip Tag: koruptor

SIM dan KTP, Benarkah Saya Koruptor?

disela-sela mengerjakan tugas yang masih seabreg, tapi kok diri rasanya males banget ngerjainnya, maka saya sempatkan sekedar menorehkan satu dua kenangan tentang begaimana saya melakukan korupsi, meski buklan korupsi seperti Abdullah Puteh, Mulyana WK atau Jaksa Urip, tapi hanya mengisahkan bagaimana  saya mendapatkan dan memperpanjang SIM dan KTP yang mungkin bisa disebut korupsi.

saya lupa bagaimana pertama kali saya mendapatkan KTP, mungkin saya hanya menitipkan uang dan foto saya beserta data diri kepada Pakdhe saya yang bekerja di kelurahan, sebagai bayan(kadus = kepala dusun, red) yang mana memang sering dititipin untuk membuat KTP. sebelum perpanjangan KTP saya yang terakhir, saya sempat berusaha mengurusinya sendiri, tapi diperlama di Kecamatan setelah membayar uang sekitar Rp.10000,- di kelurahan. akan tetapi pengurusan itu juga berakhir di tangan Pakdhe saya, entah dengan menitipkan uang berapa, saya lupa

hanya pada perpanjangan KTP yang terakhir saja saya ingat, tepatnya 2 tahun lalu. KTP saya yang notabene dah habis masa berlakunya sejak bulan Juni 2008, baru saya perpanjang bulan Juli karena saat itu saya berada di Bandung dimana KTP saya masih KTP tempat lahir. pada perpanjangan KTP kali itu saya benar-benar mengurusnya sendiri, datang ke Kelurahan sendiri yang berakhir disuruh membayar kupon PMI dua buah(karena ngurus KTP kakak sekalian) seharga Rp. 2000,- itu saja!

berlanjut ke Kecamatan, berkas entah apa saya lupa saya serahkan ke bagian pembuatan KTP, dan tanpa babibu, saya dibilangin kalo KTP saya baru bisa diambil 10 hari kemudian. dan karena saya harus segera kembali ke Bandung, maka saya menawarkan untuk memberi sejumlah uang agar KTP saya jadi hari itu juga, dan ternyata dengan wajah njeketut, si petugas menolak dengan alasan sekarang sudah tidak bisa seperti itu prosesnya, padahal saya suudzon kalo duit yang saya tawarkan kurang. tak ingin memperpanjang masalah, saya pun meninggalkan Kecamatan dengan terlebih dulu menerima bukti untuk pengembilan kTP.

sesampai di rumah, Bapak menanyakan apa saya sudah jadi ngurus KTP saya dan kakak saya, karena Bapak juga mau sekalian nitip. karena saya sudah terklanjur ngurus sendiri, Bapak meminta saya menitipkan urusan perpanjangan KTP bapak ke Pakdhe dengan uang Rp.25000,-. Dua hari kemudian KTP bapak jadi, tapi saya masih belum menerima KTP saya.

Karena keburu balik ke Bandung, KTP diambil kakak saya dan dikirimkan ke saya entah berapa lama kemudian.

selain KTP tempat lahir, saya juga punya KTP satu lagi dengan alamat tempat tinggal mertua. KTP ini saya dapatkan dengan mudah dengan membayar uang sekitar Rp20000,-. dimulai dari mengurus KK oleh mertua, maka ketika saya dirumah mertua tinggal datang ke pak lurah yang kebetulan tetangga dekat, bawa ke kecamatan dan langsung foto. begitu saja dan besoknya KTP sudah diambil. KTP tidak bisa diambil hari itu juga karena hari nitu sdang mati lampu jadi KTP gak bisa dicetak.

Sedangkan dalam pengurusan mendapatkan SIM, prosesnya cukup panjang. berawal dari pembuatan SIM kolektif dari sekolahan(SMU) yang diadakan sekitar akhir November 2001 dimana ternyata prosesnya bukanlah formalitas seperti tahun2 sebelumnya, maka pada saat ujian tertulis ternyata saya tidak lulus. diantara teman2 yang tidak lulus(karena dari sekian banyak yang ikut yg lulus cuma 1) banyak yang kemudian membayar sejumlah uang untuk segera diluluskan. singkat kata, saya harus mengulang ujian tertulis 2 minggu kemudian, dan akhirnya saya tidak lulus juga bersama sekitar 15 orang teman SMU yang lain. dari ke-15 orang itu hanya emapat orang yang mengulang ujian 2 bulan kemudian, 2 cowok, 2 cewek, yang lain sudah memperlancar proses kelulusannya dengan sejumlah uang.

