RSS

Arsip Tag: penerimaan negara

Dampak Kasus Gayus terhadap Saya (2)

oke. setelah kemarin kita membahas dampak kasus Gayus terhadap saya yang bersifat pasti, maka sekarang saya akan menuliskan dampak yang tidak pasti terhadap saya. dampak tidak pasti disini adalah dampak yang akan terjadi jika isu-isu yang muncul akibat adanya kasus Gayus tersebut terjadi. dampak yang akan saya tuliskan hanya masalah penghasilan saja, karena isu yang berkembang memang mengakibatkan kerawanan mengingat hal ini menyangkut harkat hidup saya, termasuk keberlangsungan rumah kreditan saya.

1. jika remunerasi dihapuskan/dibatalkan/ditarik

seperti kita ketahui, sejak ada kasus Gayus itu, berhembuslah isu atau usulan entah dari siapa mungkin dari anggota DPR yang merasa terhormat itu untuk menarik/menghapuskan/membatalkan remunerasi di DJP, bahkan di Kementerian Keuangan. dan jika kedepannya memang terjadi demikian, maka dampaknya terhadap saya akan sangat tergantung remunerasi DJP atau Kemenkeu yang dicabut.

a. jika remunerasi DJP saja yang dicabut, dalam artian take home pegawai DJP menjadi sama dengan pegawai dilingkungan eselon I Kemenkeu yang lain, maka dampaknya bagi saya takkan terlalu banyak, karena toh kondisi saya saat ini tidak beda dengan kondisi tersebut.

b. jika remunerasi Kemenkeu secara keseluruhan dicabut, dalam artian take home pay kembali seperti sebelum ada reformasi birokrasi, maka dampaknya

1). saya takkan bilang kalau pegawai DJP termasuk saya akan kembali atau malah menuju ke jaman jahiliyah dimana korupsi bukanlah permainan 1-2 orang, tetapi hampir seluruh orang.

2). saya juga tidak akan mencerca siapapun yang mencabut remunerasi tersebut.

3). saya mempertimbangkan untuk kembali menjual rumah kreditan saya, karena tentu dengan gaji itu, saya dan istri takkan mampu membayarnya jika tetap bekerja di Kemenkeu.

4). saya memikirkan alternatif tidak menjual rumah kreditan saya, tetapi akan berusaha mencari tambahan penghasilan lain dengan entah bagaimana. akan tetapi melihat sifat saya dan istri sepertinya ini kemungkinannya kecil. kemungkinan terbesar yang akan saya lakukan adalah pindah instansi dimana penghasilan tidak akan mengalami penurunan yang drastis, misalnya ke Pemda Jakarta, mumpung akan ada pengalihan PBB ke Pemda, jadi bisa dijadikan alasan untuk bantuin Pemda Jakarta.

5). pindah ke Pemda kampung halaman saya atau istri, menjual rumah kreditan dan kembali kredit di sana.

2. jika DJP dibubarkan dan menjadi Badan Penerimaan Negara yang bersifat independen layaknya KPK atau BI, maka dampaknya saya akan sangat bersyukur, karena….saya takkan bicara efektivitas dan efisiensi badan independen tersebut yang tentunya akan lebih baik….tapi saya hanya akan bicara bahwa atas usulan ini pun(sebenarnya dah pernah dibahas entah berapa tahun lalu dimana hasilnya Menkeu gak mau melepas DJP) masih ada 2 kemungkinan berdasarkan usulan anggota DPR Saudara BS, yaitu

a. pegawai Badan independen tersebut tetap PNS, maka sepertinya tidak akan menjadi independen lagi, sehingga kemungkinan ini sepertinya tidak mungkin, jadi memang cuma ada satu kemungkinan yaitu

b. pegawai Badan tersebut bukan PNS, dan ini berarti ada tiga kemungkinan

1). semua pegawai DJP menjadi pegawai badan independen tersebut, maka dampaknya bakal ada pengaturan gaji tersendiri, dan melihat apa yang terjadi pada KPK dan BI maka saya yakin gaji malah akan lebih tinggi. dan untuk ini saya bersyukur. jika pun tidak llebih tinggi, saya yakin tidak akan lebih rendah. jikapun terpaksa lebih rendah ya kita liat saja….belum saya pikirkan!

2). diadakan penerimaan pegawai baru, dimana tentunya saya akan mendaftar, dan jika saya lolos maka dengan pengandaian gaji seperti nomer 1) saya akan bersyukur. jika saya tidak lolos dan di Kemenkeu remunerasinya dicabut maka alternatif jika remunerasi Kemenkeu secara keseluruhan dicabut seperti diatas akan saya pilih salah satu, tetapi jika di Kemenkeu remunerasi tidak dicabut, maka saya harus pindah instansi dan tentunya saya akan memilih instansi yang hanya ada di jakarta (misalnya Setjen atau BKF)

3). pegawai DJP sebagian dipakai, sebagian ditinggal, maka saya berharap saya akan ikut dipakai di badan independen tersebut dan dengan pengandaian uyang sama saya akan bersyukur. dan jika saya termasuk yang ditinggal maka alternatif diatas (no. 2)) akan saya terapkan.

3. isu adanya potensi pajak sebesar 1800 T membuat saya pengen muntah meliat orang-orang aneh berotak busuk yang mengatakannya, dan kalaupun itu benar dan DJP harus bisa mendapatkan pajak sebesar itu, maka saya akan minta kenaikan gaji. karena dengan kenaikan penerimaan pajak 3 kali lipat masa pegawainya digaji tetap sih?

sebenarnya untuk isu pencabutan remunerasi masih ada dampak secara makroekonomi, tetapi karena yang sya sebutkan diatas adalah dampak terhadap saya, maka dampak makroekonomi ini saya pisahkan saja. saya tidak akan membicarakan kemungkinannya para pegawai DJP/Kemenkeu mengkorupsi penerimaan negara, tetapi saya hanya akan membicarakan dampak yang tidak ditimbulkan adanya korupsi saja.

  • dengan ditariknya remunerasi berati banyak pegawai DJP dan Kemenkeu yang akan menggagalkan kredit/pinjamannya ke bank. dan jika menggunakan hukum pareto saja dimana 20% pegawai DJP/Kemenkeu sekarang memiliki kredit di bank, maka akan banyak kredit macet(sekitar 6000), dan tentunya akan mengganggu kinerja perbankan secara nasional.
  • akan banyak pegawai pajak/Kemenkeu yang tidak mampu lagi membeli barang-barang, yang berarti mengurangi daya beli masyarakat, maka penerimaan PPN juga akan turun, yang akan mengakibatkan penerimaan di APBN juga akan lebih rendah.
  • akan banyak pegawai DJP/Kemenkeu yang akan pindah instansi atau malah menjadi wiraswasta karena adanya tekanan ekonomi yang sulit diatasi.
  • dan mungkin masih ada dampak lain lagi yang belum sempat saya pikirkan.

sekian. terimakasih dan itu saja!

pondok aren, 23 april 2010

nb: ganang sih gak ngerasain dampak apa-apa wong sekarang aja lagi ngorok di bawah pohon mangga. lagian jualan kaos parpolnya laris manis.

 
14 Komentar

Ditulis oleh pada 23 April 2010 inci goblog, pajak

 

Tag: , , , , ,