Kangen kemacetan Jakarta

Tulisan ini seharusnya ditulis beberapa saat setelah Lebaran kemarin, namun karena kesibukan di kantor baru berhasil ditrulis sekarang.

Alkisah sebagai orang kampung yang terpaksa hidup di ibukota, maka setiap menjelang lebaran pun pulang kampung. Yup, lebaran kemarin saya mudik ke rumah orangtua selama seminggu dan seminggu kemudian ke rumah mertua. Dua minggu di daerah, dengan jalanan yang masih lancar bin lengang karena memang penduduknya belum seberapa jika dibanding Jakarta, nyatanya begitu terasa menyenangkan….

Ketika harus balik ke ibukita karena jatah cuti dah habis, rasanya kok males banget, tapi begitu nyampe rumah di pinggiran ibukota rasanya nyaman juga, mungkin karena udah rumah atas nama istri jadi dah ngerasa rumah sendiri…

Begitu harus masuk ke kantor rasanya bersemangat, dan bahkan ketika saya harus merasakan kemacetan Jakarta, saya merasa senang, kangen dengan adegan-adegan aneh di jalan raya di antara mobil-motor yang macet di jalanan. Ada aroma menyenangkan melihat segala sesuatu itu… Mandegnya motor di belakang metromini, selap-selipnya pengendara matic alay, saling srobot jalan sempit, pokoknya segala hal dalam kemacetan membuat kesenangan tersendiri di hati saya… Sepertinya ada sisi lain diri saya yang sangat menikmatinya…

Namun, itu semua hanya saya rasakan ketika saya baru beberapa hari di Jakarta setelah 2 minggu mudik ke kampung. Saat ini, saya sudah merasa muak lagi dengan kemacetan yang ada ketika berangkat dan pulang kantor. Sering saya terpaksa masuk gang-gang kecil mencari jalur alternatif hanya untuk menghindari srobot sana -srobot sini di antara mobil-mobil.

Istri yang sedang hamil besar sebenarnya gak merasa nyaman ketika membonceng ke kantor jika harus lewat jalan dan gang-gang kecil karena disitu biasanya banyak polisi kurang kerjaan yang rebahan di tengah jalan. Terpaksa jalan motor harus pelan-pelan, sehingga waktu tempuh pun makin panjang….

Yang tidak habis pikir adalah bagaimana bisa dulu ketika selesai cuti kok bisa-bisanya saya merasa kangen dan senang dengan kemacetan, apa yang salah dengan diri saya?

Itu saja.

NB: ganang udah gak merasa heran lha wong katanya kesukaan saya dengan serial killer aja itu udah aneh je…

 

Balada Jakarta! Macetnya tiada tara!

Macetnya jakarta sepertinya sudah menjadi keharusan, begitu pikiran sodara-sodara saya yang ada di kampung begitu saya bilang kalo saya kerja di Jakarta.

Yup, macetnya Jakarta sehari-hari memang sudah diketahui semua orang hingga orang yang tak pernah keluar daerah sekalipun. segala pemberitaan tentang macetnya ibukota bisa dan sering di dengar dan dibaca dari berbagai sumber, Tv dan koran terutama.

Bahkan Pemprov DKI sendiri sudah merasa kehilangan akal untuk memecah kemacetan jakarta, dari mulai program 3 in 1, transportasi massal semacam busway dan monorail, ERP hingga rencana pembatasan nomor polisi ganjil-genap. Padahal program 3 in 1 malah memperlihatkan banyaknya pengangguran di ibukota lewat joki-joki yang bertengger di pinggir jalan.

moda transportasi yang macet...

Busway bisa dianggap lumayan, sedang monorail hanya sekedar tuang pancang, subway sekedar wacana yang menghabiskan entah berapa anggaran, padahal transportasi air melewati sungai ciliwung rasanya bisa jadi lebih murah daripada monorail atau pun subway…

Belum lagi ERP yang hanya akan memanjakan orang-orang kaya, begitu pula pembatasan nomor polisi ganjil-genap yang tentunya hanya akan dinikmati orang kaya yang mobilnya banyak.

Lalu kalo pesimis dengan semua usaha Pemprov DKI, terus harus gimana? Wong Gubernurnya juga udah kebingungan karena ngerasa gak dibantu Pemerintah Pusat je… dan sebgian pengamat cuma bilang kalo Pempus gak peduli dengan ibukota negara…

Kalo menurut saya sih, sikap Pempus menghadapi macetnya Jakarta harusnya gini:

• Biarin saja Jakarta macet
• Gak usah bantu Pemprov DKI buat mengurai kemacetan
• Pemprov DKI kan sudah otonomi, selesaiin sendiri dong masalahnya
• Tekan Pemprov DKI agar segera menyelesaikan kemacetan di wilayhnya, kalo gak mau Ibukota negara dipindah
• Siapkan daerah lain sebagai ibukota
• JIka DKI gak segera beres macetnya, ya segera pindah aja ibukota negara plus pusat pemerintahannya
• samakan pemerintahan di DKI dengan daerah lain, otonomi daerah tk II (kota/kabupaten) bukan daerah tingkat I (provinsi)

Tapi itu semua hanya teoti saya yang saya yakin gak ada Pemerintahan yang berani melakukannya, entah siapapun presidennya, karena Jakarta sebagai Ibukota telah penuh dengan kepentingan. Kepentingan yang saya yakin selamanya akan memacetkan Jakarta hingga sendirinya akan hancur dan ditinggalkan oleh penduduknya…

Akhirnya, saya hanya bisa berpendapat bahwa Jika Jakarta tidak macet, maka namanya bukan Jakarta lagi… Kemacetan jakarta adalah suatu kelanggengan…

Sekian. Itu saja!

NB: pengen pindah daerah asal, tapi risiko PNS ya gini ini, gak bisa menentukan sendiri dimana harus berkarya…

 

PKB 3: Infrastruktur Transportasi di Jakarta

Sejumlah daerah mulai menerapkan pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun ini (2011). Salah satunya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di DKI Jakarta dilakukan mulai 3 Januari 2011. Lalu bagaimana implikasi penerapan pajak progresif tersebut bagi infrastruktur transportasi di Jakarta?

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah mengamanatkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) paling sedikit 10 persen untuk penyelenggaraan infrastruktur. Pasal 8 ayat (5) UU tersebut menyebutkan “Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.”

moda transportasi yang macet...

Secara nasional, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memproyeksikan penjualan mobil di Indonesia mencapai 800 ribu sampai 850 ribu unit pada tahun 2011 atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 764.710 unit. Sedangkan di sector roda dua, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Shinduwinata mengungkapkan bahwa prediksi penjualan motor ditahun 2011 ini bisa mencapai 8,4 juta unit. Sebagai catatan, ditahun 2010 lalu, AISI merilis total penjualan sepeda motor di Indonesia yang mencapai angka 7.398.644 unit, dengan komposisi bebek sebanyak 3.503.298 unit dan skutik sebanyak 3.376.546 unit, sedangkan sisanya, motor sport sebanyak 518.810 unit.

Mengenai jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI sendiri, menurut data yang dihimpum oleh Polda Metro Jaya setiap hari lebih dari 890 sepeda motor baru terdaftar di wilayah hukum Polda Metro Jaya(termasuk tangerang dan bekasi). Total jumlah kendaraan bermotor hingga akhir tahun lalu (2010) tercatat jumlah kendaraan yang ada di jalan Jakarta, telah mencapai 11.362.396 unit kendaraan Terdiri dari 8.244.346 unit kendaraan roda dua dan 3.118.050 unit kendaraan roda empat. Jumlah ini telah melebihi jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 8.523.157 orang (Febuari 2010)
Sesuai tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, maka pada 2011 tidak kurang dari 12.062.396 kendaraan akan memadati jalan di Jakarta.

Dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor tentunya akan memberikan dampak pada besarnya penerimaan daerah. Bagi DKI sendiri penerimaan dari pajak kendaraan mencapai 75% pendapatan aslinya, atau sekitar Rp5 triliun, dan sebesar 3, 06 triliun berasal dari PKB(mobil dan motor pada 2010).

Diprediksi kenaikan ini juga bisa meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) di tahun 2011 sekitar 5-7 persen. Apabila target pencapaian PKB tahun 2011 disamakan dengan target PKB 2010 yaitu sebesar Rp 3,06 triliun, maka diprediksikan kenaikan pajak bisa mencapai Rp 153 miliar hingga Rp 210 miliar per tahunnya.

Gubernur DKI Fauzi Bowo sendiri menyatakan bahwa penerapan pajak progresif diyakini akan mendongkrak penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan hingga 20%. Lha malah makin besar prediksinya kan?

Padahal, dengan asumsi peningkatan penjualan motor dan mobil secara nasional hingga 8,2 juta unit dan 800ribuan unit, lebih tinggi dari tahun 2010 sebanyak 7,3 juta unit dan 740 ribuan unit, tentunya akan juga meningkatkan besarnya PKB secara nasional termasuk juga di Jakarta yang menyerap hampir 1 juta kendaraan. Terus ditambah lagi dengan penerapan pajak progresif atas PKB, berapa lagi PKB yang akan diterima DKI Jakarta? Tentu sangat meningkat bukan.

Dan bagaimana pengaruhnya bagi infrastruktur transportasi di DKI Jakarta? Akankah masih banyak jalan berlubang? Akankah hilang kemacetan di setiap sudut Jakarta? Atau PKB hanya akan hilang tanpa bekas?

awas...lobang di tengah jalan...disuruh minggir ya!

Tahun kemarin Gubernur DKI Fauzi Bowo mengungkapkan bahwa dari pencapaian PKB itu, sebanyak 10 persen dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi massal. Dan bahkan berita terakhir DKI Jakarta juga meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta.

JIka penerimaan 2011 dianggap sama dengan 2010 saja yaitu senilai 3,06 triliun saja maka dana yang bisa dialokasikan dari APBD DKI adalah sekitar 300an miliar. Ini belum ditambah bantuan Pemerintah Pusat. Dana sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun lebih dari 300 km jalan baru (menurut Kementerian Pekerjaan Umum, dana untuk bikin jalan baru di Indonesia sekitar 1 miliar per km, dengan lebar sekitar 10 m, ini dianggap ideal untuk jalan yang bisa tahan hingga 3-5 tahun).

Ini pun kalo DKI mau bikin jalan baru, lha kalo Cuma mo tambal sulam aspal tentunya dana yang digunakan bisa jauh lebih kecil, trus sisanya buat apa? Buat Busway, Monorail atau apa? Bukankah si pembayar pajak dalam hal ini pengendara mobil dan motor lebih berhak dapat privilege ya?

Atau bukan begini cara pikir Pemda DKI?

Entahlah,

Itu saja,

Nb: ganang gak ngerti itung-itungan, jadinya pusing dia

 

PKB 2 :Pajak Progresif

Menyambung tulisan sebelumnya tentang pajak kendaraan bermotor(pkb),saya ingin melanjutkan masalah tarif pkb terkait pemberlakuan pajak progresif dibeberapa daerah.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a.            untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

b.            untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Dari ayat inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengenakan pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor, termasuk para pemilik motor. Dalam ayat (2)  disebutkan bahwa Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Nah, ini bisa menjadi masalah tersendiri, bagaiamana Pemprov akan mengidentifikasi bahwa si pemilik motor Z adalah sama dengan si pemilik motor X?hanya berdasarkan nama? tentu saja susah karena di Indonesia banyak sekali nama-nama pasaran. berdasarkan alamat? KTP saya cuma nyebutin Dukuh Modran Rt.001/Rw.012, tanpa nomor rumah, apa saya dan tetangga2 saya se-Rt akan kena pajak progresif?

Trus, bagaimana dengan motor2 yang kita punya dulu tapi sudah dijual tapi sama si pembeli belum di balik nama? apa penjualnya akan kena pajak progresif juga?

Untuk menjawab itu semua, tentunya setiap daerah harus mempersiapkan mekanismenya dengan baik. Daerah yang telah melaksanakan pajak progresif diantaranya adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

DKI Jakarta

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta yang Ditetapkan oleh KEPMENDAGRI Nomor 25 tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB serta pergub Nomor 140 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Tarif pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan Pribadi :kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau Alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif Sebesar: Kendaraan pertama 1,5 %  }  ( 1,5 % x NJKB ), Kendaraan kedua 2 %   }  ( 2 % x NJKB ), Kendaraan ketiga 2,5 %  }  ( 2,5 % x NJKB ), serta Kendaraan keempat Dan Seterusnya 4 %  }  ( 4 % x NJKB).

Untuk memudahkan mekanisme pengenaan pajak progresif atas kendaraan bermotor, DKI Jakarta berusaha memperbaiki masalah identitas kependudukannya. Hal tersebut dilaksanakan dengan mulai 2011 DKI sudah menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem nomor identitas tunggal atau single identity number (SIN). Dengan adanya sistem ini diharapkan tidak akan ada lagi penyalahgunaan alamat atau kepemilikan ganda untuk menghindari pajak progresif.

Saya belum tahu benar bagaimana DKI Jakarta membenahi datanya(yang ada di Samsat) mengenai kepemilikan KB pada tahun pertama penerapan pajak progresif ini, apa langsung tembak saja dikenakan pada setiap orang yang bayar pkb atau nungguin perubahan data agar sesuai kondisi riil di masyarakat, karena tentunya masih  banyak kendaraan yang diatasnamakan pemilik terdahulu.

Jawa Timur

Pemberlakuan pajak progresif bagi PKB ini merupakan amanat dari Peraturan Daerah Jawa Timur No 09 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pemilik mobil di Jawa Timur mulai Senin (3/1) kemarin juga dikenakan pajak kendaraann bermotor (PKB) progresif.  Besaran tarif PKB progresif ini sebesar 1,5 persen untuk kendaraan kesatu, kemudian kendaraan kedua sebesar 2 persen, kendaraan ke-tiga 2,5 persen dan kendaraan ke-empat dan seterusnya 3,5 persen.

Disini terlihat perbedaan pengenaan pajak progresif anatara DKI dan Jatim, di DKI untuk kendaraan ke-empat dan seterusnya dikenakan 4%, sedang di Jatim hanya 3,5 persen, karena wewenangnya memang diatur di setiap provinsi.

Pajak di Jatim pun khusus untuk roda empat keatas semisal jip, sedan, station wagon, minibus, doble cabin serta motor gede yang berkapasitas diatas 250 cc. Jadi untuk para biker, hanya ngaruh pada pemilik motor gede saja, dan apakah mekanismenya akan diakumulasi dengan motor yang berkapasitas kecil(kurang dari 250cc) atau tidak, saya kurang tahu.

Untuk menarik pajak progresif, Dinas Pendapatan Jatim akan melihat alamat yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Jika dalam satu keluarga misalnya terdapat empat mobil, meskipun atas nama yang berbeda, maka secara otomatis akan dikenakan pajak baru ini.

lha kalau kayak kasus saya tadi, seRT alamatnya sama?

Dinas pendapatan Jatim melalui Samsat juga akan melakukan proses update jumlah kendaraan. Kalau dulu punya empat mobil dan sekarang tinggal satu, si pemilik harus segera melapor. Di seluruh loket pembayaran akan diterjunkan personel untuk bagian update jumlah kendaraan. mekanisme pembuktian bahwa laporannya bener juga harus diatur, apa dicek satu-satu ke lapangan atau gimana saya juga kurang tahu, atau semua laporan dipercaya?

Untuk mengimbangi kenaikan pajak baru ini, pemerintah Jatim memberikan diskon sebesar 50 persen bagi PKB kendaraan yang berumur 25 tahun ke atas atau buatan tahun 1985. Tak hanya itu, akan diberlakukan pemutihan segala denda pajak hingga 30 Juni 2011 mendatang. Bea Balik Nama kendaraan bekas juga dibebaskan alias gratis.

Jawa Tengah

Sampai informasi terakhir yang saya denger, Pemprov Jateng masih pikir2 apa mau kenain pajak progresif atau tidak. Untuk menaikkan penerimaan daerah, kayaknya Pemrov lebih suka kalo naikin BBNKB aja, naiknya kan bisa lumayan gedhe….

Update: dari sini saya jadi tahu bahwa pajak progresif motor berlaku hanya untuk motor dengan kubikasi diatas 200cc, dan mobil tentunya….

DI Yogyakarta

penerapan pajak progresif di DIY juga belum saya tahu. setahu saya ada pembebasan BBNKB untuk kendaraan bermotor bekas(motor juga kalo gak salah) yang berasal dari luar DIY, sejak Juni 2010 sampai 31 Mei 2011.

Jawa Barat dan Banten

Jabar dan Banten juga belum jelas kabarnya. Setahu saya, DKI ngajakin Bodetabek untuk juga nerapin pajak progresif biar pemilik kendaraan gak cuma poindah nama ke Bodetabek saja. Tapi kan PKB hanya boleh diatur oleh Pemprov, so jika memang DKI ngajakin Bodetabek maka harus berurursan dengan Pemprov Jabar dan Pemprov Banten dong. Kabar lainnya mungkin ada yang tahu?

Luar Jawa, maaf gak ngerti.

Oya, sekedar tambahan.

Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor mobil dan motor diterapkan pada kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Pajak Progresif diterapkan untuk motor ke motor, dan mobil ke mobil. Bukan dari motor ke mobil, atau sebaliknya.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini berlaku pada kendaraan bermotor bekas maupun baru yang terhitung sebagai kendaraan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Misalnya, kalau saya punya mobil satu, lalu membeli mobil bekas lagi, maka mobil bekas itu dihitung sebagai kendaraan kedua.

Itu saja!

NB: KTP ganang ada dua, di Jateng dan di Jatim, tempat lahirnya juga beda, trus gimana nentuin bahwa ganang kena pajak progresif ya?….tapi sayang, meskipun bisa menghindari pajak progresif, ganang gak punya motor, lha wong motor yang dipakenya masih atas nama bapaknya je….