yang bikin deg-degan adalah pada saat ujian ketiga tersebut, tak ada petugas yang mengawasi, dan di meja pengawas terdapat kunci jawaban dari soal ujian tertulis ini, maka kami ber-4 pun berusaha mencari kunci jawaban untuk masing-masing soal(karena ke-4 orang mendapat soal yang berbeda). beruntungnya saya, dari 4 soal yang ada hanya kunci jawaban untuk soal saya yang tidak ada. walhasil, saya kerjakan sendiri seperti kemampuan saya.

dengan nilai yang pas-pasan (sesuai batas minimal kelulusan, dan untuk itu saya diberi peringatan oleh petugasnya) saya pun lulus ujian tertulis. Ujian praktek berjalan lancar meskipun saya tidak memakai motor saya sendiri,tapi pinjam teman

Pada perpanjangan SIM dimana saya juga sudah tinggal di Bandung, maka entah berapa lama saya memakai SIM yang . sudah mati mati menunggu kesempatan pulang kampung. tapi kali ini saya tidak mau repot-repot ngurus sendiri, akhirnya perpanjangan SIM saya titipkan pada kenalan bapak, dan tinggal datang ke Polres esok harinya untuk foto, sekalian membenarkan data yang seharusnya tertulis ganang, pada SIM lama tertulis gonong.

dari cerita diatas, saya berfikir dan berusaha mengidentifikasikan apa yang sya lakukan itu, benarkah telah memnuhi pengertian korupsi sesuai Undang-Undang ataukah belum. dan dari pengertian yang tellah saya dapat dimana penyuapan dan pemanfaatan jabatan untuk keperluan pribadi adalah termasuk korupsi, maka tentunya tindakan saya dalam mendapatakn dan memperpanjang KTP dan SIM adalah suatu tindakan korupsi. dan itu berarti saya adalahkoruptor. tapi benarkah demikian? bagaimana menurut sampeyan?

oya, bukan berarti hanya masalah SIM dan KTP ini saya mungkin bisa disebut koruptor, tapi ada hal lain yang saya lakukan atau tidak lakukan yang mungkin bisa disebut sebagai korupsi juga, apalagi saya seorang pegawai pajak, ya tho? mungkin bisa saya tuliskan lain kali.

pondokaren, 02 mei 2010

nb: ganang nanya ni pengalaman saya apa bukan sih, kok pake bawa-bawa nama dia.

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 2 Mei 2010 in goblog, Umum

 

Tag: , , , , ,

Korupsi Pajak, salah siapa?

Belum lama masyarakat Indonesia mendengar dan membaca tentang terbongkarnya kasus mafia perpajakan. Dari keterangan Komjen Susno Duadji yang menyebutkan adanya makelar pajak yang difasilitasi oleh beberapa perwira polri,  Gayus Tambunan, Pegawai Ditjen Pajak Golongan IIIA yang kedapatan menilap 28 miliar dari kasus pajak yang ditanganinya pun ditangkap. Beberapa saat kemudian Bahasjim yang kedapatan memiliki dana milyaran rupiah atas nama anak istrinya. Belakangan mencuat kasus mafia pajak di Surabaya yang membuat nama Suhertanto (Juru Sita Pajak di KPP Rungkut) meroket. Kasus mafia pajak yang melibatkan Suhertanto diperkirakan merugikan uang negara hingga 300 miliar.

Beberapa kasus diatas menjadi sebuah ironi ditengah proses reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Adanya remunerasi diharpakan akan menyelesaikan permasalahan korupsi di Kemenkeu. Tapi, masyarakat, entah seberapa besar masyarakat disini, menganggap bahwa reformasi birokrasi dan remunerasi yang diberikan telah gagal, benarkah demikian?

Dari hasil searching, saya menemukan beberapa teori tentang alasan orang/individu/anggota masyarakat/seseorang melakukan korupsi.

Teori Homo Economicus

Dalam kacamata ilmu ekonomi, manusia memiliki naluri dasar rakus dan tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai. Dalam literatur ekonomi biasa dikenal dengan istilah homo economicus. Adam Smith (1729-1790), dalam salah satu bukunya yang legendaris An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of The Nations (1976) bahkan mengatakan semua manusia adalah homo economicus (manusia ekonomi). Artinya manusia adalah makhluk yang berusaha terus-menerus memenuhi kebutuhannya, selalu mengejar kemakmuran dan kepentingan untuk dirinya masing-masing. Manusia adalah makhluk ekonomi yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya.

Di satu sisi manusia tak pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya, ia selalu berupaya memperoleh satu kebutuhan dan kebutuhan lainnya, sementara pada sisi yang lain, sayangnya, alat pemuas kebutuhannya juga terbatas atau langka (scarcity). Pada konteks inilah, siklus ekonomi manusia berlangsung demikian dinamis, beradaptasi dengan kenyatan ekonomi yang ada hingga melakukan beragam inovasi di bidang ekonomi demi memuaskan aneka kebutuhannya. Kecenderungan untuk memuaskan hasrat pemenuhan kebutuhan pada satu sisi dan keterbatasan atau kelangkaan (scarcity) alat pemuas kebutuhan di sisi yang lain adalah persoalan mendasar kehidupan ekonomi manusia, sekaligus batasan studi (ilmu) ekonomi.

dari teori ini maka dapat tidak hanya pegawai pajak, tetapi semua orang berpotensi melakukan korupsi, karena setiap orang pasti tidak merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya. hanya perbedaan cobaan (dari TUHAN) saja yang membedakan, dan pegawai pajak diberi cobaan berupa kesempatan.
Teori Abraham Maslow
abraham maslow mengemukakan Maslow’s Need Hierarchy Theory, yang terdiri dari : 1. Physical Needs, 2. Security Needs, 3. Social Needs, 4. Esteem needs, 5. Self Actualization Needs
seseorang yang belum berhasil memenuhi physical need nya, maka dirinya akan memiliki motivasi berbeda ketika bekerja. Karyawan yang masih berada pada tingkatan pemenuhan kebutuhan fisik pola motivasinya tentu saja berbeda dengan karyawan yang sudah sampai pada tahap aktualisasi diri. Bagi mereka yang memiliki tingkat kebutuhan aktualisasi diri sangat besar, bekerja telah berubah menjadi sebuah kesenangan dan bekerja bukan lagi dirasakan sebagai sebuah beban. namun sebaliknya, seseorang yang merasa prime needs nya belum terpenuhi dari pekerjaan dia yang sekarang, tentu akan mencari sekuat tenaga cara2 untuk memenuhi prime needsnya tersebut.

dan disini, mungkin yang dilakukan beberapa pegawai pajak diatas adalah karena mereka merasa ada yang kurang dengan pemenuhan prime needs-nya, makanya dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan tersebut. kenapa dia memilih melakukan yang tidak seharusnya tersebut? mungkin akan terkait dengan teori berikutnya….

Teori Vroom
P = f (A x M)

dimana :
P = Performance
A = ability
M = motivation

dan
M = f ( E x V)

dimana :
E = Expectation
V = Valance/Value

disini value dan ekspektasi merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk bertindak. jika Valuenya positif, maka motivasinya tentulah juga positif, dan akan berimbas ke performancenya yang positif, demikian juga sebaliknya jika value nya negatif, maka performance yang muncul tentulah akan negatif.
jika dikaitkan dengan teori maslow, maka kebutuhan prime needs yang belum terpenuhi akan menyebabkan timbulnya motivasi untuk melakukan tindakan yang bisa memenuhi kebutuhan tsb. bagi yang valuenya positif, maka motivasi yang timbul juga positif sehingga performance dia positif, misal dengan mencari kerja sambilan di luar (tentu jika ditunjang ability), atau dengan hidup berhemat. nah bagaimana yang value dirinya negatif?  tentu performance yang keluar negatif seperti apa yang dilakukan orang-orang diatas.

Teori Klitgaard
C = M + D – A

C = Corruption
M = Monopoly of power
D = Discretion by official
A = Accountability
kesempatan untuk korupsi akan besar jika ada monopoli of power pada diri aparat (hubungan superiority-inferiority) dan kewenangan yang luas dari aparat tsb (discretion by official). namun peluang korupsi tsb akan berkurang jika dibatasi dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan power dan kewenangannya tsb (accountability). jika dihubungkan dengan 2 teori sebelumnya, maka bagi personal yang belum terpenuhi prime needsnya dan memiliki motivasi yang negatif, maka power dan kewenangan yang dia miliki merupakan kesempatan untuk berbuat korupsi apalagi jika tidak ditunjang dengan accountability yang tegas.

Teori Ramirez Torres
Rc > (Pty x P rob)

dimana :
Rc = Reward of Corruption
Pty = penalty if caught
Prob = Probability of being caught
faktor cost-benefit juga merupakan sebuah perhitungan yang pantas dikedepankan untuk menelaah mengapa korupsi begitu merajalela di suatu negara/wilayah. di sebuah wilayah dimana berat hukuman dan kemungkinan tertangkap koruptor lebih ringan/lebih kecil dibandingkan hasil yang diperoleh dari korupsi, maka tingkat korupsi disitu akan cenderung tinggi.

Jadi, dari beberapa teori diatas ( mungkin masih banyak teori yang bisa dipake, tapi males searchingnya), apa yang dapat disimpulkan? bagaimana dengan pertanyaan pada judul tulisan ini? apakah pertanyaan “korupsi pajak, salah siapa?” telah terjawab? jika belum mungkin Anda bisa menjawabnya….

sekian. itu saja!

sumber: dari tulisan entah siapa dan siapa lagi…. bagi penulis tulisan ntu, saya mohon maaf tidak minta ijin karena saya tidak punya akun di kedua tempat/forum/web/apalah itu….

nb: ganang nanya kenapa kok kopi paste, ya saya jawab aja lagi males nulis ndiri, wong tugas masih banyak belum dikerjain je….

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 1 Mei 2010 in pajak, Umum

 

Tag: , , , , , ,

Tobat Koruptor Dengan Pembayaran Pajak

telah banyak tulisan dan fikiran orang yang selalu menyalahkan para koruptor, karena melihat dirinya sebagai orang yang dirugikan, sehingga menyalahkan sang koruptor dengan hebatnya. dia menginginkan bahwa koruptor harus mengembalikan uang yang dikorupsinya semuanya, bahkan dalam hukum pajak jika wajib pajak yang mencurangi pembayaran pajaknya, maka dia harus membayar denda hingga 4xlipat. bahwa koruptor harus dihukum seberat-beratnya, dengan penjara maksimal 20 tahun sesuai UU, atau malah seumur hidup dan tak jarang juga yang menginginkan koruptor dihukum mati.

jarang dari orang orang itu yang berusaha memberi solusi apa yang harus dilakukan oleh sang koruptor jika dia ingin bertobat, tentu dengan tetap berharap tidak mendapat sanksi di dunia, karena toh dia takkan mungkin terlepas dari sanksi akhirat(bagi yang percaya). karena saya yakin banyak orang yang merasa dulunya menjadi koruptor yang ingin bertobat tetapi dia takut jika harus dipenjara, harus meninggalkan anak istri, harus mendapat rasa malu bukan hanya bagi dirinya tetapi juga keluarga dan kawan-kawannya. tentu saja dia tidak ingin semua itu. dia ingin bertobat, mengembalikan uang hasil korupsinya, menerima hukum akhiratnya dan berharap bisa terhindar dari hukum negaranya.

bebrapa solusi mungkin telah diberikan oleh para kiai atau ustadz atau siapapun yang selalu mengarahkan ke arah agama, melakukan taubatan nasuha dan mengembalikan harta hasil korupsinya dengan memberikannya untuk tujuan baik tapi tidak untuk ibadah(karena ibadah dengan harta haram tidak diterima, misalnya tidak boleh untuk membangun masjid karena masjid sebagai rumah Allah harus bersih dari barang haram).

tapi ada satu masalah yang saya pikirkan, bahwa taubatan yang dilakukan tetap tidak akan menjadi taubatan nasuha karena dia belum mengembalikan harta yang dikorupsinya kepada yang berhak, yaitu rakyat Indonesia. rakyat seluruhnya bukan hanya segelintir krlompok masyarakat tertentu. misalnya jika harta korupsi tersebut digunakan untuk membangun jalan, maka itu berarti hanya mengembalikan harta korupsinya kepada rakyat Indonesia yang menggunakan jalan tersebut.

intinya, jika korupsi dilakukan atas uang negara yang berasal dari APBN (korupsi anggaran belanja negara) atau atas uang yang seharusnya masuk ke APBN (penerimaan negara) maka sudah seharusnyalah mengembalikan harta hasil korupsinya ke APBN.

dan cara yang paling mudah dan tanpa harus diketahui sebagai koruptor olah masyarakat adalah dengan mengembalikan hasil korupsinya ke APBN, dengan melalui pembayaran pajak. dengan mekanisme mengembalikan hasil korupsinya melalui pajak yang dibayarakannya, maka konsekuensi sanksi di dunia bisa ditekan jika sampai batas kadaluarsanya(jika memang ada) tidak ketahuan oleh para penegak hukum (DJP, Polri, Kejaksaan, KPK,…)

mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara-cara sbb:

  • jika sang koruptor ingin mengembalikan semua hasil korupsinya secara langsung, maka dia dapat membesarkan penghasilannya (dalam SPt PPh-nya) sampai jumlah tertentu dimana jumlah pajaknya akan sebesar uang korupsinya. dan ini mempunyai konsekuensi dimana jika uang korupsinya sangat besar maka akan menimbulkan kecurigaan di DJP, selain jika memang besarnya harta yang nantinya tidak akan sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh dan juga tidak sesuai dengan SPt-SPt sebelumnya. DJP akan curiga dan menganggap sang koruptor membayar pajak secara berlebih. kecurigaan ini mungkin takkan menjadi masalah karena meskipun jika Sptnya diperiksa dan terbukti melakukan pemabyaran pajak yang lebih, maka menurut dosen perpajakan saya bebarapa waktu yang lalu, kelebihan tersebut tetap tidak dapat dikembalikan jika sang koruptor memang tidak melakukan permintaan. kebijakan pemeriksaan pajak memang tidak mengatur jika pada waktu pemeriksaan ditemukan bukti tentang kelebihan bayar sehingga SPt menjadi lebih bayar maka kenyataan yang terjadi selama ini memang tidak dikembalikan (meskipun amanat UU seharusnya dikembalikan) atau bukti tidak dianggap. hal ini dilakukan demi kepentingan penerimaan negara.
  • sang koruptor dapat mengembalikan uang korupsinya secara bertahap, dengan membesarkan pajak yang dibayarkan sesuai SPtnya sehingga ada sebagian uang korupsinya yang kembali ke APBN. hal ini dilakukan secara rutin setiap tahun, dapat dilakukan dengan semakin memperbesar setoran pajaknya tiap tahun dan menurunkan jumlahnya begitu uang korupsinya sudah akan habis dikembalikan. tetapi dalam hal ini, kesesuaian antara jumlah penghasilan dengan harta yang dimiliki juga harus diperhatikan, jangan sampai menunjukkan penghasilan 1 T dengan pajak 300 M, tetapi hartanya cuma 500 M, karena tentu DJP juga akan curiga kemana yang 200 M, apa habis untuk biaya hidup satu tahun. kecurigaan ini bisa menjadi sebab dilakukannya pemeriksaan oleh DJP seperti diatas.
  • sang koruptor dapat juga menggunakan mekanisme PPN, misalnya dengan membeli BKP/JKP dan menjualnya kembali seharga 90% dari harga semula demi membayar PPN yang 10%. mekanisme ini juga dapat dilakukan dalam hal BPHTB dan PPh Final Pasal 4(2).
  • mekanisme pengembalian hasil korupsi melalui pajak ini juga dapat dilakukan dengan cara lain yang serupa, yang mungkin bisa dipikirkan oleh sang koruptor sendiri, bahkan mungkin bisa menggunakan mekanisme lain penerimaan negara, misalnya dengan mekanisme PNBP atau yang lebih mudah dengan mekanisme hibah kepada pemerintah. intinya adalah mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi dari APBN dikembalikan kepada rakyat melaui APBN.
  • dan yang paling penting dari semua mekanisme diatas adalah jangan sampai katahuan bahwa uang yang dikembalikan itu adalah hasil korupsi. SPt yang dilaporkan tidak boleh sampai ke tangan KPK atau Polri, yang untungnya pasal 34 UU KUP menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan juga ada larangan bagi pegawai pajak untuk membocorkan data WP. bahwa pembayaran pajak yang dilakukan adalah lebih besar dari yang seharusnya juga tidak boleh diketahui masyarakat, apalagi sampai ke media, karena akibatnya tentu tidak diinginkan oleh sang koruptor.

banyak cara dapat dilakukan jika memang para koruptor ingn bertobat, tidak harus dengan mengembalikan langsung uang korupsi ke negara seperti ketentuan UU (UU Tindak Pidana Korupsi kalo gak salah) yang tentunya akan berakibat tereksposnya diri sang koruptor ke publik, dan ini efeknya tentu buruk bagi keluarga dan masyarakat sendiri. korupsi dilakukan dengan usaha untuk tidak diketahui siapa pun, maka mengembalikan duit hasil korupsi pun dapat dilakukan tanpa seorang pun yang tahu. diperoleh dengan diam-diam tentunya dapat dikembalikan dengan diam-diam.

tapi bahwa Yang Maha Kuasa selalu tahu apa yang dilakukan tentu harus disadari, setiap saat, terutama sebelum melakukan korupsi. sekian saja.

tangsel, 26 april 2010

nb: ganang dulu nyuap pas bikin SIM ma KTP biar cepet jadi katanya, trus sekarang bingung gimana caranya tobat, apa perlu ngembaliin SIM ma KTPnya? trus dikembalikan kemana?

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 26 April 2010 in goblog, pajak

 

Tag: , , ,

Kasus Gayus: Pegawai Pajak Overprotektif (sebuah pembicaraan tentang cinta)

saya masih ingin menulis tentang kasus Gayus saat ini, entah kenapa sebabnya, mungkin memang sekadar ingin saja. dalam berbagai tulisan yang ditulis oleh Pegawa i pajak dalam rangka mengomentari kasus Gayus seringkali dituliskan beberapa hal sebagai berikut:

  1. bahwa pegawai pajak tak seluruhnya seperti Gayus. pegawai pajak tak seluruhnya koruptor.
  2. bahwa jika remunerasi dicabut akan ada kemungkinan bahwa pegawai pajak /atau kondisi DJP secara umum akan seperti DJP pada saat sebelum adanya modernisasi. maksudnya kondisi DJP akan kembali menjadi tidak efektif, tidak melakukan pelayanan prima, dan MUNGKIN akan banyak pegawai DJP yang kembali (bagi yang pernah) dan akan menuju ke arah (bagi yang belum pernah) mencari penghasilan dengan merugikan penerimaan negara.
  3. bahwa adanya grup boikot pajak di facebook akan menimbulkan turunnya penerimaan negara yang berarti pembangunan di Indonesia akan terhenti atau tak maksimal lagi.

dan menurut saya atas beberapa hal di atas, saya menyimpulkan bahwa para penulis yang notabene Pegawai Pajak itu telah overprotektif, terlalu protektif dan terlalu reaktif atas pendapat masyarakat, khususnya jika melihat ini hanya disebabkan seorang Gayus saja. memangnya dia tu seberkuasa apa sih?

beberapa alasan kenapa saya menyebut pegawai pajak overprotektif antara lain:

  1. bahwa pegawai pajak tak seluruhnya seperti Gayus tentu 100% benar, semua orang pasti tahu dan menyadarinya. jika masih ada yang beranggapan demikian maka sudah jelas tidak perlu didengarkan. jika orang Amerika bilang kalo Islam itu teroris apa kita juga percaya, tentu tidak bukan dan setiap orang tentu tahu bahwa tak semua orang Islam itu teroris. hal ini pun bisa dipersamakan dengannya. jadi, jika kita masih merasa perlu mengatakan bahwa tidak semua pegawai pajak adalah koruptor, maka kita akan terdengar overprotektif. paling tidak begitulah menurut saya, karena dalam teori Barat pun dikenal hukum Pareto, bukan? (jika belum ngerti cari di om Wiki) tinggal tentukan mana yang lebih besar, yang koruptor atau yang melawan koruptor!
  2. bahwa jika remunerasi dicabut akan ada kemungkinan bahwa pegawai pajak /atau kondisi DJP secara umum akan seperti DJP pada saat sebelum adanya modernisasi hanyalah sebuah pikiran pesimis saja, dan sepertinya tak ada yang berharap demikian. saya yakin jika pun remunerasi dicabut takkan sampai berakibat demikian. modernisasi di DJP bukanlah soal remunerasi saja, tapi soal banyak hal. dari sebuah tulisan seorang kawan disebutkan bahwa modernisasi dan reformasi birokrasi adalah tentang perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, sumber daya manusia, tingkat remunerasi, pengawasan kepatuhan internal,yang semuanya mengarah kepada perubahan paradigma atas institusi Ditjen Pajak. nah, jika memang demikian, maka takperlulah mengancam(maaf, kalo kasar) masyarakat dengan menyatakan bahwa kalo remunerasi dicabut maka DJP akan menjadi seperti sebelum modernisasi. itu tidak mungkin, saya yakin komitmen telah tertanam di hati sebagian besar pegawai DJP yang dengan senang hati menerima proses reformasi birokrasi tersebut. ancaman tadi tentunya akan terdengar sangat overprotektif  jika hanya karena alasan dicabutnya remunerasi. namun, jika memang pengaruh pencabutan remunerasi akan sangat mempengaruhi kemampuan daya hidup, maka solusi seperti yang saya sebutkan di tulisan sebelumnya dapat diterapkan untuk masing-masing pegawai DJP yang merasa kesulitan, atau malah bisa memikirkan solusi lain yang lebih baik. intinya, tak sepantasnyalah kita overprotektif hanya karena remunerasi dicabut, apalagi ini juga belum tentu terjadi.
  3. bahwa adanya grup boikot pajak di facebook akan menimbulkan turunnya penerimaan negara yang berarti pembangunan di Indonesia akan terhenti atau tak maksimal lagi adalah tidak mungkin terjadi. kenapa? karena Indonesia adalah negara hukum. tanpa melihat siapa yang melanggar hukum, maka setiap pelanggar hukum akan ditindak, begitu yang terjadi seharusnya di negara hukum. dan pajak, adalah salah satu instrumen hukum, dimana diatur segala aspeknya berdasarkan konsep hukum, sehingga setiap orang yang melanggar hukum pajak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggungnya. dalam hukum pajak juga dikenal bebrapa sanksi hukum terkait pemenuhan kewajiban pajak dari Wajib Pajak, ada denda keterlambatan, ada mekanisme pemeriksaan, penyidikan, penyegelan, penyitaan dan bahwa hingga gijzeling (paksa badan). kita percayakan saya penegakan hukum pajak pada mekanisme tersebut. mungkin dengan adanya grup boikot pajak itu maka pegawai pajak akan harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan penerimaan negara. dan memang itulah tugas kita. jadi, tak perlulah kita, pegawai pajak overprotektif dengan mengatasnamakan penerimaan negara dan pembangunan, karena itu memang sudah tugas kita untuk memenuhi penerimaan negara dari pajak. jangan hanya karena kita tidak mau bekerja lebih keras akibat adanya grup boikot pajak tsb, kita melempem dalam memenuhi target penerimaan negara yang telah dibebankan pada kita dan telah kita sepakati itu. tunjukkan integritas kita seperti saat pertama kali kita menerima PNS DJP sebagai titel dan sekaligus tanggungjawab kita.

saya tahu (dan hampir semua orang) bahwa sesungguhnya sikap overprotektif yang dilakukan oleh para pegawai pajak ini terjadi karena dilandasi kecintaan mereka terhadap negeri ini. kecintaan yang diwujudkan dengan berusaha memberi keyakinan bahwa yang apa yang dilakukan adalah dilakukan dengan tulus. bahwa prasangka yang disematkan masyarakat adalah tidak benar. bahwa pegawai pajak itu cinta pada DJP, cinta pada tugas mereka untuk memenuhi penerimaan negara. karena kecintaanlah yang mampu membawa seseoerang melakukan apapun demi yang dicintainya, hingga orang akan menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah over, melebihi dari yang sewajarnya. menunjukkan cinta memang dapat dilakukan dengan berbagai cara. seseorang yang mencintai pasangannya akan rela bersusahpayah bahkan rela mati jika memang itu cara yang harus dilakukannya demi pasangannya.

begitu juga dengan pegawai pajak. saking cintanya dengan tugas dan tanggungjawabnya, banyak yang bersikap berlebih, bahkan overprotektif karena melihat apa yang dilakukan kearah yang lebih baik telah dinilai buruk oleh orang yang hanya bisa melihatnya dari luar. jadi, sikap overprotektif yang dilakukan oleh pegawai pajak seperti saya sebutkan diatas, meski sayapun sedikit memberi alasan tidak perlunya sikap tersbut, secara jelas dapat dibenarkan karena memang dilakukan semata demi cinta. Demi cinta, apakah sikap overprotektif mampu terlihat salah? saya rasa, tidak.

sekian dan itu saja!

nb: ganang penasaran pajak yang dia titipkan sama konsultan pajaknya dibayarkan ke rekening pemerintah apa tidak ya? kok SSPnya meragukan…


 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 25 April 2010 in goblog, pajak

 

Tag: , , , , , , , ,