RSS

Tobat Koruptor Dengan Pembayaran Pajak

26 Apr

telah banyak tulisan dan fikiran orang yang selalu menyalahkan para koruptor, karena melihat dirinya sebagai orang yang dirugikan, sehingga menyalahkan sang koruptor dengan hebatnya. dia menginginkan bahwa koruptor harus mengembalikan uang yang dikorupsinya semuanya, bahkan dalam hukum pajak jika wajib pajak yang mencurangi pembayaran pajaknya, maka dia harus membayar denda hingga 4xlipat. bahwa koruptor harus dihukum seberat-beratnya, dengan penjara maksimal 20 tahun sesuai UU, atau malah seumur hidup dan tak jarang juga yang menginginkan koruptor dihukum mati.

jarang dari orang orang itu yang berusaha memberi solusi apa yang harus dilakukan oleh sang koruptor jika dia ingin bertobat, tentu dengan tetap berharap tidak mendapat sanksi di dunia, karena toh dia takkan mungkin terlepas dari sanksi akhirat(bagi yang percaya). karena saya yakin banyak orang yang merasa dulunya menjadi koruptor yang ingin bertobat tetapi dia takut jika harus dipenjara, harus meninggalkan anak istri, harus mendapat rasa malu bukan hanya bagi dirinya tetapi juga keluarga dan kawan-kawannya. tentu saja dia tidak ingin semua itu. dia ingin bertobat, mengembalikan uang hasil korupsinya, menerima hukum akhiratnya dan berharap bisa terhindar dari hukum negaranya.

bebrapa solusi mungkin telah diberikan oleh para kiai atau ustadz atau siapapun yang selalu mengarahkan ke arah agama, melakukan taubatan nasuha dan mengembalikan harta hasil korupsinya dengan memberikannya untuk tujuan baik tapi tidak untuk ibadah(karena ibadah dengan harta haram tidak diterima, misalnya tidak boleh untuk membangun masjid karena masjid sebagai rumah Allah harus bersih dari barang haram).

tapi ada satu masalah yang saya pikirkan, bahwa taubatan yang dilakukan tetap tidak akan menjadi taubatan nasuha karena dia belum mengembalikan harta yang dikorupsinya kepada yang berhak, yaitu rakyat Indonesia. rakyat seluruhnya bukan hanya segelintir krlompok masyarakat tertentu. misalnya jika harta korupsi tersebut digunakan untuk membangun jalan, maka itu berarti hanya mengembalikan harta korupsinya kepada rakyat Indonesia yang menggunakan jalan tersebut.

intinya, jika korupsi dilakukan atas uang negara yang berasal dari APBN (korupsi anggaran belanja negara) atau atas uang yang seharusnya masuk ke APBN (penerimaan negara) maka sudah seharusnyalah mengembalikan harta hasil korupsinya ke APBN.

dan cara yang paling mudah dan tanpa harus diketahui sebagai koruptor olah masyarakat adalah dengan mengembalikan hasil korupsinya ke APBN, dengan melalui pembayaran pajak. dengan mekanisme mengembalikan hasil korupsinya melalui pajak yang dibayarakannya, maka konsekuensi sanksi di dunia bisa ditekan jika sampai batas kadaluarsanya(jika memang ada) tidak ketahuan oleh para penegak hukum (DJP, Polri, Kejaksaan, KPK,…)

mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara-cara sbb:

  • jika sang koruptor ingin mengembalikan semua hasil korupsinya secara langsung, maka dia dapat membesarkan penghasilannya (dalam SPt PPh-nya) sampai jumlah tertentu dimana jumlah pajaknya akan sebesar uang korupsinya. dan ini mempunyai konsekuensi dimana jika uang korupsinya sangat besar maka akan menimbulkan kecurigaan di DJP, selain jika memang besarnya harta yang nantinya tidak akan sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh dan juga tidak sesuai dengan SPt-SPt sebelumnya. DJP akan curiga dan menganggap sang koruptor membayar pajak secara berlebih. kecurigaan ini mungkin takkan menjadi masalah karena meskipun jika Sptnya diperiksa dan terbukti melakukan pemabyaran pajak yang lebih, maka menurut dosen perpajakan saya bebarapa waktu yang lalu, kelebihan tersebut tetap tidak dapat dikembalikan jika sang koruptor memang tidak melakukan permintaan. kebijakan pemeriksaan pajak memang tidak mengatur jika pada waktu pemeriksaan ditemukan bukti tentang kelebihan bayar sehingga SPt menjadi lebih bayar maka kenyataan yang terjadi selama ini memang tidak dikembalikan (meskipun amanat UU seharusnya dikembalikan) atau bukti tidak dianggap. hal ini dilakukan demi kepentingan penerimaan negara.
  • sang koruptor dapat mengembalikan uang korupsinya secara bertahap, dengan membesarkan pajak yang dibayarkan sesuai SPtnya sehingga ada sebagian uang korupsinya yang kembali ke APBN. hal ini dilakukan secara rutin setiap tahun, dapat dilakukan dengan semakin memperbesar setoran pajaknya tiap tahun dan menurunkan jumlahnya begitu uang korupsinya sudah akan habis dikembalikan. tetapi dalam hal ini, kesesuaian antara jumlah penghasilan dengan harta yang dimiliki juga harus diperhatikan, jangan sampai menunjukkan penghasilan 1 T dengan pajak 300 M, tetapi hartanya cuma 500 M, karena tentu DJP juga akan curiga kemana yang 200 M, apa habis untuk biaya hidup satu tahun. kecurigaan ini bisa menjadi sebab dilakukannya pemeriksaan oleh DJP seperti diatas.
  • sang koruptor dapat juga menggunakan mekanisme PPN, misalnya dengan membeli BKP/JKP dan menjualnya kembali seharga 90% dari harga semula demi membayar PPN yang 10%. mekanisme ini juga dapat dilakukan dalam hal BPHTB dan PPh Final Pasal 4(2).
  • mekanisme pengembalian hasil korupsi melalui pajak ini juga dapat dilakukan dengan cara lain yang serupa, yang mungkin bisa dipikirkan oleh sang koruptor sendiri, bahkan mungkin bisa menggunakan mekanisme lain penerimaan negara, misalnya dengan mekanisme PNBP atau yang lebih mudah dengan mekanisme hibah kepada pemerintah. intinya adalah mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi dari APBN dikembalikan kepada rakyat melaui APBN.
  • dan yang paling penting dari semua mekanisme diatas adalah jangan sampai katahuan bahwa uang yang dikembalikan itu adalah hasil korupsi. SPt yang dilaporkan tidak boleh sampai ke tangan KPK atau Polri, yang untungnya pasal 34 UU KUP menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan juga ada larangan bagi pegawai pajak untuk membocorkan data WP. bahwa pembayaran pajak yang dilakukan adalah lebih besar dari yang seharusnya juga tidak boleh diketahui masyarakat, apalagi sampai ke media, karena akibatnya tentu tidak diinginkan oleh sang koruptor.

banyak cara dapat dilakukan jika memang para koruptor ingn bertobat, tidak harus dengan mengembalikan langsung uang korupsi ke negara seperti ketentuan UU (UU Tindak Pidana Korupsi kalo gak salah) yang tentunya akan berakibat tereksposnya diri sang koruptor ke publik, dan ini efeknya tentu buruk bagi keluarga dan masyarakat sendiri. korupsi dilakukan dengan usaha untuk tidak diketahui siapa pun, maka mengembalikan duit hasil korupsi pun dapat dilakukan tanpa seorang pun yang tahu. diperoleh dengan diam-diam tentunya dapat dikembalikan dengan diam-diam.

tapi bahwa Yang Maha Kuasa selalu tahu apa yang dilakukan tentu harus disadari, setiap saat, terutama sebelum melakukan korupsi. sekian saja.

tangsel, 26 april 2010

nb: ganang dulu nyuap pas bikin SIM ma KTP biar cepet jadi katanya, trus sekarang bingung gimana caranya tobat, apa perlu ngembaliin SIM ma KTPnya? trus dikembalikan kemana?

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 26 April 2010 in goblog, pajak

 

Tag: , , ,

One response to “Tobat Koruptor Dengan Pembayaran Pajak

  1. bundamahes

    26 April 2010 at 14:05

    berat! susah mbacanya!­čśŤ

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: