RSS

Indonesia tak butuh tentara

30 Agu

Dimulai dari adanya masalah terkait dengan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia di perairan Berakit, Kepulauan Riau beberapa pekan lalu, hubungan Indonesia-Malaysia semakin kacau.

Ditambah lagi dengan Ancaman Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Rajak agar pemerintah menertibkan aksi-aksi demo di Jakarta yang bisa membuat murka warga Malaysia. PM Malaysia  juga menuding adanya demonstran bayaran, dan pernyataan soal dua juta tenaga kerja Indonesia (TKI) serta investasi pengusaha Malaysia di Tanah Air.

Padahal Presiden SBY telah mengirimkan surat kepada PM Malaysia yang  berisi dua poin utama. Yaitu kesepakatan membuat hubungan kedua negara kembali harmonis dan mendorong upaya percepatan pembicaraan tentang perbatasan. Tapi surat itu tidak digubris oleh pihak PM Malaysia

Hal-hal ini menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mudah ditekan pihak Malaysia. Pemerintah Indonesia  terlalu pasrah menghadapi Malaysia, baik terlihat melalui surat Presiden ataupun berupa tindakan para menterinya. Hal ini berkebalikan dengan harapan masyarakat. Rakyat Indonesia berharap Pemerintah Indonesia dapat menunjukkan wibawanya sebagai negara besar. Berbagai demonstrasi pun dilakukan, hingga sampai terjadi pembakaran bendera Malaysia dan pelemparan tinja ke Kantor Kedubes Malaysia di Jakarta. Aksi demo dilakukan termasuk dengan ajakan boikot produk Malaysia. Ini semua menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak terima dengan pelecehan yang dilakukan Malaysia. Rakyat Indonesia menuntut Malaysia untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala perlakuan yang menghina harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Di lain pihak, Pemerintah hanya diam saja. TNI sebagai garda depan penjaga kedaulatan bangsa hanya diam saja. Tak ada aksi yang diperlihatkan. Padahal sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang, misalnya untuk mengatasi aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan.

Dan kenyataannya yang terjadi adalah TNI lebih banyak melakukan tugas selain tugas utamanya. TNI melakukan tugas yang diperintah Pemerintah padahal tidak terkait dengan tugas pokoknya (baca ini). TNI membantu Polri dalam Pemilu, tugas bantuan kepada pemerintah dalam penanggulangan bencana,  tugas bantuan dalam rangka revitalisasi prorgam KB yang katanya akan dilanjutkan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, tugas perbantuan pemerintah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana alam, tugas operasi militer selain perang untuk perdamaian dunia. dan tugas pengelolaan keuangan negara.

Tak bisa dipungkiri bahwa TNBI telah membantu tugas Pemerintah (brarti Pemerintahnya gak bisa ngerjain tugasnya sendiri ya?), akan tetapi apa berarti TNI harus melupakan tugas utamanya? harusnya TNI dapat mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia itu.

harusnya Pemerintah mendukung TNi untuk melaksanakan tugas sesuai amanat UU, bukan malah memberikan tugas pembantuan yang tidak ada kaitannya dengan tugas utama dong.

Di berbagai tulisan yang penulis baca di dunia maya, banyak ajakan untuk menyelesaikan pertikaian ini dengan adu kekuatan, mungkin dengan perang. Tentu dengan TNI di garda depan sesuai tugasnya. Ada permintaan dari rakyat Indonesia agar ada gunanya mereka membayar pajak, tunjukkan bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak hanya untuk menggaji para tentara yang nganggur dan malah melalaikan tugasnya. Tunjukkan bahwa pajak yang dibayarkannya ada gunanya dalam mempertahankan NKRI dan melindungi segenap bangsa.

Jika memang hanya bisa melakukan tugas pembantuan dari Pemerintah saja, maka tentara seharusnya tak ada. jadikan para anggota TNI sebagai PNS biasa saja, jadikan pegawai BKKBN biar bisa ngurusi KB dengan lebih lebih fokus, jadikan pegawai Kementerian Keuangan biar bisa bikin laporan wajar tanpa pengecualian.

Indonesia tak butuh tentara yang hanya bisa mengurusi KB saja. Indonesia tak butuh tentara yang hanya bisa bikin laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).

Indonesia tak butuh tentara yang tidak bisa mempertahankan NKRI. Indonesia tak butuh tentara yang tidak bisa melindungi segenap bangsa, termasuk TKI di Malaysia. Indonesia tak butuh tentara yang tidak bisa berperang. Indonesia tak butuh tentara yang tidak bisa mengamankan daerah perbatasan.

Indonesia tak butuh tentara yang tidak bisa melakukan tugasnya.

***

Mengenai kasus sengketa antara Malaysia dengan Indonesia terkait batas perairan, kini tengah ditangani International Court of Justice. Dan di antara batas itu sudah ada yang final, tapi masih ada yang diklaim oleh kedua belah pihak (Indonesia dan malaysia).

Kasus sengketa Indonesia -Malaysia dah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno, sampai ada peristiwa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia (sekarang Malaysia) dan Indonesia pada tahun 19621966.

Keberadaan 2 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia juga tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia. Para TKI juga ikut serta menggerakkan roda perekonomian Malaysia disamping menambah devisa Indonesia. TKI bekerja di sejumlah perkebunan di Malaysia dan itu sangat mempengaruhi perekonomian Malaysia.

Demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia bisa juga terjadi karena rakyat belum tahu tugas TNI, atau karena TNI kebanyakan melakukan tugas-tugas yang lain sampai masyarakat gak ngerti tugas utamanya TNI.

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 30 Agustus 2010 in goblog

 

4 responses to “Indonesia tak butuh tentara

  1. bundamahes

    30 Agustus 2010 at 16:09

    akhirnya nulis juga!😛
    numpang PERTAMAX ya!

     
  2. genksukasuka

    4 Oktober 2010 at 14:58

    misi numpang lewat…

     
  3. ZIG-ZAG

    21 Oktober 2010 at 23:09

    Pada inti nya TNI itu adalah institusi militer yg legal d indonesia dikarenakan berada di dalam kendali pemerintah RI,jd kalau TNI di suruh nembak ya pasti nembak di suruh perang ya pasti perang karena TNI bergerak atas dasar perintah dan putusan pemerintah.

     
  4. pakdeguh

    17 Maret 2011 at 14:25

    oh nasibmu tni di hujat dan di salahkan, semua tergantung pemerintahnya mereka hanya menjalankan tugas, … Semoga tidak ada perang kasihan rakyat coba tengok negara sebelah, gimana nasib rakyatnya akibat perang yg tak kunjung reda

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: