RSS

Benarkah remunerasi Depkeu dari utang Bank Dunia?

20 Mei

Sampeyan mungkin sering mendengar bahwa remunerasi yang diterima PNS, khususnya PNS Kemenkeu, BPK dan MA adalah berasal dari hutang kepada Bank Dunia. Bahkan seorang angghota Badan Anggaran DPR pun mengatakan demikian. tapi benarkah demikian? apa benar sistem keuangan di Indonesia memperbolehkan hutang/pinjaman untuk bayar gaji pegawai?

Dari sini, reformasi yang dilakukan Depertemen/Kementerian keuangan disalahkan, padahal mereka menyalahkan Kemenkeu tanpa dasar pengetahuan, karena sejatinya reformasi birokrasi di Depkeu bukan dimulai pada 2007, tetapi sejak 2002. begini ceritanya….

Sebelum tahun 2000 DJP telah mencanangkan pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 100 pembayar pajak terbesar di setiap KPP, dan sejak tahun 2001 Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kantor unit vertikal DJP untuk menguasai permasalahan Wajib Pajak yang diadministrasikannya. Program ini dikenal dengan nama Knowing Your Taxpayers yang merupakan salah satu program cetak biru (blue print) DJP. Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan Knowing Your Taxpayers tersebut, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi Account Representative di KPP Wajib Pajak Besar yang berdiri pada tahun 2002.

Maka sejak 27 Februari 2002 dibentuklah Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar diubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.
Adapun tujuan dari pembentukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar adalah :

  1. modernisasi administrasi perpajakan
  2. meningkatkan pelayanan
  3. meningkatkan pengawasan secara individual
  4. meningkatkan citra DJP
  5. mencegah penyalahgunaan wewenang

Konsep pembentukan Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar adalah mengkonsentrasikan sejumlah Wajib Pajak besar dengan cara pelayanan dan pengawasan modern dalam suatu wadah yang terkendali (controlled environment). Ciri-ciri:

  1. Organisasi Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar disusun berdasarkan fungsi, yang meliputi fungsi penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;
  2. Seorang staf DJP (account representative) akan bertanggungjawab melayani dan mengawasi seluruh hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu sehingga Wajib Pajak akan mendapat kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya;
  3. Fungsi keberatan dan penyidikan Wajib Pajak berada di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sementara fungsi penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan Wajib Pajak berada di KPP Wajib Pajak Besar.

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, DJP memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi DJP, Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi Wajib Pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam pembentukan Kanwil dan KPP WP Besar pada tahun 2002, SIP dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.

Dengan dinilai berhasilnya reformasi birokrasi dengan sistem LTO (large tax office) tersebut maka departemen keuangan ingin meningkatkan reformasi birokrasi ke seluruh unit di Depkeu, dengan melihat keberhasilan Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar. sistem itu akan diduplikasi untuk seluruh unit di Indonesia. dan dimulailah reformasi birokrasi menyeluruh sejak 2007.

Jadi bisa dianggap pembentukan Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar (LTO=Large Tax Office) adalah sebagai Percontohan. Dan bukan hanya DJP saja yang telah melakukan percontohan ini, tetapi begitu juga dengan DJBC (sejak 2002) dan DJPb yang telah melakukan percontohan. Dengan reformasi birokrasi yang menyeluruh diharapkan segala kemajuan dan perbaikan yang ada di proyek percontohan itu dapat dirasakan kepada seluruh WP di Indonesia. termasuk juga dengan sistem reward and punishment yang beralku di proyek percontohan juga berlaku di seluruh unit Depkeu se Indonesia.

oke, demikian mengenai reformasi birokrasi. bagaimana dengan dana yang digunakan untuk remunerasi?

remunerasi yang diberikan pada pegawai Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar sejak 2002 adalah dari dana APBN dengan pengalihan Bagian Anggaran lain. Karena selain menguasai Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 15, yang memproses Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ke Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), Depkeu juga mempunyai BA lain. Salah satunya, Bagian Anggaran Pembiayaan & Perhitungan, atau yang dikenal sebagai BA-16, kemudian dipecah menjadi beberapa BA, antara lain BA 62, BA 69, BA 71 dan lain-lain. Dari sinilah sebelum Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, TKPKN dan remunerasi di  Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar sejak 2002 sudah mulai dijalankan.

lalu bagaimana dengan dana remunerasi 2007?

