RSS

Arsip Tag: PPnBM

PPnBM roda dua

Kenapa motor yang notabene roda dua yang digunakan oleh banyak masayarakat dan bahkan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan harus dikenakan PPnBM? Apa tidak akan semakin memberatkan masyarakat?

Sesuai Peraturan Pemerintah, roda dua(motor) yang dikenakan PPnBM hanyalah yang memiliki kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc. Kenapa demikian? karena konsumen yang mampu membeli roda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc dianggap telah mempunyai penghasilan yang tinggi oleh Pemerintah.

diambil dari mbah google

Pengenaan PPnBM atas motor dilakukan untuk keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Jadi intinya PPnBM dikenakan untuk motor adalah demi masyarakat sendiri.

Sesuai PP No. 12 tahun 2006, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc kenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen); dan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Sedangkan atas impor atau penyerahan Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc tidak dikenakan PPnBM.

Itu saja!

NB: motor ganang cuman 80 cc, itupun warisan bapaknya…..

 
2 Komentar

Posted by pada 14 Maret 2011 in motor, otomotif, pajak

 

Tag: , , ,

Pajak atas Motor Sampeyan

sudah bebrapa minggu ini saya mengamati dunia otomotif, khususnya roda dua(motor) karena ada niatan saya untuk mengganti motor saya. tetapi sampai hari ini saya belum memutuskan motor apa yang akan saya beli karena teralalu banyaknya pilihan dan kurang jelasnya spesifikasi motor yang saya inginkan. bahkan hari ini ada niatan saya untuk tidak mengganti si Michael(panggilan kesayangan motor saya).

yang ingin saya tulis disini bukan tentang pilihan motor yang saya inginkan, karena seiring waktu saya baca-baca tentang m otor, yang saya pikirkan adalah hubungan motor dengan pekerjaan saya sebagai pegawai pajak.

diambil dari TMCblog

Oke, langsung saja. secara peraturan yang berlaku di negeri kita tercinta ini, pajak-pajak yang disumbangkan dunia otomotif (baik mobil maupun motor) adalah berupa:

  1. Pajak penghasilan (PPh), yang dikenakan kepada pihak-pihak yang diuntungkan atas motor yang sampeyan-sampeyan beli. Sehingga pengenaan pajak ini tidak langsung berpengaruh pada harga motor, tetapi berpengaruh pada produsen, penjual motor, bengkel dan toko sparepart. Pajak ini bisa terdiri dari beberapa macam dan cakupannya bisa sangat luas, yang mungkin akan saya jelaskan di lain waktu.
  2. Bea Masuk. atas motor ataupun komponen motor yang diimpor langsung dari luar negeri (CBU maupun CKD) dikenakan bea masuk di pelabuhan-pelabuhan. bea masuk ditarik oleh DJBC ketika barang telah di daerah pabean.
  3. PPN dan PPnBM. Setiap barang yang dikonsumsi oleh konsumen dikenakan PPN(kecuali beberapa barang tertentu).  Atas barang tersebut termasuk juga motor dan komponen motor dikenakan PPN(pajak pertambahan nilai) yang tarifnya sebesar 10%. Sedangkan PPnBM (Pajak atas Penjualan Barang Mewah) dikenakan kepada barang-barang yang tergolong mewah. dan sampeyan tentunya sudah tahu bahwa atas motor dengan cc diatas 250 terkena PPnBM.
  4. BBNKB dan PKB. Ketiga pajak diatas dikenakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk bea balik nama kendaraan bermotor(BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor(PKB) dikenakan oleh Pemerintah Provinsi. Untuk BBNKB dan PKB tentunya sampeyan sudah pada tahu. BBNKB dikenakan ketika kita membeli motor baik baru maupun bekas, dan PKB dikenakan setiap tahun atas kepemilikan motor.
  5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang pajak ini, karena memang pajak ini belum dipungut. ketentuan mengenai pajak ini memang baru tertuang dalam UU 28 tahun 2009 tentang PDRD yang pelaksanaannya pun akan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi karena menjadi wewenang Pemprov. Selama belum ada Perda berarti harga BBM masih seperti ketentuan Pemerintah Pusat. Pajak inilah yang nantinya akan mebedakan harga BBM di setiap provinsi.
  6. Pajak Parkir. Pajak parkir dan Pajak Kendaraan Bermotor mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap harga motor, tetapi sedikit banyak juga berpengaruh kepada para biker. inti pajak parkir adalah siapa saja yang menyelenggarakan parkir(termasuk jasa penitipan kendaraan bermotor) akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Kota/Kabupaten(kecuali untuk DKI dikenakan oleh Pemprov).

Oke, mungkin sebegitu saja dulu.

Itu saja.

 

NB: ganang sebagai tukang parkir gak merasa pernah tu mbayar atau ditagih pajak parkir.

 
7 Komentar

Posted by pada 14 Maret 2011 in motor, otomotif, pajak, Umum

 

Tag: , , , , , , , , , ,

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 57 pengikut lainnya.