Karena program Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar dinilai berhasil dan telah meningkatkan penerimaan negara dari Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar yang pada 2006 meningkat hingga 3 kali lipat daripada 2002 (Penerimaan kanwil WP besar pada 2003 sebesar 44 T dan meningkat menjadi 75T pada 2006) begitu juga dengan peningkatan penerimaan pajak secara nasional yang mengalami kenaikan dari 210,9 T pada 2002 menjadi 425,1 T pada 2006, maka Depkeu meminta sebagian dana dari peningkatan itu untuk remunerasi seluruh jajaran Depkeu.

Kepada para wakil rakyat di DPR periode 2004-2009, Menkeu Sri Mulyani menjanjikan bahwa semua Dirjennya akan menciptakan budaya kerja yang kompetitif agar perbaikan dapat berlangsung lebih cepat. Sri Mulyani merinci, anggaran gaji baru untuk 62.000 pegawai Depkeu tahun 2007 sebesar Rp 3,496 triliun. Untuk tahun 2007, dalam pos anggaran belanja pegawai dan lain-lain dalam negeri terdapat dana sebesar Rp 1,999 triliun. Dengan demikian, ada kekurangan dana Rp 1,497 triliun untuk memenuhi kebutuhan remunerasi.untuk menutupi kekurangan anggaran itu, Sri Mulyani meminta izin Panitia Anggaran untuk menggunakan dana dari pos anggaran lain. Yakni pos anggaran belanja pegawai transito, yang kemudian dimasukkan ke pos anggaran belanja pegawai lain-lain dalam negeri.

Jadi, program penambahan penghasilan pegawai tidak memerlukan tambahan dana. Depkeu hanya memindahkan dana dari pos anggaran lain ke pos anggaran belanja pegawai.

terus bagaimana dengan peningkatan hutang kepada bank Dunia?

Seperti telah diketahui bahwa Bank Dunia hanya memberikan pinjaman kepada negara apabila negara tersebut mempunyai suatu program yang dinilai telah berhasil. Sebagai contohnya proyek PNPM Mandiri yang dimulai sejak 2007 itu didapatkan dari dana pinjaman dari Bank Dunia karena keberhasilan program reformasi birokrasi di Depkeu (waktu itu, sekarang Kemenkeu) yang sudah mulai berjalan di LTO (large tax office) sejak 2002 tersebut.

Dan karena keberhasilan reformasi birokrasi tersebut Tahun 2008, Bank Dunia kembali menggelontorkan dana PNPM Mandiri USD 400 juta. Utang ini harus dikembalikan pada 2030, seperti yang tercantum dalam Loan Agreement Nomor 7504-ID yang ditandatangani 6 Juni 2008 . World Bank juga mendanai program BOS senilai USD 600 juta, yang harus dibayar hingga 2033.

Jadi, dana remunerasi (dan reformasi birokrasi) Kemenkeu bukanlah berasal hutang kepada Bank Dunia, justru karena keberhasilan reformasi birokrasi di Depkeulah Pemerintah memperoleh pinjaman untuk Program PNPM dan BOS.

salam.

pondokaren, 20 mei 2010

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada 20 Mei 2010 in pajak

 

Tag: , , , , ,

3 responses to “Benarkah remunerasi Depkeu dari utang Bank Dunia?

  1. zizaw

    20 Mei 2010 at 12:34

    yup…
    Ada dana pinjaman yang dikucurkan ‘karena adanya’ reformasi birokarasi. Tetapi ‘bukan untuk’ reformasi birokrasi.

     
  2. bundamahes

    20 Mei 2010 at 16:30

    kedawan! males mocone!🙂

     
  3. choco

    12 April 2011 at 16:14

    lalu bagaimana negara ini akan membayar hutang2 sebanyak itu di tahun 2030..? hehehe…

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: